JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong pembentukan kelompok kerja (Pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi hambatan penanganan 13 peristiwa pelanggaran HAM berat. Langkah tersebut diambil menyusul perbedaan penilaian antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat serta kecukupan alat bukti.

Kesepakatan pembentukan Pokja menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang diselenggarakan Kemenko Kumham Imipas di Hotel Pullman Jakarta, Senin (9/11). Forum tersebut mempertemukan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat.

Yusril menegaskan, penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh hanya berorientasi pada penegakan hukum. Penanganan setiap perkara juga harus memberikan kepastian hukum dan menjamin pemulihan hak-hak korban.

“Pada prinsipnya, setiap tindak kejahatan merupakan pelanggaran HAM, tetapi tidak semuanya memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM yang berat. Apabila suatu perkara tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, penanganannya tetap harus dilanjutkan melalui peradilan pidana biasa. Setiap kejahatan harus diproses secara hukum dan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum,” kata Yusril.

Salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rapat adalah perbedaan persepsi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat serta kecukupan alat bukti. Perbedaan penilaian tersebut menjadi salah satu kendala dalam melanjutkan sejumlah perkara ke tahap penyidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan menjadi kewenangan Jaksa Agung. Perbedaan penilaian terhadap hasil penyelidikan dinilai perlu dicarikan solusi agar proses penanganan perkara dapat berlanjut sesuai ketentuan hukum.

Dari 17 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, empat di antaranya telah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan HAM. Keempat peristiwa tersebut adalah Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai, sementara 13 peristiwa lainnya masih memerlukan tindak lanjut.

Sebagai langkah konkret, rapat menyepakati pembentukan Pokja yang akan dipimpin Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Kelompok kerja tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pakar hukum untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi prosedural.

Otto menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah melibatkan perwakilan Kejaksaan Agung sebagai supervisor dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Mekanisme ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman mengenai persyaratan hukum dan kecukupan alat bukti sejak tahap awal penyelidikan.

“Permasalahan yang ingin kita selesaikan bukanlah mencampuri substansi perkara, melainkan memperbaiki prosedur penanganannya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sejak tahap penyelidikan, perbedaan persepsi dan penafsiran hukum diharapkan dapat diselesaikan lebih awal sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih efektif,” ujar Otto.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pimpinan dan jajaran Komnas HAM, serta perwakilan Kejaksaan Agung. Dari Kemenko Kumham Imipas, Yusril didampingi Otto Hasibuan, Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya, para deputi, staf ahli, dan staf khusus.

Melalui Pokja dan penguatan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap penanganan 13 peristiwa pelanggaran HAM berat dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemulihan hak-hak korban serta mencegah terulangnya peristiwa serupa. (*)

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.