Connect with us

Opini

Merdeka Belajar Indonesia

Published

on

Ilustrasi: Net

Exit Ujian Nasional

Mendikbud telah memutuskan untuk menghapus ujian nasional (UN). Pada tahun 2021, siswa tidak lagi dibebani kewajiban mengikuti UN yang sebelumnya menjadi tiket sebagai penentu kelulusan. Diakui atau tidak, UN selama ini telah menjadi momok yang mengerikan. Alih-alih siswa fokus pada pembelajaran malah yang terjadi sebaliknya, dengan adanya sistem evaluasi seperti ini anak justru sering kali terperangkap dalam proses pembelajaran yang pragmatis, hafalan atau sekedar pada keterampilan memilih jawaban, yang terdiri dari multiple choice daripada memahami kedalaman materi pembelajaran yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan bersosialisasi.

Ketika UN menjadi satu-satunya syarat kelulusan, tidak sedikit dari siswa, guru dan bahkan orang tua menempuh jalan apa pun asalkan lulus dan bisa meraih nilai setinggi-tingginya dalam pelaksanaan ujian berskala nasional. Tidak jarang kasus jual beli kunci jawaban kerap terjadi mulai dari harga ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Hal ini adalah pengalaman yang menunjukkan bahwa pelaksanaan UN menghasilkan hal-hal yang kontradiktif, tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Dari sini pun terlihat jika pemerintah hanya menilai peserta didik dari segi kemampuan kognitif saja tanpa memperhatikan aspek-aspek pendidikan yang lain. Maka dari itu, Mendikbud Nadiem Makariem mengambil kebijakan untuk tetap menghapus UN.

Hasil belajar siswa tidak ditentukan lagi lewat tes berkala nasional, tetapi diserahkan kepada sekolah. Sistem penilaian untuk mengetahui kemampuan siswa menggunakan tiga hal; pertama literasi, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan siswa dalam bernalar menggunakan bahasa yang misalnya berupa karya ilmiah. Kedua, sistem numerasi, untuk kemampuan bernalar menggunakan matematika, bisa mengaplikasikan konsep matematika dalam situasi apa pun, baik secara konkret maupun abstrak. Dan yang terakhir adalah survey karakter. Aspek pembelajaran ini sangat penting dan bertujuan untuk mengetahui ekosistem belajar, kondisi stres anak, mengidentifikasi psikologi anak dan perilaku lainnya. Pemerintah sebelumnya hanya memiliki data kognitif anak. Akibatnya, Kemendikbud tidak bisa melihat baik atau buruk ekosistem pembelajaran sekolah. Tidak tahu apakah rasa cinta tanah air dan nilai Pancasila benar-benar dirasakan oleh anak. Juga soal toleransi, gotong royong dan tingkat kebahagiaan siswa di seluruh Indonesia. Survei karakter diharapkan bisa menjadi tolak ukur bagi sekolah untuk melakukan suatu perubahan.

Baca Juga:  Refleksi Akhir Tahun 2017 dan Harapan 2018 Tentang Dimensi Politik di Indonesia

Inovasi Merdeka Belajar Untuk SDM Unggul

Hakikat mendidik adalah meletakkan fondasi yang kuat untuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Sebagaimana telah Rasulullah sabdakan: “Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian.” Tuntutan zaman mengharuskan pendidikan harus disesuaikan dengan zaman. Ilmu itu bersifat dinamis dan tidak tetap. Perubahan paradigma pendidikan diwujudkan dalam suatu perubahan kurikulum.

Perubahan sistem pendidikan telah ditetapkan Nadiem Makariem. Anak-anak sekarang hidup di abad ke-21. Oleh karena itu, mereka harus dibekali ilmu dan pengetahuan yang selaras dengan perkembangan abad 21. Mendikbud telah menetapkan kompetensi abad 21 terdiri dari; a) Complex problem solving, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks; b) Social skill, kemampuan melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi dalam memberikan bantuan, dan kecerdasan emosional; c) Process skill, kemampuan belajar aktif, logika berpikir serta monitoring diri dan pihak lain; d) Sistem skill, kemampuan melakukan judgement dan keputusan cost-benefit serta melaksanakan sistem; dan e) Cognitive ability, kemampuan kognitif yang fleksibel, kreatif, beralasan logis, memiliki sensitivitas terhadap masalah, dan punya visualisasi.

Merdeka belajar memberikan kesempatan bagi sekolah, guru dan muridnya bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Karena itu, inovasi merdeka belajar yang telah disediakan pemerintah, bisa menjadi tolak ukur bagaimana penilaian yang sebenarnya harus dinilai. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan segala bentuk sistem pendidikan yang telah ditetapkan yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan SDM unggul menuju Indonesia emas 2045.

Bebaskan Guru Dari Belenggu

Hakikat pembelajaran adalah belajar bermakna. Anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan, pengelaman serta keterampilan yang bermakna. Belajar bisa didapatkan oleh anak melalui berbagai macam bentuk media. Guru pun memiliki kewenangan berkreasi dan berinovasi  dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna.

Baca Juga:  Menunggu Poros Ketiga

Mendikbud telah memberi ruang kebebasan untuk guru, terlebih dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru bebas memilih, membuat dan menggunakan serta mengembangkan RPP sesuai dengan kreativitas guru. Menulis RPP saat ini lebih efisien, tidak lagi bertele-tele seperti sebelumnya dengan guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyusun perangkat pembelajaran.

Kemerdekaan penyusunan RPP yang singkat tidak berarti menunjukkan penurunan tingkat kualitas pembelajaran. Malah dengan adanya perampingan RPP, membuat guru mempunyai lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran dan melakukan proses evaluasi pembelajaran.

Dengan adanya kebebasan belajar seperti yang telah ditetapkan di atas, menjadi harapan sekaligus menjadi motivasi kita untuk mengolah pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah menciptakan pendidikan berkualitas, generasi berkualitas dan Indonesia berkualitas.

Advertisement

Terkini

News1 jam ago

Edy Mulyadi Dilaporkan Aliansi Pemuda Kalimantan ke Bareskrim Polri

  SERIKATNEWS.COM – Aliansi Pemuda Kalimantan melaporkan Edy Mulyadi terkait pernyataan Edy yang dilontarkannya melalui video yang menyinggung Kalimantan ke...

News8 jam ago

55 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Singapura Perkuat Kerja Sama Bilateral

SERIKATNEWS.COM- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, menggelar pertemuan bilateral di Ruang Dahlia, The Sanchaya...

News9 jam ago

Dua RT di DKI Masuk Zona Merah Covid-19

SERIKATNEWS.COM – Sebanyak dua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta masuk zona merah Covid-19 karena ada lebih dari 10 kasus aktif....

News10 jam ago

Antisipasi Omicron Masuk Desa, Gus Halim: Jangan Kendor Terapkan Protokol Kesehatan

SERIKATNEWS.COM- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh elemen desa untuk intensifkan Pemberlakuan...

News10 jam ago

Penyusunan UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

SERIKATNEWS.COM – Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara khusus klaster ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka. Bahkan, telah...

News1 hari ago

Sekolah Polisi Negara Berperan Besar dalam Penanaman Nilai-nilai Pancasila

SERIKATNEWS.COM – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengapresiasi Kapolda Papua Barat dan Kepala SPN serta...

News1 hari ago

Munas KMNU Ke-8: Revitalisasi Peran Mahasantri untuk Bersinergi Menuju Era Society 5.0

SERIKATNEWS.COM – Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) telah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke-8 di pondok pesantren Diponegoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta....

Populer

%d blogger menyukai ini: