Akar masalah persekusi dan terorisme di negeri ini adalah menyebarnya doktrin radikalisme agama yang sampai saat ini para pelakunya dibiarkan bebas berkeliaran dimana-mana. Dan sebagian yang ketangkappun tidak mendapatkan sanksinya yang berat hingga tak membuatnya jera.
Lebih jauhnya lagi intellectual dader di belakang mereka juga malah menjadi pejabat-pejabat penting yang masih terus menerus melebarkan sayap pengaruhnya. Merekalah para politisi-politisi gagal, dan yang sebagian lagi berhasil meraih kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara, diantaranya dengan terus menerus menyebarkan sentimen SARA.
ilustrasi terorisme /istimewa
Untuk mereka yang telah tertangkap telah melakukan persekusi atau teror seperti yang terjadi di Bandung dan di Jogyakarta ini, hanyalah pelaku-pelaku kecil di lapangan saja, sedangkan aktor intelektual (intellectual dader) nya di antaranya adalah mereka-mereka yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka itulah yang harus segera dihabisi.
Solusi: segera tangkapi dan proses para penyebar doktrin radikalisme agama. Beri sanksi mereka yang berat hingga membuat mereka dan para pengikutnya jera, dan peristiwa persekusi dan terorisme seperti itu tak terjadi lagi.
Pemerintah jangan lagi terlalu banyak berdiplomasi untuk menutupi ketidak beraniannya melawan para teroris di negeri ini, sebab jika Pemerintah bersama aparatur POLRI dan TNI nya sudah berani memulai perang terbuka melawan para teroris berjubah agama, rakyat juga akan segera bersatu untuk menumpas mereka.
Perpecahan bangsa selama ini terjadi juga karena ketidak tegasan sikap pemerintah dalam menghadapi musuh-musuh negara yang anti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sikat saja mereka segera, dan pemerintah akan mendapatkan aplaus dari rakyatnya. Merdeka !
*Penulis Advokat dan Penulis, serta Pemerhati Masalah Politik dan Kehidupan Beragama.
JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI
PROBOLINGGO – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia,
PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Probolinggo menggelar sarasehan dan diskusi publik bertema Sosialisme Islam dalam Pemikiran H.O.S.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong pembentukan kelompok kerja
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan alasan peserta Program Magang Nasional atau MagangHub masuk dalam kategori penduduk
PROBOLINGGO – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyoroti Kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dilakukan atau melibatkan