JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sendiri memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo mendiktekan sumpah jabatan di hadapan pejabat yang baru dilantik, Rabu (8/10/2025).

Pelantikan Dony menandai babak baru tata kelola BUMN di Indonesia, setelah lembaga yang sebelumnya berbentuk Kementerian BUMN resmi bertransformasi menjadi badan. Perubahan tersebut disahkan melalui revisi Undang-Undang BUMN yang baru saja disepakati antara pemerintah dan DPR.

Berbeda dari struktur sebelumnya, BP BUMN tidak lagi memiliki fungsi pengawasan langsung terhadap BUMN. Fungsi tersebut kini dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang dibentuk oleh Prabowo di awal masa pemerintahannya.

BPI Danantara memiliki mandat besar untuk mengelola seluruh aset dan investasi milik BUMN, sebuah langkah yang dinilai memperkuat peran negara sebagai pengelola aset strategis. Saat lembaga itu pertama berdiri, Rosan Roeslani dipercaya menjadi pemimpinnya, sementara Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Namun, dinamika kabinet berubah dalam beberapa pekan terakhir. Prabowo menggeser Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian mengirimkan surat resmi ke DPR untuk memulai revisi undang-undang yang menjadi dasar pembentukan BP BUMN.

Selain Dony Oskaria, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara lainnya pada hari yang sama. Salah satu di antaranya adalah Anggito Abimanyu, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Langkah-langkah restrukturisasi kelembagaan ini menunjukkan arah baru pemerintahan Prabowo dalam memperkuat pengelolaan ekonomi nasional melalui sinergi antara badan pengatur, lembaga investasi, dan entitas usaha milik negara.

Kirwan