Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Kekerasan terhadap Massa Aksi September

10
Komnas Ham
Ilustrasi: Tempo

SERIKATNEWS.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai secara kasat mata aparat kepolisian cenderung berlebihan dalam menangani gelombang demonstrasi 23-30 September di berbagai daerah. Untuk itu, Konas HAM membentuk tim pemantau untuk mengumpulkan fakta terkait dugaan kekerasan yang dilakukan aparat.

“Kami sudah menyampaikan, posisi dan penilaian Komnas HAM sudah jelas salah satunya tindakan berlebihan oleh aparat terhadap peserta demonstrasi. Memang ukuran formalnya diukur dari SOP, tapi kasat mata saja sudah melampaui apa yang sepantasnya,” kata Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, yang juga menjadi Ketua Tim Pemantauan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Hairansyah menyatakan tim pemantauan yang digawangi empat komisioner ini bekerja hingga dua bulan ke depan. Menurutnya, penilaian sementara Komnas HAM menemukan penanganan aksi pada pengujung September ini lebih parah dibanding aksi 21-22 Mei.

“Jadi kalau biasanya malam hari baru eskalasinya meningkat, tapi ini dari awal sudah ada represi. Bahkan yang di Makassar itu ketika massa aksi sudah mundur tapi mobil [polisi] tetap melaju dengan kecepatan tinggi,” imbuhnya.

Tim pemantauan tersebut kini tengah bekerja mengumpulkan fakta dan bukti di sejumlah daerah di antaranya Kendari, Makassar juga Jakarta. Hairansyah juga terbuka untuk menerima data atau bukti tambahan dari koalisi masyarakat sipil.

Selain soal pengerahan kekuatan yang berlebihan, Hairansyah mengatakan Komnas HAM juga mengkritik sikap polisi yang seolah alergi dengan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata ‘perusuh’ dalam setiap penangkapan.

“Setiap orang yang berdemo itu disebut perusuh—ini sejak Mei lalu. Kami juga sudah tegaskan, kami bilang jangan mudah stigma setiap yang berdemo itu perusuh, kami juga sama cemasnya,” ungkapnya.

Baca Juga:  RI Perluas Pasar ke Eropa Timur