Biaya Politik Sandi dan OTT Amplop “Serangan Fajar”

909
money
Ilustrasi (Net)

“Habiskan Rp1,4 T Demi Jadi Cawapres, Sandiaga: Saya akan All Out!” Begitu judul berita di detik.com yang menyentak senar logika saya. Jika biaya politik untuk menjadi cawapres begitu tingginya, wajar jika Sandi ‘all out’ untuk menang. Sandi tidak membantah: “Itu bukan isu, itu prediksi dari sebuah media lembaga asing, itu mereka melakukan reportase dan menaksir jumlah dari hasil penjualan saham dan penggalangan dana saya. Saya tidak ingin berkomentar,” kata Sandiaga di Makassar sebelum bertolak menuju ke Manado, Jumat (29/3/2019).

Mengapa dia begitu ngotot untuk jadi Wapres dengan ‘membakar uang’ sebesar itu? Alasan Sandi, menurut pengakuannya sendiri, sangat mulia: “Tapi saya sampaikan berapa pun yang dibutuhkan untuk membantu Indonesia menang, membantu Indonesia adil makmur akan saya lakukan, saya ikhlas. “Ini harta juga titipan Tuhan bukan milik saya, ini saya sekarang diberikan amanah untuk mendampingi Pak Prabowo saya akan all out. Saya dikasih begitu banyak rejeki, saya berdoa semoga ikhtiar saya diberikan kemudahan dan saya terus niatan ini sebagai ibadah,” ujarnya.

Jika niatnya memang untuk ibadah, maka kalau kalah ya sudah. Sebaliknya, kalau menang, jangan sampai ada usaha untuk ‘balik modal’ karena itulah yang ditakutkan rakyat banyak. Jika tujuannya untuk investasi bagi negara, kita tidak hanya angkat topi, tetapi juga melakukan standing ovation. Namun, jika tujuannya untuk investasi pribadi, jelas rakyat jadi ngeri.

Warganet sudah sangat cerdas untuk mengantisipasi hal ini. Edward Hutagalung berkomentar: “dianggap investasi, berharap balik modal.”

Senada dengan Edward, Iwan Setiawan mengunggah komentar demikian: “Bagus banget klo ikhlas asal jangan klo dah jadi nanti jadi korupsi buat balikin dana yang keluar sebagai cawapres.. Hehhe biasanya kan begitu pejabat Indonesia.”

Baca Juga:  Jokowi Sang Heavy Metal Presiden dan Sepak Bola Heavy Metal ala Jurgen Klopp

Biaya politik di mana pun mahal. Di Amerika dikenal istilah ‘political finance’. Calon anggota senat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai mereka agar bisa jadi senator. Angkanya begitu fantastis sampai jutaan dolar.

Di Indonesia? Sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi bupati dan walikota saja, biaya kampanyenya bisa puluhan milyar rupiah. Belum lagi jadi gubernur. Apalagi presiden.

Untuk apa saja biaya itu? Kampanye jelas. Ada yang hadir atas kerelaan sendiri. Namun, pihak penyelenggara ada yang ‘baik hati’ dengan menyediakan konsumsi. Nasi bungkus cukuplah. Kalau ‘lebih baik hati lagi’ pulangnya disediakan souvenir tentu dengan kartu nama calon di dalamnya. Butuh biaya besar itu kan? Bahkan sebelum mengadakan kampanye pun pencetakan brosur, pembuatan spanduk, T.Shirt dan berbagai Alat Peraga Kampanye (APN) membutuhkan dana yang luar biasa besar. Apalagi kalau kampanyenya tidak bersih alias ada serangan fajar segala?

OTT yang dilakukan KPK membuktikan bahwa untuk operasi serangan fajar ini membutuhkan dana 8 milyar untuk satu Caleg. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika Sandi sampai habis 1,4 trilyun dan itu belum selesai. Masih ada waktu untuk ‘membakar uang’. Seperti membuat app, pembakaran uang belum tentu menghasilkan uang seperti yang diharapkan. Jika yang terjadi demikian, hangus juga harapannya.

Politik uang seperti inilah yang membahayakan. Puluhan dus berisi uang disita KPK. Itu sebabnya mengapa KPK membutuhkan energi ekstra besar untuk membongkar praktik semacam ini di daerah yang ‘jauh’ dari jangkauan tangan KPK.

Di sinilah peran masyarakat sangat penting untuk menolong Bawaslu yang tangannya pun kurang panjang seperti KPK. “Bawaslu dan pengawasan masyarakat penting untuk mencegah adanya politik uang ini,” ucap juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/3/2019).

Baca Juga:  Menguak Sastra, Melestarikan Budaya

Pernyataan Ace mengingatkan saya tentang cara berpikir terbalik yang sering kita amati. Di sini, peringatan seperti “Awas Copet!” ada di mana-mana. Waktu tugas di luar negeri, lingkungan di mana saya tinggal, ada billboard besar dengan tulisan: “Neighbourhood Watch!” Artinya? Malinglah yang ditakut-takuti. Bukan kita yang akan dimalingi atau dicopet. Jadi, Ace berharap masyarakatlah yang mengawasi perbuatan curang ini.

Di atas semua itu, waskat—pengawasan melekat—yang dulu pernah digaungkan oleh pemerintah seharusnya kita artikan begini: kita mengawasi diri sendiri, khususnya politikus, agar tidak meraih kekuasaan dengan cara tidak halal. Jika untuk meraih posisi saja kita memakai  money politic, apakah kalau jadi kita tidak ingin mengembalikan investasi?