SERIKATNEWS.COM – Pengumuman hasil seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo batal dilakukan. Padahal santer terdengar, 3 besar nama yang telah terjaring dari 7 orang pendaftar, rencananya diumumkan pada Senin (21/11/2022).

Tentunya, dari penundaan tersebut, timbul tanda tanya besar, termasuk dugaan pengkondisian atau pesanan terendus dan bahkan bisa disebut benar ada kecurangan. Terlebih, pengumuman itu batal setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendatangi Kabupaten Probolinggo.

Tak hanya itu saja, kabar batalnya pengumuman hasil selter itu memang permintaan KASN kepada Panitia Seleksi (Pansel). Bukan tanpa alasan, KASN meminta agar nama yang masuk 3 besar pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) disertai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Yang kami sampaikan kalau dalam proses Selter itu ada dugaan kecurangan hingga pesanan bisa terbukti sekarang. Apalagi kami menilai jika Selter ini cacat hukum dan juga semua yang ikut Selter ini pernah diperiksa KPK,” kata Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo Samsudin, Selasa (22/11/2022).

Temuan tersebut, menurut Sam, begitu dia disapa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No.893/1008/426.32/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Penetapan Pembentukan Pansel jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) batal demi hukum.

“Hal itu mengingat posisi Pak Timbul Prihanjoko posisinya adalah Wakil Bupati bukan sebagai Bupati yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta ada beberapa temuan lainnya yang kami duga cacat,” tutur pria asal Kecamatan Tiris ini.

Oleh karena itu, lanjut Sam, dirinya meminta secara lugas agar pejabat yang bersangkutan untuk menghilangkan arogansi kekuasaan. Sebab, menurutnya, dalam urusan bernegara dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik jika tanpa kekuasaan berlatar arogansi.

“Kalau ini dibiarkan, kedepan daerah kita tercinta ini bakal monoton. Jadi dengan adanya temuan ini, kami harap agar Mendagri dan KASN, produk Pansel dalam proses Selter ini dibatalkan, sebab kalau tetap dilakukan kami khawatir kerusakan yang disebabkan di lingkungan Pemkab,” ujarnya.

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo