Probolinggo – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

KNPI Kabupaten Probolinggo menilai hal tersebut bukan pelanggaran hukum biasa. Akan tetapi, tindakan itu merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, dan patut dikaji sebagai bentuk makar.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Probolinggo Mohammad Syafi’i menyampaikan, penanganan perkara oleh Bareskrim Polri tersebut telah menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Salah satu diantaranya, Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Presiden adalah simbol negara. Menyadapnya sama dengan mengintip dapur kedaulatan bangsa. Ini pengkhianatan, dan kami menilai ada nuansa makar di dalamnya,” kata Syafi’i, Selasa (10/11/2026).

Kepala negara, menurut Syafi’i, memegang informasi yang menyangkut keamanan dan kepentingan nasional. Sehingga penyadapan ilegal terhadap Presiden berpotensi membahayakan stabilitas negara, bukan hanya mencederai individu.

“Kami meminta pengusutan tidak berhenti pada para tersangka. Aktor intelektual, motif, serta pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil sadapan harus dibuka kepada publik, termasuk apakah ada tujuan menggoyang pemerintahan,” ungkap Syafi’i.

“Jangan ada yang dilindungi. Hukum harus berdiri di atas pangkat dan jabatan, apalagi semangat membela korps yang keliru,” imbuhnya.

Kasus tersrbut, lanjut Syafi’i, juga menjadi ujian kepercayaan publik terhadap Polri, sebab para tersangka berasal dari lingkup internal.

“Jika diusut tuntas dan terbuka, kepercayaan rakyat akan pulih. Jika setengah hati, publik akan menilai ada yang sedang dilindungi,” tegas Syafi’i.

“Kami akan terus mengawal. Pemuda tidak boleh diam ketika kehormatan bangsa dan negara dikhianati,” pungkasnya.

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo