SERIKATNEWS.COM – Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menggelar aksi di depan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin 5 Agustus 2024. Mereka menilai banyak kegagalan dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi-Eva.

Syaiful Bahri, korlap aksi menyampaikan bahwa menjelang masa akhir jabatan Fauzi – Eva, rupanya menyisakan polemik. Karena, mega proyek yang bersumber dari APBN dan APBD ditengarai masih mangkrak.

Kemiskinan ekstrem masih menduduki peringkat tertinggi nomor 3 (tiga) se Jawa Timur. Sementara itu, terdapat rekayasa data masyarakat miskin yang dilakukan dinas terkait bersama bawahannya, sehingga bantuan sosial banyak dinikmati masyarakat dengan kategori mampu.

“Lemahnya upaya Bupati dan Wakil Bupati Sumenep menjalankan 8 Program Unggulan yang menjadi janji politik Fauzi-Eva seperti tong kosong nyaring bunyinya berpotensi tersampaikan kembali menjelang Pilkada mendatang,” kata Syaiful bahri di sela-sela orasinya di depan gedung Pemkab Sumenep.

Ia menjelaskan banyak proyek APBN dan APBD mangkrak di Kabupaten Sumenep. Salah satunya Integrated Cold Storage (ICS) di Desa Longos, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan, dan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-Guluk.

Proyek yang mengeluarkan anggaran miliaran rupiah tersebut dibangun tidak sesuai perencanaan dari awal. Alhasil, menyebabkan tidak beroperasinya pembangunan. Semua proyek APBN dan APBD seperti buang-buang anggaran.

Kemudian pagelaran event di Sumenep hanya menjadi euforia kepala dinas dan pegawainya. Bahkan, wirausaha santri banyak dipolitisasi pesertanya dan outputnya tidak jelas.

“Delapan Program Unggulan yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hingga akhir jabatannya saat ini tidak terealisasi dengan maksimal wajib dipertanggungjawabkan. Semuanya murni karena tidak adanya evaluasi secara masif dari Bupati Sumenep sebagai pimpinan tertinggi di eksekutif dan hanya sibuk pencitraan serta mengarang lagu,” katanya.

Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) memberikan setidaknya delapan tuntutan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, antara lain:

1. Evaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumenep, yang tidak didasari oleh kemampuan dan latar pengetahuan yang sesuai.
2. Jika Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep tidak mampu menyelesaikan Mangkraknya serapan APBN dan APBD yang sangat merugikan Negara serta masyarakat Sumenep, maka sebaiknya tidak usah bermimpi untuk kembali meminta amanat rakyat guna kembali memimpin Kabupaten Sumenep.
3. Segera Evaluasi Pagelaran Event Sumenep dan Hentikan Sementara Waktu untuk mengurangi Bocornya Anggaran.
4. STOP Realisasi Anggaran untuk Wirausaha Santri / Santri Enterpreneur yang Jelas-jelas tidak ada Outputnya Sejak 2021 Hingga 2024 saat ini.
5. Selamatkan Lingkungan Sumenep dari Praktek-praktek Illegal, Tambak Udang dan Galian C.
6. Selamatkan Dunia Pendidikan dari Kekerasan Seksual serta Berhentikan Oknum Pendidik yang Tak Bermoral.
7. STOP Realisasi Anggaran Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang tidak jelas Masterplan dan Perencanaannya.
8. Segera Manfaatkan Proyek APBN yang selesai dikerjakan dengan sebaik mungkin.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur