Probolinggo – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (6/7/2026) yang dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ.

Tiga Raperda itu meliputi Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan usulan Pemkab Probolinggo.

Kemudian dua Raperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Probolinggo yakni Raperda Fasilitasi Pesantren dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Agenda diawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya disampaikan pendapat akhir Bupati Probolinggo terhadap Raperda Fasilitasi Pesantren dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pengesahan ketiga Raperda tersebut ditandai penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pemkab Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo oleh Wabup Probolinggo Fahmi AHZ bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Wabup Fahmi menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan tiga Raperda tersebut.

Persetujuan bersama itu, menurutnya, menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemkab Probolinggo dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Persetujuan bersama ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata Lora Fahmi sapaan akrabnya saat sambutan.

“Sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD menjadi modal utama mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, pelayanan publik berkualitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Ketiga Raperda tersebut, lanjut Wabup Fahmi, memiliki peran strategis karena tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Selain itu juga memperkuat pemberdayaan pesantren serta mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih optimal,” ujar Wabup Fahmi.

“Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan ketiga Raperda yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, pengembangan fungsi pesantren dan kesejahteraan Masyarakat,” tambahnya.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, ketiga Raperda akan diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan hingga mendapatkan nomor registrasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Dengan demikian, setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi mengatakan, agenda utama dalam rapat paripurna adalah penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda SOTK yang merupakan usulan Pemkab, serta pendapat akhir Bupati terhadap dua Raperda inisiatif DPRD.

Poin utama itu, menurut Didik, adalah pembentukan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda yang dibentuk agar pengelolaan pendapatan lebih fokus dan kebocoran penerimaan bisa ditekan.

“Bapenda itu tinggal mengajukan kepada Gubernur untuk dimintakan register, kemudian ada Perbup, baru kemudian pembentukan Bapenda dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuannya semata-mata untuk mengurangi tingkat kebocoran Pendapatan Asli Daerah,” jelas Didik.

“Bapenda bukan lembaga baru. Sebelumnya Pemkab Probolinggo pernah memiliki Dispenda. Personel yang selama ini di BPPKAD akan dialihkan ke Bapenda untuk menangani pajak dan retribusi,” pungkasnya. (***)

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo