Di Penghujung tahun 2017 ini berbekas jejak jejak langkah dinamika perpolitikan nasional di Negeri ini untuk dapat dicermati sebagai instrospeksi diri sehingga pekerjaan rumah menuju mayarakat Adil Makmur bisa dgn cepat terlaksana. Dari Proses Demokrasi sampai mulai goyahnya sendi sendi persatuan berbangsa dan bernegara bahkan lebih parah lagi telah terjadi kemunduran historis kalau di tarik suatu garis kebelakang mundurnya sampai 1928 yaitu Soempah Pemoeda.Terjadilah pengoyakkan Persatuan Bangsa dgn “Issue SARA” bahkan mengarah ke Ideologi mengarah pada ideologi lain.

Menengok kebelakang bahwa pergolakan ini bisa jadi merupakan “rembesan tetesan air mata” kekalahan Pilpres 2014 “Dimana pihak pihak yg mengalami kekalahan blm legowo menerimanya. Bisa di lihat ketika pada Pilpres 2014 Yg lalu ada beredar Hoax. Fitnah, lembaga Survei abal- abal dan lain-lain hingga kini masih saja muncul di berbagai media medsos. Dan ternyata setelah diproses hukum kebanyakan dari simpatisan atau bahkan ada oknum anggota juga pengurus Partai Gerindra dan PKS yang Notabene Jagonya yg kalah dalam Pilpres 2014 itu.

Kehidupan Demokrasi kita sungguh amat pesat perkembangannya hingga Trump pun Preiden AS dalam Pidatonya di forum Internasional baru2 ini di Vietnam memuji kemajuan Demokrasi di Indonesia. Namun ketika kita telaah lebih dalam ternyata cuman “Demokrasi Semu” Hore hore semarak aja. dikarenakan Bau amis money politik lebih dominan dlm memenangkan pertarungan pesta demokrasi dari proses MENJADI seorang calon atau kandidat sampai menabur untuk pemilihnya tidak lepas dari bau wani pironya sang kandidat. kemudian Ketidak netralan panitia pemilu yang di bentuk (jaman SBY) menjadikan sebagai catatan. Dan jg kurang tegasnya penegakan hukum tentang pelanggaran pemilu. Padahal hakekat Demokrasi itu sendiri tidak seperti itu yaitu Dari Rakyat. Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat atau setidaknya melaksanakan yg termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Mengerikan sekali sudah banyak uang negara yg “terbakar” untuk proses Pelaksanaan Pesta Demokrasi tersebut.
Keseruan Politik ditahun ini adalah ketika kita melihat Pilkada DKI Jakarta diwarnai sebelumnya Demonstrasi yg berjilid jilid seperti cerita komic sampai “ketegaan”hukum terhadap Petahana dari segar bugar “diatas angin” menjadi kalah perang dan harus mendekam di Tahanan pula stlh putuean pengadilan diketok
kenapa Pilkada DKI menjadi Acuan untuk menjadikan Refleksi perpolitikan tahun di 2017 walaupun perpolitikan nasional bukan hanya DKI saja ini dikarenakan di Proses inilah banyak terjadi luka untuk suatu kehidupan Kebhinekaan Tungga Esa pondasi Persatuan Nasional kita.Nilai nilai Kegotong Royongan memudar dgn Fitnah.Hoax dan ujaran kebencian dikemas ajaran Agama Islam sebagai parameter pembenarnya.

Pilkada DKI menjadi sangat penting diperbutkan karena selain Ibu kota Negara juga kandidatnya adalah sangat menarik yaitu anak mantan Presiden RI ke6 yg harus melepaskan karier politik yg mulai menanjak Agus Hari Murti Yudhoyono dan Anies Bawesdan yang mantan menteri Pendidikan di Pemerintahan yg sedang Berlangsung ini. Petahana Basuki Cahaya Purnama yg dari awal pencalonannya maunya jalur Independen namun perkembangannya didukung 2 Partai Besar seperti PDIP dan Golkar dan beberapa partai lainnya.

SBY sebagai seorang bapak dan Mantan Presiden R1 ke 6 juga mantan TNI AD ini logikanya tidak akan tinggal diam berpangku tangan berusaha upaya untuk memenangkan sang anak AHY dengan menggunakan “modal kekuatan”nya .
Diawali MUI yg pengurus pengurusnya bentukan masa SBY mulai bereaksi dengan fatwa fatwanya. ketika Petahana terpeleset lidah tentang surat Almaidah 51. Sehingga terjadilah mobilisasi masa GNPF MUI yg diketuai Bachtiar Nasir yang Juga diikuti HTI dimana masa berjilid jild selalu menyertakan bendera hitamnya HTI.

Sowannya SBY ke Yusuf kalla wapres yang juga ketua Dewan Masjid Indonesia sebelum dimulai pilkada DKI. Yang pada kenyataan masa kampanye hingga pencoblosan dimana khotbah sebagian besar masjid ketika Hari Jumat selalu sebagai ajang kampanye umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non muslim. Apakah ini hasil pertemuan SBY dan Yusuf Kalla? yah hanya mereka yang tahu dan juga Tuhan (dibaca dgn logat Kids jaman Now)

kandidat lain Anies Bawesdan yg keturunan Arab juga sebelum penentuan sebagai calon sudah tercium kedekatannya dengan HTI dan PKS partai yg mengusung panji Islam.

kemudian yang menarik ormas FPI organisasi sipil konon bentukan militer Rizieq shihab pentolannya atau kerennya selaku ketuanya dalam dakwahnya mulai menghasut dengan ujaran kebencian penyebutan kata Kafir hingga mengutik utik Pancasila dari pidato lahirnya Pancasila hingga menodai simbul kearifan lokal daerah seperti sampurasun menjadi campur racun, penghinaan agama nasarani Tuhan beranak bidannya siapa ?
Konfigurasi dari kekuatan lawan Petahana dalam Pilkada DKI inilah yang menorehkan sayatan persatuan kita.

Antisipasi Pemerintah yang Tanggap Dengan situasi ini Dengan cepat “Meredam” Riak riak yang menggoyah persatuan dengan mengeluarkannya Perpu tentang Pembubaran Organisasi atau Ormas yang Bertentangan Dengan Pancasila, HTI pun terimbas.

Fenomena menarik lainnya dalam Perpolitikan di Indonesia di Tahun 2017 ini adalah Atraksi Panglima TNI Gatot Nurmantyo dimana Pada masa Pemerintahan Gus Dur di cabutnya Dwi Fungsi ABRI dimana TNI tidak boleh berpolitik hanya Pertahan dan Ketahanan Negara sedangkan Polri unt Keamanan masyarakat dan Negara maka terhapuslah peran Sospol di tubuh ABRI
Pernyataan jendral Gatot banyak yang menjadikan kita terkejut seperti Meneladani Soeharto sedangkan kita tau akibat kebijakan Soeharto yang salah hingga Rel Pembangunan Melenceng Jauh Dari Cita Cita Proklamasi,makanya Reformasi Soeharto diturunkan. Menganjurkan menonton Film G 30 S PKI di seluruh kalangan TNI yg oleh kalangan sejarahwan sendiri menyatakan terjadi banyak kekeliruhan sejarah di film itu sejak reformasi tidak di perbolehkan untuk dipertontonkan lagi, yang Mengherankan Seorang Jendral TNI menyatakan kalau PKS adalah partai yang konsisten. Dan Lagi lagi Pemerintahpun Akhirnya bisa membuat adem Suasana dgn di Gantikannya Palima TNI dgn bergeser urut kacang ke TNI AU.

Memasuki tahun 2018 ini dimana suasana politik Nasional sudah mulai terasa dikarenakan 2019 ada perhelatan besar yaitu Pemilihan Presiden orang nomor satu di Indonesia. Presidential Threshold 20% dan dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif maka di tahun depan akan semarak selain kandidat legeslator berfikir menyelamatkan .diri untuk duduk lagi jadi anggota terhormat DPR RI/DPRD /DPD jg pesanan partainya untuk mensosialisasikan calon President yg akan diusungnya.
Gambaran Samar kandidat Calon Presiden kedepan untuk berhadapan dengan adalah Yusuf Kalla dan Prabowo tinggal bagaimana memenuhi Peraturan Perundang Undangan Tentang Pemilu tersebut yaitu dengan mengumpulkan Syarat- syarat untuk menjadi Calon President.

Perebutan kursi Kepala Daerah serentak Juga di Tahun 2018 akan di penuhi dengan tokoh-tokoh boneka dari kandidat calon Presidentnya. Disinyalir bukannya diharapkan mensejahterakan rakyat didaerah yang di pimpinnya tapi menjadi tim sukses pilpres 2019 terlihat penghamburan APBD pada banyak pos tidak jelas dan pendekatan Panitia Pemilu daerah yang jadi pelaksana langsung sampai tingkat pemilih.

Dalam merefleksi tahun 2017 dan aksi 2018 dalam perpolitikan di Indonesia saat ini pasti tujuan akhirnya adalah Pilpres 2019 Perebutan orang Nomor satu di Indonesia. Disinilah Penegakan Hukum perlu ditingkatkan terutama dlm hal hal yg bisa memecah Persatuan Bangsa dan Negara .
Baik dengan Issue sara Fitnah. Hoax Penghasutan, dunia maya medsos atau dunia nyata.

Sebagai kata kata Penutup yang selalu menjadi Pedoman dalam hal ini seperti malailat Jibril menuruh Rasul Allah Muhammad untuk membaca adalah BACALAH.

Bambang Suryatama