Connect with us

Opini

Pengkhianatan atas Moralitas dan Kemanusiaan

Published

on

Ilustrasi (Net)

Sejak 2014 tak henti-hentinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan “pembersihan” oknum-oknum pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi, baik yang tertangkap tangan maupun yang sudah diawasi sekian lama. Tak sedikit oknum-oknum yang merasa gerah dengan tindakan KPK ini, sehingga mereka berusaha menghalangi secara tidak langsung, dan juga terang-terangan memberi pernyataan yang berseberangan dengan penanggulangan permasalahan ini.

Contoh saja, Zulkifli Hasan, kakak kandung dari Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan yang tertangkap tangan (OTT) pada Kamis dini hari, 26 Juli 2018. Ia menyatakan di sela acara peresmian Pusat Kajian Kejaksaan, Universitas Hasanuddin, “Kalau begini terus, bisa habis kepala daerah, belum lagi anggota DPR.” Alih-alih menanggapi kejadian ini dengan suatu keprihatinan dan upaya melakukan pencegahan, seorang Ketua MPR malah seolah-olah mengeluhkan sepak terjang KPK dalam menyelamatkan Indonesia dari penggerusan sendi-sendi perekonomian oleh para koruptor.

Baca Juga: Surat Terbuka Untuk Menteri PUPR

Korupsi sendiri adalah tindakan mengambil apapun yang bukan haknya; termasuk di dalamnya penerimaan suap, permintaan “pelicin” proyek, penerimaan hadiah (gratifikasi), peningkatan harga proyek (mark up), permintaan bagian/prosentase dari proyek demi pemenangan tender, “penitipan” undang-undang tertentu untuk kepentingan golongan, dan sejenisnya. Hal yang seperti ini adalah duri dalam daging untuk pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Mengapa dikatakan demikian?

Ketika seorang aparatur negara, mulai dari RT/RW sampai gubernur, menteri, presiden, penegak hukum dan anggota legislatif bekerja dengan melanggar azas kejujuran dan sumpah jabatan, mereka tidak akan mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Segala sesuatu diukur dengan materi, walaupun mereka telah digaji dengan uang hasil pajak dari rakyat. Uang yang didapatkan melalui tindak korupsi tidak akan pernah cukup bagi seseorang, karena ambisinya menuntut ia untuk mendapatkan lebih. Bukan itu saja, ketika seorang Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan “korupsi justru menjadi oli pembangunan“, hal ini mencederai rasa percaya masyarakat pada pemerintah.

Baca Juga:  Surat untuk Mahasiswa

Bagaimana mungkin korupsi malah melumasi mesin pembangunan dan menjadikannya lebih cepat bekerja? Korupsi dalam tender-tender proyek malah menjadikan pembangunan malah tidak sesuai dan tidak proporsional, atau malahan terbengkalai. Pembayaran materi bangunan, para pekerja, maupun keuntungan yang ditargetkan oleh developer tidak akan terjadi ketika nilai proyek “disunat” besar-besaran oleh para pejabat dengan dalih untuk melancarkan proses birokrasi. Walhasil, pembangunan akan mangkrak, seperti beberapa proyek yang terjadi di masa lalu.

Demikian pula dengan pembuatan undang-undang yang menjadi tugas lembaga legislatif, yang di Indonesia diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa undang-undang tampak terbengkalai, meskipun rapat-rapat dilaksanakan demi menuntaskan undang-undang tersebut. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa para anggota dewan sengaja mengulur waktu untuk menggunakan semaksimal mungkin anggaran, padahal bila dituntaskan segera anggaran tersebut bisa digunakan untuk hal lain seperti peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Belum lagi kalau ternyata undang-undang tersebut diperlama pembuatannya hanya karena “penyesuaian-penyesuaian” dengan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Seringkali pihak yang berkepentingan adalah mereka yang memiliki uang bersedia menggelontorkan dana bagi para anggota dewan yang ikut memutuskan isi undang-undang yang dimaksud. Akhirnya, para anggota dewan yang seharusnya bekerja untuk rakyat malah terlihat bertele-tele dalam melakukan pekerjaannya, atau malah sibuk tampil, berpolemik dan adu kata-kata.

Maka, ketika KPK bekerja menangkapi para pejabat, mulai dari pejabat RT sampai pejabat tinggi negara yang bermain dengan uang rakyat dan/atau masa depan Indonesia, seyogyanya kita mendukung penuh proses pemberantasan korupsi ini. Para koruptor adalah pengkhianat moralitas dan kemanusiaan yang tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menimbulkan kerugian bukan hanya materi, tetapi juga mencegah Indonesia untuk maju pesat karena halangan yang mereka perbuat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Gerakan Ekstremisme ISIS dan Geopolitik Timur Tengah

Para koruptor bukanlah orang-orang yang bisa dimaafkan dengan dalih kekhilafan, karena mereka memiliki pilihan untuk tidak tunduk pada kuasa uang dan ambisi semata. Mereka, yang telah diberikan amanat untuk mengemban harapan dan cita-cita masyarakat, baik pejabat eksekutif maupun legislatif, seharusnya memikirkan segala keputusannya berdasarkan kepentingan rakyat alih-alih hasrat pribadi. Wajar saja bila di negara-negara maju, para koruptor dan pengemplang pajak adalah kriminal yang dihukum dengan hukuman tertinggi, bahkan hukuman mati. Tidak ada alasan apapun yang dapat diterima, bila kegiatan yang dilakukan telah merugikan masyarakat.

Indonesia pun harus memperlakukan para koruptor dengan perlakuan hukum yang sama, ditambah dengan pengambilalihan seluruh harta benda (pemiskinan), termasuk yang mengalir ke rekening-rekening penerima non keluarga untuk menjadi harta negara, untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada hak lagi untuk mereka ikut serta dalam pemilihan dalam masyarakat, bahkan pemilihan RT sekalipun. Mereka harus merasakan akibat dari tindakan yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat dan negara Indonesia.

Advertisement

Popular