Bisnis Lendir Tak Akan Berakhir

272
Seks
Ilustrasi PSK (Foto: Republika)

Setidaknya terdapat kurang lebih 40 juta penduduk di Indonesia mengidap penyakit HIV AIDS dan salah satu penyumbang terbesar kasus HIV AIDS adalah maraknya usaha prostitusi atau biasa penikmatnya menyebut wisata “lendir”.

Di kota-kota besar Indonesia sangat  mudah menemukan tempat usaha prostitusi, dilansir dari laman tirto.id terdapat lima kota besar di Indonesia yang mempunyai tempat praktik usaha prostitusi/lendir terbesar, yaitu:

  1. Surabaya, Jawa Timur
  2. Jakarta, DKI Jakarta
  3. Malang, Jawa Timur
  4. Yogyakarta, DI. Yogyakarta
  5. Bandung, Jawa Barat

Bahkan Indonesia pernah  mempunyai tempat pekerja seks komersial (PSK) terbesar se-Asia Tenggara, yaitu kampung Dolly yang diketahui mempunyai 1.449 PSK dan 313 muncikari di tahun 2014 yang lalu.

Bila dilihat dari sudut pandang hukum, penyebab maraknya usaha lendir di Indonesia adalah tidak adanya peraturan khusus yang mengatur atau jerat pidana untuk pelaku PSK dan penikmat dari PSK itu tersebut.

Di dalam KUHP selaku payung hukum pidana di Indonesia menjelaskan tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat penikmat PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK atau germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Bunyi dari pasal 296 dan 506 KUHP adalah:

Pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506

”Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Namun pada dasarnya masih ada pasal di KUHP yang bisa menjerat penikmat PSK dan PSK itu sendiri dengan catatan adanya sebuah ikatan pernikahan oleh penikmat PSK dan PSK itu sendiri, dalam arti penikmat PSK itu sudah memiliki istri dan sebaliknya PSK tersebut juga sudah memiliki suami. Pasal yang dimaksud adalah 284 KUHP tentang perzinaan bunyi dari pasal ini adalah “barang siapa seorang laki-laki atau wanita sudah menikah melakukan zina, maka diancam pidana paling lama sembilan bulan.”

Baca Juga:  Energi Nuklir, Kunci Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan, Berwawasan Lingkungan

Tetapi sangat disayangkan pasal 284 KUHP ini adalah sebuah delik aduan absolute, maksud dari delik aduan yaitu adanya pelaporan seseorang yang dirugikan seperti istri atau suami dari penikmat PSK atau PSK itu sendiri. Jika tidak ada pelaporan, maka seseorang pengguna/penikmat PSK bisa lolos dari jeratan hukum.

Kembali ke judul tulisan ini yaitu “Bisnis Lendir Tak Akan Berakhir”. Ya, usaha bisnis ini sepertinya tak akan pernah berakhir di Indonesia bahkan di dunia sekalipun, karena kebutuhan seksual adalah salah satu kebutuhan integral pada setiap manusia yang harus dipenuhi, namun setidaknya usaha seperti ini bisa diminimalisir dengan cara adanya peran pemerintah membuat sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang usaha ini. Selain peran pemerintah harus ada kesadaran individu dari pelaku, penikmat dan penyedia PSK itu sendiri.

Kelak bisa jadi mungkin ke depanya Indonesia menjadi tempat prostitusi terbesar di dunia karna jika melihat sejarah ke belakang Indonesia pernah mempunyai tempat praktik prostitusi terbesar Se-Asia Tenggara (Kampung Dolly, Surabaya). Sungguh sangat disayangkan jika itu terjadi di negara ini padahal Indonesia menganut ideologi Pancasila. Di dalam Pancasila sendiri mengakui adanya agama sangat jelas diterangkan dalam sila satu Pancasila, yaitu “ketuhanan yang maha esa” dalam arti Indonesia negara beragama dan setiap individunya mempercayai adanya tuhan, tidak ada satu pun agama di Indonesia memperbolehkan hubungan seksual tanpa adanya suatu ikatan perkawinan.