Connect with us

Opini

Jurnalisme yang Teruji

Published

on

jurnalis

Memasuki tahun 2017 adalah masa di mana “berita palsu” merajalela. Adriaan Basson menulis pada kolomnya di News24.com menyampaikan bahwa “Berita Palsu” (fake news) bukan sekedar label untuk informasi yang palsu dan menyesatkan yang dikemas dan disebarkan sebagai berita, namun hal ini sudah menjadi suatu hal yang sifatnya emosional yang dipakai untuk melemahkan jurnalisme. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Wardle dan Derakhshan istilah mis-informasi dan disinformasi dengan sebutan “kekacauan informasi” (information disorder). Selama tahun 2017 ada 11 kasus berita palsu termasuk ujaran kebencian yang menonjol 5% didapat dari media cetak dan 2.5% dari media tv, salah satu hoax yang menonjol adalah kelompok Saracen yang menyebarkan informasi menyinggung isu sara. Disinformasi adalah cerita lama yang didorong oleh teknologi dan informasi bohong (isu-isu) sudah ada dari dulu untuk membentuk opinion leader.

Di era romawi kuno, memobilisasi dan memanipulasi informasi sudah ada dan dipergunakan dalam lingkup politik dalam membentuk persepsi masyarakat. Dan hal ini jauh sudah ada sebelum jurnalisme modern membuat standar yang mendefinisikan berita sebagai jenis informasi yang mengikuti aturan integritas yang telah diatur. Seharusnya jurnalisme mengacu pada standar profesional pemberitaan kebenaran, metode verifikasi, dan etika kepentingan publik. Hari ini media sosial sebagai salah satu ruang dalam penulisan dan penyebaran informasi dipenuhi dengan beragam jenis konten, dari yang sifatnya personal hingga politis. Influencer” dipilih oleh masing-masing kepentingan dalam penyebaran informasi tersebut.

Tidak jarang identitas yang digunakan adalah “palsu”, hal ini biasanya digunakan dalam tujuan mendukung, menyudutkan pihak-pihak tertentu atau mengintimidasi pihak tertentu di lingkungan daring. Pada situasi seperti ini, jurnalisme kehilangan pijakan dan menjadi sasaran kritik bahkan serangan yang meragukan manfaat dari Jurnalisme itu sendiri. Lalu mau sampai kapan situasi seperti ini berlangsung?

Baca Juga:  Profesionalisme Kader Partai

Konsekuensi dari semua ini adalah disinformasi digital dalam konteks polarisasi yang memungkinkan memudarnya peran jurnalisme. Dalam hal penyebaran berita palsu ini, media mainstream pun ikut terlibat, keterlibatan media mainstream ini disebabkan banyaknya media partisipan yang lebih dahulu mengeluarkan berita atau informasi dalam hitungan detik sehingga dengan adanya disruption (perubahan) ini menjadikan media mainstream melakukan apa pun untuk mendapatkan dan mempertahankan berita, bahkan seorang wartawan dalam satu hari bisa diminta untuk menulis tujuh berita. Padahal isi pemberitaan tersebut belum tentu valid karena bisa saja belum diverifikasi sumber dari kebenarannya. Sehingga jurnalisme yang tertuang cenderung tidak profesional. Persepsi masyarakat akan terbentuk karena adanya media partisipan, maka media mainstream hendaknya bisa menjadi contoh dan leading sektor dalam penyebaran informasi atau berita yang telah diverifikasi dan valid kebenarannya.

Media mainstream hendaknya jangan seperti media abal-abal, penampilan seperti media mainstream tetapi konten dan isi abal-abal. Jangan hanya persoalan politik dan persoalan market menjadikan media mainstream abal-abal. Melihat “market” tidak banyak yang menggarap lalu mainstream mengolah market tersebut. Tantangan jurnalis saat ini adalah jangan karena partisipan ship atau bad reporting lalu memunculkan opini dari publik untuk tidak percaya akan para awak jurnalis sendiri. Sudah seharusnya jurnalis kembali pada khitohnya, membawa publik pada kebenaran bukan menjual kebohongan untuk mendapatkan iklan. Kembalilah pada DNA Jurnalisme, yakni mengedepankan prinsip “veifikasi”. Seorang jurnalis seharusnya tidak bangga, bersaing dengan media sosial atau orang-orang yang dibayar hanya untuk menyebarkan dan membuat berita yang mengutamakan unsur “bad reporting”. Good reporting sangat penting di dalam kelangsungan jurnalisme itu sendiri.

Di samping itu, fokuslah pada quality bukan sebatas quantity. Jangan hanya mengikuti pasar publik atau netizen lalu asas kebenaran tidak tersampaikan ke masyarakat. Semakin majunya teknologi dan adanya pembiasan informasi sudah saatnya pemahaman diberikan kepada generasi muda dalam pengenalan literasi media maupun literasi digital pada masyarakat dengan simpel pembahasan seperti apa perbedaan dari media sosial dan media mainstream, atau kalau perlu literasi ini masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah. Hal ini dengan maksud dan tujuan untuk membekali keterampilan tentang media.

Baca Juga:  Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin, Capres-Cawapres Nasionalis-Religius Terbaik untuk Memimpin NKRI 2019-2024

Untuk media mainstream atau pun media besar yang sudah mempunyai nama hendaknya kembali pada kualitas produk jurnalisme yang dikeluarkan. Jangan hanya satu dan lain hal kepentingan lantas mencederai jurnalisme dan kebenaran itu sendiri. Bila media mainstream atau besar tidak mengedepankan kualitas dan kebenaran lalu bagaimana dengan media baru? Hendaklah lebih bijak dalam mengolah dan memanfaatkan jurnalisme. Jadikan jurnalis yang independen dan terpercaya serta teruji validitas kebenarannya. Sehingga diharapkan mampu menciptakan jurnalisme yang sehat dan kembali pada khitohnya yang sudah diatur dalam etika jurnalistik maupun Undang-Undang dan pedoman perlindungan wartawan. Sehingga nantinya dalam menilai jurnalisme lebih ke substansial.

Advertisement

Popular