Penulis: Serikat News
Rabu, 7 Juni 2017 - 16:41 WIB
Foto: Kris - Biro Pers Setpres
Foto: Kris – Biro Pers Setpres
Serikatnews.com-Presiden Joko Widodo pagi ini melantik Pengarah beserta Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut UKP PIP. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 7 Juni 2017.
Diketahui sebelumnya, lembaga nonstruktural berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017. Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.
Sebanyak sembilan orang diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengarah UKP PIP, yakni:
1. Megawati Soekarnoputri
2. Try Sutrisno
3. Mahfud MD
4. Syafi’i Ma’arif
5. Ma’ruf Amin
6. Said Aqil Siradj
7. Andreas Anangguru Yewangoe
8. Wisnu Bawa Tenaya
9. Sudhamek AWS
Adapun dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut mengangkat Yudi Latief selaku Kepala UKP PIP.
Pengangkatan pengarah dan kepala UKP PIP tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Acara pengangkatan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. (Holil)
MAGELANG – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya tidak mengusulkan kader internal untuk mengisi jabatan Wakil
JAKARTA – Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia mendesak pemerintah memperkuat tanggung jawab dalam mencegah bencana ekologis, memulihkan ekosistem, dan melindungi
KOTA PALU – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional. Potensi sumber daya alam Indonesia yang
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI