Connect with us

Opini

Perubahan Ruang Publik: Fanatik Vs Logika

Published

on

media

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mengubah ruang publik tempat interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Sejak satu dekade belakangan, ruang publik atau public sphere yang diperkenalkan Jurgen Habermas berubah menjadi ruang digital atau virtual sphere. Interaksi sosial, ekonomi, politik tidak saja bersifat langsung di ruang publik sungguhan, tetapi dilakukan melalui dunia maya yang membuat siapa saja bebas berinteraksi, tanpa sekat, penuh kemudahan.

Dunia maya sebagai ruang publik baru sangat berbeda dengan ruang publik sungguhan. Dunia maya tidak mudah dikontrol, Anda dapat tampil secara anonim atau menjadi alter ego-pun tidak ada yang melarang. Ruang diskusi pun bercampur antara fakta dan fiksi, antara argumentasi dan sentimen. Selain itu, berkembangnya dunia maya sebagai ruang publik baru tidak disertai dengan tingkat pemahaman atau literatur pengguna yang baik. Kemudahan akses membuat semua berita ataupun informasi dapat diterima tanpa penyaringan sehingga kejahatan seperti informasi palsu dan kejahatan syber pun jamak terjadi.

Perubahan ruang publik ini kemudian dihadapkan dengan sistem politik dan kepemiluan serta masih minimnya regulasi yang mengatur ruang digital. Sebagaimana Indonesia, sejak pemilu 2009 yang menggunakan sistem pemilu terbuka, membuat suara terbanyaklah yang akan memperoleh kursi di parlemen. Hal ini berlanjut pada pemilu berikutnya. Nomor urut kandidat yang tidak menentukan keterpilihannya membuat aktor-aktor politik berlomba-lomba untuk menciptakan citra politik yang mudah dikenali dan disukai oleh masyarakat. Sosialisasi dan kampanye politik tidak saja berupa strategi darat dengan langsung bertemu dengan konstituen, tetapi juga menggunakan strategi udara melalui media sosial dengan mengkreasikan image dan brand kandidat.

Di sinilah citra kandidat dibuat dengan sebaik-baiknya oleh jasa konsultan politik, jasa konsultan branding atau tim kampanye dan disebarkan melalui buzzer politik yang masif di media sosial. Tak khayal, citra kandidat yang ditampilkan juga terdapat kepalsuan demi naiknya popularitas. Umbaran janji dan citra-citra ini membuat sebahagian masyarakat percaya dengan mudahnya terhadap informasi kandidat tanpa melakukan uji kebenaran.

Baca Juga:  Monarchomacha, Kaum Pembangkang Sang Raja

Hasilnya, media sosial sebagai ruang publik baru juga menciptakan fear factory yang terasa betul menebarkan kepalsuan dan ketakutan kepada masyarakat sejak pemilu 2014, berlanjut pada Pilkada DKI 2016 dan tentunya pemilu serentak 2019. Alih-alih mencerdaskan, media sosial dikuasai pasukan cyber yang menebarkan ketakutan dan kepalsuan ke semua orang dan mengganggu kenyamanan kita. Peran malaikat atau hero serta setan atau hantu pun disasarkan kepada kandidat-kandidat, baik kandidat legislatif maupun kandidat presiden dan wakil presiden. Ketakutan dan kepalsuan yang dikonsumsi tanpa kesadaran literatur dan regulasi yang ketat ini membuat kematian otak atau cara berpikir. Seolah-olah informasi yang diperoleh sudah benar dan tidak berubah. Dan petakanya, hal ini tidak mengenal status pendidikan di masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan ruang publik yang fanatik dan tanpa logika. Media sosial sebagai ruang publik baru lebih memainkan emosi para penggunanya.

Dengan menyasar emosi pengguna, ruang publik baru ini menghidupkan insting-insting purba manusia untuk mempertahankan posisi nyaman dan tidak mau kalah. Saya benar dan Anda salah, kandidat saya menang dan kandidat Anda kalah. Sebagaimana karakteristik supporter fanatic bola, apabila hasil tidak sesuai dengan insting akan menciptakan kegaduhan dari ruang publik maya sampai ruang publik sungguhan. Sehingga, konflik, consensus dan kompromi sebagai bagian dari sikap politik bijak menjadi asing dan sulit diterima.

Kisruh atau kegaduhan dalam dunia maya yang sudah berlangsung lama ini seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Terutama dalam kontestasi politik yang menjadi pilar utama dari keberlanjutan demokrasi. Sistem pemilu yang popularistik saat ini seharusnya disertai dengan regulasi yang dapat mengatur keliaran strategi politik yang dipergunakan oleh masing-masing kandidat atau aktor-aktor politik. Sebagaimana kita ketahui, peran lembaga konsultan politik dan konsultan branding politik yang memfasilitasi lahirnya buzzer politik atau pasukan cyber tidak diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Termasuk Peraturan KPU pun juga tidak secara signifikan mengatur. Hanya UU ITE yang dapat digunakan untuk menyangsi pelaku yang menebarkan berita palsu terkait dengan kandidat. Alhasil, penyelenggara pemilu dan penegak hukum pemilu yang tersandera dari ketidaksiapan negara dalam menghadapi ruang publik baru ini.

Baca Juga:  Pemimpin Harus Mampu Melawan Politik Islamophobia

Secara fundamental, mengembalikan sistem pemilu yang tertutup adalah bagian dari solusi guna menghindari supporter politik yang fanatik akibat ruang publik baru ini. Tidak ada salahnya mengembalikan sistem pemilu tertutup yang menjadikan partai politik sebagai tempat kaderisasi dan penyaringan bagi kualitas kandidat kembali dihidupkan. Dengan demikian, kandidat yang terpilih berdasarkan nomor urut dan memiliki Party-Id yang jelas. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui bahwa peringkat kualitas kandidat sesuai dengan nomor urutnya. Peran partai politik sebagai jembatan antara masyarakat dan kekuasaan kembali pada tempatnya. Transaksi politik tidak lagi terjadi diruang publik seperti saat ini, tapi diperkecil di ruang-ruang private. Dengan begitu konsekuensinya berada pada partai politik.

Di samping sistem pemilu dan regulasi yang mengatur dunia maya, peran media massa atau jurnalistik adalah hal yang perlu diperbaiki. Keberpihakan media massa akibat kepemilikan saham atau kepemilikan usaha terhadap aktor atau elite politik tertentu harus dikembalikan sebagaimana fungsinya. Menghadirkan informasi yang kredibilitas, netral dan mengedepankan kode etik jurnalistik adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Dengan demikian, masyarakat tidak lari mencari informasi ke dunia maya terutama media sosial yang tidak memiliki prinsip dan etika jurnalistik.

Media massa sebagai pilar demokrasi seharusnya tidak menjadi “tongkat yang membawa rebah” dalam proses demokratisasi saat ini dan menetralisasi dari fanatisme yang lahir akibat dunia maya. Terakhir adalah masyarakat yang mau tidak mau dihadapkan dengan ruang publik baru ini, semestinya mengedepankan logika atau rasionalitas dengan cara membaca berbagai sumber informasi dan mengedepankan sikap tidak mudah percaya adalah suatu keharusan. Jangan hanya cukup dengan satu sumber informasi dan menganggap informasi tersebut sudah paling benar. Kemudahan akses digital saat ini, sudah seharusnya disertai dengan mengonsumsi informasi dari berbagai sudut pandang. Dan terpenting, jangan mudah untuk berargumentasi tanpa tahu duduk persoalan dan kebenaran dari setiap kejadian. Dulu, mulutmu harimaumu, sekarang dengan ruang publik baru ini, jempolmu adalah harimaumu.

Advertisement

Popular