Connect with us

Opini

Biaya Politik Sandi dan OTT Amplop “Serangan Fajar”

Published

on

money

“Habiskan Rp1,4 T Demi Jadi Cawapres, Sandiaga: Saya akan All Out!” Begitu judul berita di detik.com yang menyentak senar logika saya. Jika biaya politik untuk menjadi cawapres begitu tingginya, wajar jika Sandi ‘all out’ untuk menang. Sandi tidak membantah: “Itu bukan isu, itu prediksi dari sebuah media lembaga asing, itu mereka melakukan reportase dan menaksir jumlah dari hasil penjualan saham dan penggalangan dana saya. Saya tidak ingin berkomentar,” kata Sandiaga di Makassar sebelum bertolak menuju ke Manado, Jumat (29/3/2019).

Mengapa dia begitu ngotot untuk jadi Wapres dengan ‘membakar uang’ sebesar itu? Alasan Sandi, menurut pengakuannya sendiri, sangat mulia: “Tapi saya sampaikan berapa pun yang dibutuhkan untuk membantu Indonesia menang, membantu Indonesia adil makmur akan saya lakukan, saya ikhlas. “Ini harta juga titipan Tuhan bukan milik saya, ini saya sekarang diberikan amanah untuk mendampingi Pak Prabowo saya akan all out. Saya dikasih begitu banyak rejeki, saya berdoa semoga ikhtiar saya diberikan kemudahan dan saya terus niatan ini sebagai ibadah,” ujarnya.

Jika niatnya memang untuk ibadah, maka kalau kalah ya sudah. Sebaliknya, kalau menang, jangan sampai ada usaha untuk ‘balik modal’ karena itulah yang ditakutkan rakyat banyak. Jika tujuannya untuk investasi bagi negara, kita tidak hanya angkat topi, tetapi juga melakukan standing ovation. Namun, jika tujuannya untuk investasi pribadi, jelas rakyat jadi ngeri.

Warganet sudah sangat cerdas untuk mengantisipasi hal ini. Edward Hutagalung berkomentar: “dianggap investasi, berharap balik modal.”

Senada dengan Edward, Iwan Setiawan mengunggah komentar demikian: “Bagus banget klo ikhlas asal jangan klo dah jadi nanti jadi korupsi buat balikin dana yang keluar sebagai cawapres.. Hehhe biasanya kan begitu pejabat Indonesia.”

Baca Juga:  Menagih Hak Konstitusi Untuk ODGJ

Biaya politik di mana pun mahal. Di Amerika dikenal istilah ‘political finance’. Calon anggota senat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai mereka agar bisa jadi senator. Angkanya begitu fantastis sampai jutaan dolar.

Di Indonesia? Sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi bupati dan walikota saja, biaya kampanyenya bisa puluhan milyar rupiah. Belum lagi jadi gubernur. Apalagi presiden.

Untuk apa saja biaya itu? Kampanye jelas. Ada yang hadir atas kerelaan sendiri. Namun, pihak penyelenggara ada yang ‘baik hati’ dengan menyediakan konsumsi. Nasi bungkus cukuplah. Kalau ‘lebih baik hati lagi’ pulangnya disediakan souvenir tentu dengan kartu nama calon di dalamnya. Butuh biaya besar itu kan? Bahkan sebelum mengadakan kampanye pun pencetakan brosur, pembuatan spanduk, T.Shirt dan berbagai Alat Peraga Kampanye (APN) membutuhkan dana yang luar biasa besar. Apalagi kalau kampanyenya tidak bersih alias ada serangan fajar segala?

OTT yang dilakukan KPK membuktikan bahwa untuk operasi serangan fajar ini membutuhkan dana 8 milyar untuk satu Caleg. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika Sandi sampai habis 1,4 trilyun dan itu belum selesai. Masih ada waktu untuk ‘membakar uang’. Seperti membuat app, pembakaran uang belum tentu menghasilkan uang seperti yang diharapkan. Jika yang terjadi demikian, hangus juga harapannya.

Politik uang seperti inilah yang membahayakan. Puluhan dus berisi uang disita KPK. Itu sebabnya mengapa KPK membutuhkan energi ekstra besar untuk membongkar praktik semacam ini di daerah yang ‘jauh’ dari jangkauan tangan KPK.

Di sinilah peran masyarakat sangat penting untuk menolong Bawaslu yang tangannya pun kurang panjang seperti KPK. “Bawaslu dan pengawasan masyarakat penting untuk mencegah adanya politik uang ini,” ucap juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/3/2019).

Baca Juga:  Menyambut keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang transparan, "Sekolah Rakyat ' gratis di Kediri

Pernyataan Ace mengingatkan saya tentang cara berpikir terbalik yang sering kita amati. Di sini, peringatan seperti “Awas Copet!” ada di mana-mana. Waktu tugas di luar negeri, lingkungan di mana saya tinggal, ada billboard besar dengan tulisan: “Neighbourhood Watch!” Artinya? Malinglah yang ditakut-takuti. Bukan kita yang akan dimalingi atau dicopet. Jadi, Ace berharap masyarakatlah yang mengawasi perbuatan curang ini.

Di atas semua itu, waskat—pengawasan melekat—yang dulu pernah digaungkan oleh pemerintah seharusnya kita artikan begini: kita mengawasi diri sendiri, khususnya politikus, agar tidak meraih kekuasaan dengan cara tidak halal. Jika untuk meraih posisi saja kita memakai  money politic, apakah kalau jadi kita tidak ingin mengembalikan investasi?

Advertisement
Advertisement

Terkini

Info Kesehatan2 jam ago

Bupati Situbondo Meninggal Karena Covid-19

SERIKATNEWS.COM – Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dikabarkan meninggal dunia setelah tiga hari berjuang melawan Covid-19. Ketua Komisi II DPRD Situbondo,...

Politik11 jam ago

RUU Pemilu Ciptakan Elektoral Sehat dan Murah

SERIKATNEWS.COM – Komisi II DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bisa diselesaikan pada pertengahan 2021. Harapannya RUU...

Politik18 jam ago

Edhy Prabowo Ditangkap, Luhut Pengganti Sementara Jabatannya

SERIKATNEWS.COM – Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal...

News1 hari ago

Sayangkan Demo Vandal, Ketua PP Jaktim: UU Ciptaker Penting Demi Majukan Iklim Investasi

SERIKATNEWS– Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Jakarta Timur menggelar kegiatan seminar online bertajuk “Undang-Undang Cipta Kerja dan Polemik Demonstrasi...

News1 hari ago

Generasi Muda Ka’bah Yogyakarta Deklarasi Dukung Suharso Munoarfa Jadi Ketum PPP

SERIKATNEWS– Keluarga besar Generasi Muda Ka’bah Wilayah D.I Yogyakarta mendeklarasikan dukungan kepada H. Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum PPP periode...

Hukum1 hari ago

KPK Resmi Tetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka Suap

SERIKATNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap. KPK menyita...

Hukum2 hari ago

Diduga Korupsi Ekspor Benur, Edhy Prabowo Ditangkap

SERIKATNEWS.COM – Penyidik senior KPK Novel Baswedan turun tangan dalam aksi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Dalam...

Populer

%d blogger menyukai ini: