Connect with us

Opini

Tantangan Ekonomi Digital Indonesia bagi Perbankan

Published

on

Fintech

Perlambatan ekonomi global, trade war antara AS dengan China, krisis yang melanda Eropa, dan kenaikan suku bunga The Fed merupakan isu global yang mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia tahun 2019 ini. Di samping itu, adanya berbagai faktor domestik mampu memberi pengaruh positif dalam memperkuat Ekonomi Indonesia, di antaranya: pembangunan infrastruktur  dan  program deregulasi yang membantu proses industrialisasi dan hilirisasi, daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan harga BBM, Neraca Transaksi Berjalan, di mana volume ekspor harus lebih besar dari impor termasuk mendorong sektor pariwisata domestik, industri perbankan sebagai inklusi keuangan, kualitas sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan, stabilitas keamanan dan politik yang menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Faktor-faktor penting tersebut menjadi daya tarik investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi dan memperkecil defisit neraca transaksi berjalan maupun neraca pembayaran Indonesia.

Saat ini, ekonomi Indonesia memasuki era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), kompetisi pelaku bisnis yang menggerakkan ekonomi Indonesia semakin ketat bahkan sulit memprediksi market yang dinamis. Oleh karena itu, pemerintah dan para pelaku bisnis harus bergerak membuat inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Indonesia memiliki target pada tahun 2020 menjadi “Digital Energy of Asia”, pemerintah berusaha membuat terobosan inovasi membangun infrastruktur digital dari Sabang hingga Merauke secara merata. Per 2018 jumlah startup di Indonesia sebanyak 992 perusahaan rintisan (data: Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia), jumlah petani dan nelayan Go Digital ±739.000 dan UMKM go digital sebanyak ±9,6 juta (data: Katadata). Hal ini sejalan dengan perkembangan penetrasi pengguna internet di Indonesia pada 31 Januari 2019 sebesar ±150 juta pengguna atau dengan kata lain sebesar 56% dari total populasi Indonesia (268,2juta). Perkembangan digital ekonomi di Indonesia ini membuat perusahaan fintech bermunculan. Fintech merupakan kepanjangan dari financial technology adalah penggunaan inovasi teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Baca Juga:  Membongkar Manuver Busuk Saudi Arabia Mengubah Indonesia Jadi Sarang Wahabi Radikal

Perkembangan fintech sekarang di posisi 3.0 di negara maju dan 3.5 di negara berkembang, keduanya ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang bergerak di teknologi keuangan. Jenis fintech antara lain: Digital Payment System (FinTech yang bergerak di bidang penyediaan layanan pembayaran tagihan), P2P Lending Service (FinTech untuk peminjaman uang, membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan), Market Comparison (berfungsi untuk membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan hingga sebagai perencana finansial investasi), Crowd funding atau penggalangan dana (model FinTech yang dapat digunakan masyarakat dalam menggalang dan/atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan), Micro financing (FinTech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari hingga pinjaman modal kerja mereka). Dominansi fintech saat ini berfungsi sebagai payment yakni sebesar 42%, namun lending juga menempati urutan kedua yang sebesar 18%.

OJK mendukung perkembangan fintech dan telah masuk sebagai arahan strategis untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat (keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel). OJK mendukungnya karena fintech dianggap memberikan manfaat yang baik di sektor keuangan, antara lain: mampu meningkatkan inklusi keuangan, utamanya di generasi milenial dan masyarakat yang belum tersentuh perbankan, mengurangi kesenjangan pendanaan, masyarakat memiliki pilihan lain dalam mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman dan ekonomis, adanya perubahan loyalitas (dari loyalitas kepada brand menjadi loyalitas kepada layanan), semakin tingginya tuntutan inovasi produk dan layanan di sektor keuangan.

Hingga Maret 2019, terdapat 4 (empat) perusahaan startup di Indonesia yang termasuk dalam Unicorn yang memiliki valuasi mencapai US$ 9,5 Miliar untuk Gojek, US$ 7 Miliar untuk Tokopedia, US$ 4,1 Miliar untuk Traveloka, US$ 1 Miliar (Bukalapak.com). Di sisi lain, Gojek dengan Gopay-nya mendominasi penggunaan e-money sepanjang tahun 2018 sebesar 79,39% responden menggunakan Gopay sebagai alat pembayaran, disusul OVO 58,42%, Tcash 55,52%, dana 34,18%, Paytren 19,27%, not using e-money 3,70%, others 0,97%. Fintech ini mampu menyediakan seluruh layanan mulai dari pembayaran, pembelian, wallet, pembiayaan online, dan lain-lain. Perusahaan fintech melakukan fungsi intermediasi seperti halnya perbankan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan.

Baca Juga:  Rakyat Bersama TNI Melawan Musuh Perang Asimetris

Peluang:

  • Bank akan senantiasa melakukan inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.
  • Membuka kemungkinan kerja sama dengan fintech untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.
  • Digitalisasi meningkatkan fungsi intermediasi jasa keuangan.
  • Masyarakat non-kelas bawah masih akan memikirkan safety selain kemudahan bertransaksi.

Tantangan:

  • Inovasi dan digitalisasi memerlukan biaya (modal kerja) yang tidak murah utamanya untuk berinvestasi di bidang IT yang perubahannya sangat cepat, meskipun akhirnya dapat mengurangi biaya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergantikan oleh teknologi.
  • Perusahaan fintech menawarkan produk dan jasa yang semakin variatif.
  • Kemungkinan kerja sama antara perbankan dan fintech masih belum jelas secara regulasi.
  • Industri keuangan merupakan industri yang high regulated sehingga akan susah mengikuti pesatnya fintech dalam mengembangkan digitalisasi keuangan.
  • Meski fungsi intermediasi jasa keuangan melebar, namun fintech juga menyasar produk dan jasa bank sehingga dapat menggerus pangsa pasar perbankan.
  • Belum rigid-nya peraturan terhadap fintech, berbanding terbalik dengan rigid-nya regulasi terhadap perbankan sehingga perbankan sulit bergerak mengikuti perkembangan fintech.

Oleh sebab itu, industri perbankan harus meningkatkan peran dan daya tahan industri perbankan sehingga kuat menghadapi goncangan krisis, seperti melalui “merger & acquisition”, penguatan permodalan, dan lain-lain. Perbankan juga harus segera menyiapkan SDM dan Teknologi yang Agile, didukung oleh peraturan serta pengawasan yang setara dengan industri “fintech” karena fintech melakukan fungsi intermediasi yang sama dengan industri perbankan dengan peraturan yang lebih longgar dibandingkan dengan industri perbankan. Namun demikian fintech terdapat kelemahan berupa masih rapuhnya perlindungan kepada konsumen fintech, dan dana yang tersimpan di fintech tidak dapat terdeteksi sebagai tabungan.

Advertisement

Popular