SETIKATNEWS.COM – Pada proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah merencanakan pembangunan zona hunian tahap pertama seluas 856 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim).

Secara lebih jelas, seluas 664 hektare hunian akan diperuntukkan bagi pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Kemudian, seluas 192 hektare diperuntukkan bagi masyarakat umum.

“Zona hunian luasnya mencapai 856 hektare di IKN,” ungkap Dedy Permadi, Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 pada Kamis 14 April 2022.

Adapun jenis hunian yang akan dibangun oleh pemerintah dalam beberapa waktu ke depan di antaranya adalah rumah tapak yang akan diperuntukkan bagi pejabat negara. Sedangkan, bagi pimpinan instansi pemerintah dari mulai eselon dua ke bawah akan disediakan tipe hunian rumah susun (rusun).

“Eselon dua sampai ke fungsional akan disediakan hunian dengan jenis rusun,” tutur Dedy.

Luas perumahan tapak bagi pejabat tinggi negara, pejabat negara, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya  atau eselon 1 akan menempati dengan luas unit berkisar antara 390 – 580 meter.

Sedangkan, luas rusun yang diperuntukkan bagi JPT Pratama atau eselon 2, Administrator atau eselon 3, dan jabatan fungsional akan menempati hunian rusun dengan luas mencapai 98-290 meter. Dalam fasilitas tersebut juga disediakan fasilitas umum untuk interaksi antar masyarakat.

“Kami merencanakan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh ASN yang berada di rusun,” kata Dedy.

Beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan hunian sudah dilakukan persiapan secara matang, sehingga, ketika perpindahan PNS yang pada awal 2024 yang mencapai 60.000  orang tersebut dapat difasilitasi dengan baik sesuai dengan waktu kedatangannya.

Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya tengah melakukan serangkaian koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Membuka ruang-ruang diskusi agar ketika PNS yang berjumlah masif itu datang dapat segera menghuni zona hunian yang diperuntukkan.

“Melakukan koordinasi secara intensif guna mewujudkan pembangunan hunian yang sesuai dengan rencana untuk menampung 60.000 PNS,” ujar Dedy.

A Khotibul Umam