Oleh: M. Hanif Dhakiri

KADANG sejarah ekonomi Indonesia terbaca seperti catatan-catatan tua: ada nama, ada masa, tetapi denyut zamannya samar. Di antara halaman-halaman itu, nama Prof. Soemitro Djojohadikusumo selalu kembali muncul, seorang arsitek ekonomi Indonesia yang hidupnya berliku, namun pikirannya tetap lurus ke masa depan. Thee Kian Wie (2003) pernah menulis bahwa Soemitro adalah “intelektual yang pikirannya terus bergulat dengan Indonesia, bahkan ketika Indonesia sendiri belum siap”. Ada nada getir, tetapi juga hormat.

Sepulang dari Rotterdam, usai belajar dari Prof. Jan Tinbergen (peraih Nobel ekonomi), Soemitro membawa pulang keyakinan bahwa pembangunan tak bisa menyerah pada pasar yang lahir dari ketidakadilan kolonial. Dalam buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi (1984), ia menegaskan bahwa republik ini tidak memulai dari kertas kosong, tetapi dari “luka sejarah dan struktur ekonomi yang timpang”. Jejaknya melintasi kabinet, kampus, polemik publik, bahkan pengasingan. Hidupnya tak selalu lurus, namun pikirannya tetap tegak.

Negara Mengarahkan, Bukan Menguasai

Dalam buku The Economic Development of Indonesia (1957), Soemitro mengkritik dua ekstrem yang malas berpikir: negara yang ingin mengatur segalanya atau negara yang sama sekali tak mau memberi arah. Ia membayangkan negara sebagai pemegang peta yang baik: tidak mengambil alih kemudi, tetapi memastikan jalan yang ditempuh tidak menjerumuskan.

Pandangan ini sejalan dengan refleksi Boediono, ekonom dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentang generasi teknokrat awal Indonesia. Dalam tulisannya, Boediono (2018) menggambarkan betapa peran negara seharusnya hadir dengan disiplin dan akal sehat, bukan dengan politik yang riuh dan pendek napas. Jika melihat birokrasi hari ini, yang sibuk mengurus prosedur tetapi sering lupa tujuan, kritik Soemitro terasa seperti teguran halus dari masa lalu.

Industrialiasi yang masih setengah jadi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum benar-benar terhubung dengan rantai produksi, serta kebijakan yang sering berubah nada setiap pergantian menteri; semua itu seperti mengulang kegelisahan lama. Bagi Soemitro, negara kuat bukan negara yang bising, melainkan negara yang bekerja.

Dualisme yang Tak Juga Usai

Sejak 1950–an, Soemitro sudah menggambarkan Indonesia sebagai ekonomi “dua dunia”: sektor modern yang padat modal dan terang-benderang, serta ekonomi rakyat yang padat tenaga kerja dan berjalan sendiri-sendiri (Djojohadikusumo, 1957). Ekonom terkemuka Australia, Hal Hill (2000) menilai konsep itu sebagai potret paling tajam tentang ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.

Dan setengah abad kemudian, gambaran itu masih terasa akrab. Petani yang menua, UMKM yang stagnan, industri manufaktur yang belum menjadi mesin utama; semuanya seperti mengulang bab lama yang belum tuntas. Jalan keluar yang ditawarkan Soemitro juga tidak instan: riset industri, pendidikan teknis, kredit yang masuk akal, serta konsistensi kebijakan yang tega melampaui siklus politik.

Thee Kian Wie pernah menyitir pidato Soemitro: “kemandirian tidak lahir dari teriakan, tetapi dari kemampuan menguasai teknologi” (Thee, 2012). Kalimat itu seakan menolak nasionalisme yang terburu-buru dan lebih menyukai kerja panjang yang sunyi tapi menghasilkan.

Politik Stabil, Kebijakan Waras

Pengalaman berat di masa Orde Lama membuat Soemitro memahami bahwa ekonomi tidak bisa berdiri tanpa politik yang waras. Dalam salah satu esainya, ia menulis bahwa pertumbuhan membutuhkan “ketenangan institusi”, bukan stabilitas kulit luar, tetapi kepastian perilaku negara (Djojohadikusumo, 1984).

Andrew Rosser, peneliti ekonomi-politik dari Adelaide, kemudian memperkuat ide itu saat menganalisis teknokrasi Indonesia, bahwa kebijakan rasional hanya mungkin lahir ketika politik memberi ruang rasionalitas (Rosser, 2002). Karena itulah Soemitro begitu keras mendorong modernisasi pajak, profesionalisasi birokrasi, dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Korupsi baginya adalah ancaman senyap yang mematikan pembangunan.

Banyak muridnya, seperti Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Emil Salim, dan lainnya, mengakui pengaruh intelektualnya. Dan sejarah menambahkan bab baru: salah satu anak Soemitro, yakni Prabowo Subianto, kini memimpin republik yang dulu ia baca denyut ekonominya. Lingkaran tak pernah benar-benar bulat, tetapi jejaknya terlihat.

Lima Keberanian Soemitro

Di balik perdebatan dan perjalanan panjang itu, Soemitro setidaknya meninggalkan warisan berupa lima keberanian intelektual yang patut diingat generasi setelahnya. Pertama, keberanian membayangkan negara yang kuat tetapi tidak otoriter, yakni negara yang mampu memimpin industrialisasi, mengatur pasar, dan menjaga arah pembangunan tanpa terperosok ke dalam monopoli kekuasaan.

Kedua, keberanian menjadikan ekonomi rakyat sebagai fondasi struktur nasional, dimana UMKM, koperasi, dan petani diberdayakan sebagai pusat produksi riil. Ketiga, keberanian memperjuangkan kemandirian ekonomi melalui penguasaan sektor strategis dan pengembangan teknologi domestik, dengan keterbukaan yang selektif. Keempat, keberanian menempatkan pemerataan sebagai syarat ketenangan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Dan kelima, keberanian menuntut teknokrasi, kejujuran, dan profesionalisme dalam pengambilan kebijakan; bahwa pembangunan harus dijalankan oleh orang-orang yang cakap, jujur, dan berpihak pada ilmu, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.

Setelah itu, ia menyerahkan sisanya kepada republik ini. Pertanyaannya: apakah generasi sekarang cukup berani melanjutkan keberanian itu? Sejarah akan menjawabnya.

M. Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP PKB, dan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.