SERIKATNEWS.COM – Komunitas masyarakat Yogyakarta yang menamakan diri Cermat Demokrasi menyelenggarakan Webinar dengan tema “Refleksi Pemilu Pasca Reformasi dalam Proses Demokratisasi di Indonesia”, Kamis 7 Juli 2022. Webinar ini dihadiri I Dewa Wiarsa Raka Sandi dan Ilham Saputra selaku Demisioner KPU, Usep Hasan Sadikin dari Perludem, dan diikuti ratusan peserta dari perwakilan KPU Daerah, LSM Kepemiluan, pegiat pemilu serta perwakilan dari perguruan tinggi.

Direktur Cermat Demokrasi Andika mengatakan Cermat Demokrasi merupakan implementasi dari kegelisahan mengenai minimnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi aktif dalam penyelenggaran pemilu, yang berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Kehadiran Cermat Demokrasi diharapkan dapat mewadahi semua masyarakat sipil untuk terlibat dalam kesempatan yang sama terhadap hak-hak politiknya dengan tujuan terciptanya demokrasi yang baik.

“Generasi muda harus diberikan pemahaman bahwa memberikan hak suara dalam Pemilu sangat penting. Sebab hak suara merekalah yang menentukan pemimpin sebagai penentu kebijakan, yang nantinya kebijakan itu berdampak pada mereka juga,” ujarnya.

Menurutnya, peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional dapat memberikan dampak positif  bagi pertumbuhan bangsa. Termasuk juga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

I Dewa Wiarsa Raka Sandi selaku Demisioner KPU RI mengatakan, pemilu adalah mekanisme terpenting dalam demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan indikator negara demokrasi  juga dapat menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim otoriter. Hasil dalam pemilu yang demokratis adalah legitimasi dari rakyat.

“KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu diharapkan tetap mandiri dan independen. Karena pemilu adalah hal yang strategis, kesamaan persepsi dari stakeholder pemilu adalah hal yang penting karena pemilu ini akan melahirkan pemimpin yang nantinya akan berdampak pada masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ilham Saputra yang juga Demisioner KPU menyampaikan perkembangan pemilu ke depan makin baik walaupun banyak tantangan. “Jangan sampai pemilu mengalami kemunduran karena hanya sebatas procedural,” kata Ilhan.

Tantangan dihadapi pada pemilu dan pilkada di tahun 2024, menurut Ilham sangat berat karena prosesnya akan beririsan dan jaraknya cukup dekat. Kemudian, terkait masa pencoblosan sampai dengan rekapitulasi yang cukup panjang, diharapkan juga ada formula terkait dengan sistem rekapitulasi atau terobosan lain.

“Jika ditanya terkait dengan sistem E-Voting, sebenarnya Pemilu Indonesia belum memerlukan itu karena permasalahan pemilu Indonesia bukan dalam pemungutan suara. Namun, dalam rekapitulasi suara yang sering kali berpotensi menimbulkan kecurangan,” imbuh Ilham.

Sementara itu, Usep Hasan Sadikin mengatakan, jika merujuk pada kualitas negara di dunia berdasarkan index freedom house dan corruption perception index, tidak banyak negara yang baik ketika menjalankan sistem multipartai ekstrim termasuk Indonesia. Berkaitan dengan sistemik, Indonesia memiliki masalah dalam sistem pemilu.

“Indonesia dengan sistem presidensial tetapi menginginkan sistem multipartai, proporsional dengan caleg terbuka. Hal tersebut tidak sesuai,” imbuhnya.

Menurut Usep Hasan Sadikin, keterlibatan masyarakat dalam pemilu juga tidak hanya dalam memilih, tetapi juga mencalonkan, menjadi penyelenggara pemilu, dan memantau pemilu dengan organisasi masyarakat. Tak kalah penting juga adalah melakukan pencerdasan terkait dengan pemilu. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.