GRESIK – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa laju pertumbuhan industri tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. Ia mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi agar keberadaan kawasan industri tidak menciptakan ketimpangan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat menyoroti dinamika di Kabupaten Gresik yang memiliki kawasan industri besar, tetapi masih dihadapkan pada tantangan pengangguran serta tingkat partisipasi angkatan kerja yang perlu ditingkatkan.

“Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi masyarakat di sekitarnya justru tertinggal. Ini yang harus kita koreksi. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan trickle down effect,” ujar Menko Muhaimin saat berkunjung ke Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Dukun, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (8/8/2026).

Untuk menjembatani potensi industri dengan kesiapan masyarakat lokal, Menko PM mendorong lembaga pendidikan berbasis pesantren agar mengambil peran sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja.

Salah satu langkah konkret yang diusung adalah optimalisasi ekosistem sosial ekonomi pesantren, termasuk penyelarasan (link and match) antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis pesantren dengan kebutuhan dunia industri.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Rumah Vokasi Kabupaten Gresik, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi. Dari total 62 SMK di Gresik, sebanyak 35 di antaranya merupakan SMK berbasis pesantren yang menampung 7.883 siswa. Kerja sama ini difokuskan pada penyelarasan kurikulum, sertifikasi kompetensi, serta pemetaan penempatan tenaga kerja.

“Anak-anak SMK berbasis pesantren harus memiliki akses yang sama ke dunia industri. Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi lulusan di sekitarnya tidak terserap karena kompetensinya tidak tersambung dengan kebutuhan industri,” tegas Muhaimin.

Selain sektor vokasi, kunjungan ini diwarnai dengan peninjauan layanan Cek Kesehatan Gratis, Tes Potensi Psikologi santri, serta dialog bersama pelaku UMKM dampingan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) STAI Ihyaul Ulum, lembaga yang berhasil meraih penghargaan dari BPJPH sebagai pendamping sertifikasi halal dengan capaian tertinggi di Gresik.

Sejumlah dukungan ekonomi dan sosial juga disalurkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya:

1. Program ZMart dari BAZNAS RI untuk 7 pesantren senilai Rp350 juta.

2. Bantuan Bumi Masjid senilai Rp500 juta.

3. Bantuan Greenzakat BAZNAS Kabupaten Gresik sebesar Rp21 juta.

4. Dukungan sertifikasi dari KADIN Kabupaten Gresik untuk 50 siswa SMK berbasis pesantren senilai Rp50 juta.

5. Penyerahan kepesertaan serta santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris penerima manfaat.

Ketua Umum PKB tersebut juga menegaskan kembali prinsip ekonomi konstitusi, di mana negara harus hadir memfasilitasi perlindungan sosial dan pemerataan kesempatan bagi seluruh warga.

“Negara harus hadir mengoreksi kegagalan pasar. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh meninggalkan masyarakat yang paling rentan,” pungkasnya. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.