Freeport dan Polemik Kaum Pesimis

550

Penandatanganan nota pendahuluan perjanjian tentang kesepakatan poin-poin pokok divestasi saham (HoA, Head of Agreement) antara Dirut PT. Inalum (BUMN Pemerintah), Budi Gunadi Sadikin dengan Direktur Freeport Mc Moran, Richard Adkerson telah dilaksanakan pada 12 Juli 2018 lalu di Kantor Kementerian Keuangan, Gambir. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya juga hadir menyaksikan proses penandatanganan tersebut.

Sejak saat itu, sudah sekian banyak pernyataan dikeluarkan, baik di media massa ataupun di antara netizen yang membahas pro dan kontra tentang kesepakatan divestasi saham ini. Kesepakatan divestasi saham sebesar 51% oleh Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya hanya 9,36%, diapresiasi oleh sekian banyak pihak. Namun, tak sedikit yang mencibir dan meremehkan pencapaian ini.

Sebagai contoh, Arief Poyuono, yang merupakan Ketua Umum FSP BUMN Bersatu dan juga politisi dari partai Gerindra, menyatakan, “Aduh, kok mau ngibul (membohongi) lagi sih kangmas Joko Widodo nih terkait klaim sudah berhasil melakukan akuisisi saham Freeport sebanyak 51%. Belum berhasil kok saham Freeport diakuisisi oleh holding BUMN pertambangan Inalum. Baru tahap kesepakatan, baru tahap MoU, belum masuk ke tahap MoA. Jadi, masih jauh saham Freeport diakuisisi. Kapan pun kalau dalam dunia bisnis, kalau masih tahap MoU belum tuh 51% saham Freeport jadi saham RI atau saham dwi warna. Nah ini MoU-nya aja belum diteken, kok sudah klaim berhasil mengakuisisi saham Freeport 51%. Ngerti enggak sih Joko Widodo tentang prosedur akuisisi saham? Skema pembayaran saham Freeport dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan dari mana? Kalau menggunakan pendanaan pinjaman bangk dari luar negeri dan dalam negeri apa saat ini perbankan dalam negeri mau ngucurin dana ke sektor yang lagi sunside time? Terus kalau pinjam keluar apa iya portfolio holding BUMN pertambangan untuk ambil alih saham Freeport bisa dipercaya? Dan apalagi saat ini obligasi pemerintah RI sudah masuk standar surat berharga kategori sampah. Jadi, Joko Widodo jangan bohongi publik dong tentang divestasi saham Freeport.”

Baca Juga:  Pilwako Bandung: Oded Paling Kuat Tapi Belum Aman, Posisi Wakil Bersaing Ketat

Dari pernyataan Arief Poyuono di atas, dan masih banyak pernyataan skeptis lainnya di seantero jagad dunia maya, terlihat upaya menyebarkan diskriminasi kepada pemerintah yang dianggap sebagai “tukang bohong“. Tanpa memastikan dengan detail bagaimana proses pengambil alihan saham 51% ini, Arief Poyuono dan netizen-netizen pesimis lainnya berusaha menularkan skeptisime-pesimis mereka atas pencapaian pemerintah tersebut.

Padahal, bila mereka mau melihat bagaimana isi Head of Agreement tersebut bersifat sangat mengikat kedua belah pihak,yang mana pengambil alihan 51 % divestasi saham tersebut dipastikan rampung akhir Juli 2018 ini. Perihal bagaimana atau siapa yang akan meminjamkan dana untuk hal itu, sudah ada 11 bank dalam negeri yang tertarik dengan investasi pertambangan Freeport, yang oleh pihak Freeport sendiri diakui akan memberikan keuntungan sampai lebih dari Rp.860 T sampai tahun 2041.

Baca Juga: Makro Mikro Kosmos Freeport

Head of Agreement itu sendiri mengatur poin-poin kesepakatan antara lain: landasan hukum aturan RI yang menetapkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan bukan lagi Kontrak Karya (KK) yang merugikan Indonesia selama ini. Pembangunan smelter juga menjadi poin perjanjian selain pengambil alihan 51% divestasi saham. Poin-poin perjanjian seperti ini memungkinkan Indonesia melakukan perpanjangan kontrak hingga 2041 dalam posisi kerja sebagai Pengendali Investor, dan bukan lagi diperdaya seperti sejak 50 tahun lalu.

Sebagaimana kita pernah membaca dari berbagai sumber, Freeport masuk ke Indonesia di tengah kemelut bangsa terkait isu-isu pengkhianatan komunis yang menimbulkan genosida ratusan ribu rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian, dengan pergantian pemerintah ke rezim yang lebih otoriter, pihak-pihak terkait menyepakati pemberian hak eksplorasi tambang Gunung Tembagapura kepada Freeport. Walhasil, situs Tembagapura yang tadinya berupa gunung, telah berubah menjadi kawah akibat penambangan sumber daya mineralnya, yang ternyata tidak hanya berisi timah dan tembaga, tetapi juga emas bahkan uranium, sebagai bahan baku nuklir.

Baca Juga:  Saat Tuhan Nonton Bola

Pada saat itu Indonesia hanya menerima sekitar 1% dari hasil tambang, yang juga tidak dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, apalagi rakyat Papua. Mereka dipelihara tetap primitif dan terasing, tanpa jalur transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Pendapatan 1% yang tidak seberapa itu, cukup untuk memperkaya diri orang-orang yang serakah, selama tujuh turunan. Orang-orang ini tidak perlu merasa jengah atas penderitaan rakyat Papua, dan bahkan dengan isu-isu pengkhianatan komunis, mereka memaksa intelektualitas dan sikap kritis masyarakat Indonesia ke bawah titik nadir. Tidak ada seorangpun yang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah, baik di Papua atau di daerah manapun.

Kini, setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, Papua akhirnya merasakan keterhubungan dengan Indonesia, tidak lagi dianak-tirikan. Pembangunan besar-besaran dilakukan di tanah Papua, kesejahteraan mereka diangkat agar setara dengan daerah lain, khususnya di tanah Jawa, tempat bermukimnya orang-orang serakah yang selama ini menerima hasil kekayaan tambang Papua. Begitu pula dengan upaya pemerintah mengambil alih divestasi saham sebesar 51% yang tadinya dikangkangi oleh Freeport Mc Moran. Upaya ini dilakukan untuk kemaslahatan Indonesia secara umum, dan untuk kemaslahatan rakyat Papua secara khusus.

Lantas, mengapa masih ada polemik yang disemburkan oleh orang-orang yang bahkan tidak memahami sejarah Freeport di tanah Papua dan perjuangan pemerintah “memerdekakan” Papua dari penjajahan atas tanah mereka? Polemik ini sebenarnya hanya isu politik yang dihembuskan demi menyudutkan pemerintah agar tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami adalah, bahwa ketidakpercayaan di antara kita adalah senjata untuk memecah belah kesatuan bangsa, sebagaimana yang telah dilakukan demi menduduki tanah Papua di masa lalu.