SERIKATNEWS.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PDI Perjuangan, Tina Toon merespons wacana Mendikbud mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akan dipermanenkan. Tina Toon mengatakan bahwa statement Mendikbud itu mengagetkan dan membuat resah orang tua murid, guru dan murid-murid itu sendiri.
“Memang baru wacana, tapi harus kita kritisi dan kawal jangan tiba-tiba nanti jadi kebijakan. Bagus si dari sekarang sudah ada warning dan sosialisasi supaya gak kaget kayak PPDB yang tiba-tiba zonasinya jadi banyakan umur, terus sudah jadi peraturan baru heboh nah mah diganti lagi butuh waktu,” tulis Tina Toon dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (5/7/2020)
Menurutnya, PJJ selama masa pandemi COVID-19 memang terlihat ideal karena peraturan pemerintah yang mewajibkan bekerja dan belajar di rumah. Akan tetapi, secara lapangan harus dievaluasi.
“Apakah semua anak bisa afford gadget dan kuota, apakah anak beneran belajar? Gue juga lagi online school tapi untuk gelar ketiga, di saat usia dewasa dan sadah paham tanggung jawab dengan perlengkapan yang gue punya. Tapi SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 sekolah langsung kayak biasa,” tambahnya.
“Pertama dari sisi ekonomi , bwat yg kaya maybe fine, tp utk yg krg mampu? Smartphone, kuota itu gak murah! Then mau se Indonesia dibeliin iphone & kuota bulanan? Buat Bansos aja kmren kita morat-marit, kayaknya APBN APBD gak cukup deh,” katanya lagi.
Sedangkan dari sisi sosial, menurutnya anak sekolah bukan cuma belajar formal, tapi sisi informal, interaksi sosial, kedisiplinan, komunikasi, teamwork, dll. Dari sisi efektivitas, Tina Toon mengatakan bahwa guru tidak bisa sepenuhnya melihat proses belajar dan perkembangan anak didiknya.
“Guru tidak bisa make sure anak belajar atau gak, tugasnya dibuat sendiri atau Ortu, terus pas kelas online materi dibaca enggak, pas ujian nyontek atau gak,” katanya.
Dengan demikian, pihaknya menekankan bahwa PJJ tidak bisa diterapkan dalam jangka panjang. Dia juga mengatakan bahwa saat ini yang lebih penting adalah penerapan new normal, termasuk penerapannya di sekolah-sekolah.
“Sekolah lagi kapan bisa mulai, protap kesehatannya gimana, sistem shifting-nya gimana, evaluasi berkala!!! Jangan sampe dipaksain masuk untuk beberapa sekolah sudah ada laporan ortu murid nih takut penyebaran COVID-19!!! PPDB terus evaluasi sampe titik fair untuk murid prestasi & zonasi jarak bukan umur (utk Jakarta khususnya),” tegas perempuan berdarah Tionghoa-Indonesia ini.
Kemudian, pihaknya berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim mengkaji semua data dari seluruh Indonesia dan menerbitkan kebijakan yang ideal untuk mayoritas murid.
“Terus PPDB tolong dikaji ulang. Dinas pendidikan DKI Jakarta contohnya harus dievaluasi karena tidak maksimal mengimplementasikan Permendikbud soal PPDB, itu mak-emak pada pake baju sekolah demo gak kelar lhooo kesiaaannn banget karena anaknya pada depresi,” pungkasnya.
PROBOLINGGO – Terdapat niat terselubung dalam Pesta Miras berujung maut di rumah Kepala Desa (Kades) Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Adanya