Connect with us

News

Masa Depan Digitalisasi Penyiaran dan Pentingnya Regulasi Pengawasan Konten Media Baru

Published

on

Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Hardly Stefano Pariela © KPI

SERIKATNEWS.COM – Hardly Stefano Pariela, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan realisasi digitalisasi penyiaran harus diikuti dengan kesiapan regulasi pengawasan konten media baru. Hal ini diperlukan sebagai konsekuensi terbangunnya tol virtual dari hasil pelaksanaan digitalisasi penyiaran akan membuat internet semakin mudah diakses.

Menurut Hardly, dengan adanya digital deviden sebesar 112 Mhz pada penggunaan frekuensi, memungkinkan pemerintah menggerakkan sektor telekomunikasi untuk membangun infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Bahkan memungkinkan untuk diterapkannya teknologi 5G, maupun perkembangan teknologi di masa depan. Akan tetapi keberadaan tol virtual juga akan berakibat pada luberan konten di media baru.

“Jika selama ini televisi teresterial mendapatkan pengawasan, maka pengawasan serupa harus diberlakukan pada semua platform media baru. Karena perkembangan teknologi dan keberadaan tol virtual akan membuat penetrasi informasi dan hiburan melalui internet akan jauh lebih dominan dibandingkan televisi,” kata Hardly Stefano Pariela dalam diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Penyiaran: Bagaimana Masa Depan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia?” di Media Center DPR RI, Jakarta (11/8/2020).

Dia mengatakan, pada prinsipnya KPI mendukung digitalisasi penyiaran. Namun, yang terpenting bagaimana pengaturan konten media ketika digital deviden yang diharapkan pemerintah sudah terealisasi melalui digitalisasi.

“Harus ada treatment yang equal antara telekomunikasi dan penyiaran ketika penyiaran sudah menjalankan analog switch off (ASO),” tegasnya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Staf Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof Henry Subiakto. Sebagai narasumber pada acara tersebut, pihaknya menegaskan bahwa pengawasan di media baru juga harus diperhatikan. “Bagaimana pun juga masa depan anak cucu kita tergantung pada pengawasan konten di ranah internet yang sampai saat ini belum ada pengaturannya,” ujar Henry.

Baca Juga:  Erick Apresiasi Perjuangan Tenaga Medis Tangani Covid-19

Henry menjelaskan secara rinci tentang perencanaan pemerintah dalam merealisasikan penyiaran digital. Terlambatnya Indonesia melakukan digitalisasi penyiaran ternyata telah menghilangkan potensi pemasukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Negara kehilangan potensi pendapatan hingga sepuluh triliun per bulan lantaran tertundanya digitalisasi ini,” ujar Henry.

“Seharusnya dalam Omnibus Law tentang penyiaran hanya mengatur soal ASO saja. Mengingat Mahkamah Agung memang memerintahkan pelaksanaan digitalisasi hanya dapat dilakukan jika ada landasan hukum dalam Undang-Undang. Sedangkan kalau berharap pengaturan ASO melalui RUU Penyiaran, dibutuhkan waktu yang lebih panjang lantaran RUU tersebut dihapus dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020,” jelas Henry.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan sebuah kemestian yang harus dilaksanakan dan negara ini dapat segera melakukan ASO. Kharis juga menegaskan bahwa frekuensi yang ada di negara Indonesia adalah sumber daya terbatas yang mestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara luas. Sedangkan untuk pengawasan terhadap konten harus dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawasan yang ada sekarang.

“Melihat pengawasan konten siaran dibutuhkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak dan generasi muda. Beberapa pengaturan mandiri seperti klasifikasi program dan juga kunci parental (parental lock), tetap harus didukung dengan pengawasan yang lebih utuh. Untuk itu penguatan terhadap KPI sebagai lembaga pengawas konten siaran, harus diberikan,” katanya.

Selain itu, Kharis menegaskan bahwa model siaran baru yang berbasiskan pada internet harus juga diawasi sebagaimana siaran teresterial. “Kalau siaran terestrial diawasi sedemikian rupa dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif, maka pengawasan juga harus dilakukan sama terhadap seluruh platform siaran yang baru,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Sosial17 jam ago

Tiga Ciri Desa yang Berpotensi Maju

SERIKATNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi memaparkan tiga ciri desa yang...

Info Kesehatan18 jam ago

Acuan Pemeriksaan Kesehatan Adalah Tes Swab, Bukan Pernyataan Sembuh Usai Isolasi Saja

SERIKATNEWS.COM – Pengumuman dari Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, menyebut masih ada 13 jumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang...

Sosial18 jam ago

Kasus Covid-19 di Yogyakarta Bertambah 67 Orang

SERIKATNEWS.COM – Kasus pasien Covid-19 di Yogyakarta bertambah 67 orang, sehingga total pasien keseluruhan menjadi 2.312 orang. “Hasil pemeriksaan laboratorium...

Politik1 hari ago

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Membawa 4 Tuntutan di Kantor KPU Sumbar

SERIKATNEWS.COM – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) didatangi oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli...

Sosial1 hari ago

Petugas Melakukan 834.771 Kali Penindakan dalam Operasi Yustisi

SERIKATNEWS.COM – Data dari Operasi Yustisi telah menunjukkan bahwa masyarAkat masih banyak yang lalai dalam mencegah terjadinya persebaran Covid-19. “Selama...

Hukum1 hari ago

PP PMKRI Ajukan Judicial Review Tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi RI

SERIKATNEWS.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor...

Politik2 hari ago

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Harus Prioritaskan Kesehatan

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah tampaknya tetap akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 meski Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Wakil Dekan Bidang Akademik...

Populer