Akar masalah persekusi dan terorisme di negeri ini adalah menyebarnya doktrin radikalisme agama yang sampai saat ini para pelakunya dibiarkan bebas berkeliaran dimana-mana. Dan sebagian yang ketangkappun tidak mendapatkan sanksinya yang berat hingga tak membuatnya jera.
Lebih jauhnya lagi intellectual dader di belakang mereka juga malah menjadi pejabat-pejabat penting yang masih terus menerus melebarkan sayap pengaruhnya. Merekalah para politisi-politisi gagal, dan yang sebagian lagi berhasil meraih kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara, diantaranya dengan terus menerus menyebarkan sentimen SARA.
ilustrasi terorisme /istimewa
Untuk mereka yang telah tertangkap telah melakukan persekusi atau teror seperti yang terjadi di Bandung dan di Jogyakarta ini, hanyalah pelaku-pelaku kecil di lapangan saja, sedangkan aktor intelektual (intellectual dader) nya di antaranya adalah mereka-mereka yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka itulah yang harus segera dihabisi.
Solusi: segera tangkapi dan proses para penyebar doktrin radikalisme agama. Beri sanksi mereka yang berat hingga membuat mereka dan para pengikutnya jera, dan peristiwa persekusi dan terorisme seperti itu tak terjadi lagi.
Pemerintah jangan lagi terlalu banyak berdiplomasi untuk menutupi ketidak beraniannya melawan para teroris di negeri ini, sebab jika Pemerintah bersama aparatur POLRI dan TNI nya sudah berani memulai perang terbuka melawan para teroris berjubah agama, rakyat juga akan segera bersatu untuk menumpas mereka.
Perpecahan bangsa selama ini terjadi juga karena ketidak tegasan sikap pemerintah dalam menghadapi musuh-musuh negara yang anti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sikat saja mereka segera, dan pemerintah akan mendapatkan aplaus dari rakyatnya. Merdeka !
*Penulis Advokat dan Penulis, serta Pemerhati Masalah Politik dan Kehidupan Beragama.
JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap berhasil meluncurkan serangkaian kebijakan strategis untuk mempercepat
JAKARTA – Jhon Cane Center (JCC) sebagai lembaga non-pemerintah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggunakan hak prerogatifnya dalam upaya
JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor menilai ekosistem ekonomi dan keuangan saat ini membutuhkan kerja-kerja elaboratif yang melibatkan seluruh instrumen untuk