Mari Perangi Hoax Bersama

19

Meski bukan yang pertama, namun cerita bohong yang disebarkan Ratna Sarumpaet mengenai “penganiayaan” terhadap dirinya menjadi konten hoax atau berita bohong yang paling berdampak di sepanjang tahun 2018. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga berhasil mengindentifikasi 771 hoax, kabar bohong, berita palsu yang beredar di masyarakat sepanjang kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019.

Ya, istilah fake news atau berita bohong, atau yang lebih dikenal dengan hoax makin popular akhir-akhir ini. Terlebih sejak kontestasi Pemilihan Umum tahun 2019 dimulai. Harus diakui, makin luasnya peluang serta makin besarnya inisiatif untuk menyebar berita bohong saat ini dimungkinkan karena adanya media sosial. Kecanggihan teknologi membuat pesan dengan mudah disebar secara daring dan bahkan dapat melampaui batas negara. Oleh karena itu, seruan bahkan gerakan-gerakan untuk memerangi hoax semakin gencar disampaikan dan dilakukan. Tidak hanya oleh pemerintah, akademisi, tapi juga para pihak yang merasa prihatin dengan kondisi ini hingga media arus utama yang ikut terkena dampaknya.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi untuk melindungi masyarakat dari berita bohong, melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain menjerat para pembuat hoax, undang-undang ini juga mengancam para penyebar hoax dengan hukuman pidana selama 6 tahun penjara dan denda mencapai 1 miliar rupiah. Tapi, aturan itu tampaknya belum membuat para pembuat konten hoax itu jera.

Akademisi Komarudin Hidayat, seperti dilansir oleh situs CNNIndonesia.com (08 Januari 2017) mengatakan momok dari penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkotik dan pornografi. Bila dibiarkan, berita hoax bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, hoax merupakan tindakan kriminal di wilayah cyber. Hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas, terutama yang muncul mengatasnamakan agama.

Baca Juga:  Politik Gotong Royong Pilpres 2019

Lalu, apa yang bisa dilakukan sebuah organisasi media maupun wartawan merespons semua ini? Ada empat hal yang bisa dilakukan untuk memerangi hoaks, pertama verifikasi. Kedua, membongkar konten informasi bohong tersebut. Ketiga, transparansi dan terakhir, literasi media.
Sementara itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam perang melawan hoax. Penting bagi masyarakat memastikan kebenaran informasi yang mereka dapatkan baik melalui media sosial maupun sumber-sumber lain sebelum ikut menyebarluaskannya.

Dirangkum dari situs Kompas.com (09/01/2017), setidaknya terdapat dua karakteristik umum sebuah berita yang patut dicurigai sebagai sebuah hoax. Pertama, berita memuat judul yang sensasional. Kedua, berita bersifat provokatif dan cenderung menyerang pihak tertentu. Inilah jenis hoax yang sangat gencar beredar beberapa waktu belakangan ini.

Berdasarkan karakteristik tersebut, setidaknya kita dapat memahami jenis-jenis berita yang mencurigakan dan berpotensi sebagai kabar bohong. Karenanya yang harus dilakukan masyarakat ialah menindaklanjuti kebenaran dari informasi tersebut melalui beberapa langkah antara lain memperhatikan sumber berita, cek berita atau info yang diterima melalui mesin pencari, terakhir upayakan melakukan konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.

Seperti diketahui, masyarakat saat ini sebenarnya bisa mengecek kebenaran informasi atau berita melalui berbagai situs maupun aplikasi pendeteksi hoax. Ini tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam mengkonfirmasi kebenaran berita yang mereka terima.

Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri dan bersikap apatis terhadap maraknya berbagai berita hoax yang beredar. Pemerintah membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat untuk menyaring berbagai berita dan informasi yang menyesatkan.