Berita bohong atau hoax menjadi salah satu penyebab situasi di Papua memanas. Provokasi-provokasi melalui konten-konten hoax di media sosial tersebut membuat situasi semakin keruh. Selain itu, media lokal di Papua, atas nama kebebasan pers, juga banyak memberitakan narasi-narasi tentang referendum. Dalam konteks Papua, pemerintah dapat dinilai tertinggal oleh propaganda yang dilakukan kelompok yang anti NKRI.

Dalam situasi yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan, pemerintah membatasi layanan internet dan membatasi kehadiran jurnalis di Papua. Pembatasan layanan internet di satu sisi dapat dianggap tepat untuk mencegah penyebaran hoax, tetapi di sisi lain menjadi bumerang juga karena masyarakat tidak bisa memperoleh informasi apa pun. Seharusnya dalam situasi seperti ini pemerintah melalui segala cara harus bisa menguasai penyebaran informasi sehingga bisa menutup propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang anti NKRI.

Salah satu cara bagi pemerintah untuk mencegah hoax adalah dengan membuka akses seluas-luasnya kepada media-media yang terverifikasi. Media-media ini sebaiknya diberikan akses untuk memuat fakta-fakta yang terjadi di Papua termasuk berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika akses untuk media ditutup, maka informasi yang menyebar justru konten-konten versi kelompok anti NKRI melalui media lokal atau akses yang mereka miliki ke media asing.

Kebijakan pemerintah terkait pembatasan akses internet dan akses jurnalis perlu diperbaiki. Pembatasan akses internet harus disertai dengan penyebaran informasi dari pemerintah. Kebutaan informasi akan menjadi celah bagi kelompok anti NKRI untuk propaganda kepentingannya melalui segala cara.

Pembatasan akses jurnalis harus dibuka agar fakta-fakta di Papua dapat diberitakan dengan fair. Dengan kebijakan pemerintah yang sudah cukup banyak dalam membangun Papua, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan pemberitaan media selama hal tersebut sesuai fakta.

Hoax harus dicegah, kebutaan informasi harus diatasi. Dan segala cara yang dilakukan harus bermuara kepada keutuhan NKRI karena integrasi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ke dalam NKRI sudah final.

Stanislaus Riyanta

Pengamat Intelijen, Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.