Zona Integritas: Pancasilanomic dan Social Justice

62
Pancasilanomic
Ilustrasi: Pep News

Baru-baru ini muncul pemikiran mengenai Pancasilanomic, salah satu ekonom yang juga selalu menggaungkan Pancasilanomics adalah Arif Budimanta. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini bahkan meluncurkan buku berjudul Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran yang disusunya selama 8 tahun. Pemikiran mengelola perekonomian berdasarkan Pancasila ke depannya juga menjadi visi-misi Jokowi dan Wakilnya Ma’ruf Amin. Pancasilanomic hadir membawa fitur modern dalam bingkai social juctice, merangkul kemajuan teknologi komunikasi dan globalisasi, dikombinasikan dengan misi ideologi. Pancasilanomic mencoba mengeksplorasi ekosistem dan demografi saat ini dalam scup kepentingan ekonomi. Pengalaman ideologi, visi-misi dan nilai-nilai, di aksentuasi pada orientasi humanity, sehingga Pancasilanomic adalah asas utama yang memberikan rekomendasi utama untuk masa depan di bidang ekonomi akan terwujud.

Kami berharap pemikiran Pancasilanomic menjadi rekomendasi baru yang bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia. Ketika menafsir Pancasilanomic sebagai regulasi modern bagi misi kemanusiaan manusia ekonomi, Pancasila hadir sebagai nilai bertujuan untuk menguji secara kritis. Selain itu, Pancasilanomic harus berurusan dengan masalah integritas. Sebab analisis tekstual/dokumenter dan secara operasional yang dilakukan melalui analisis konten kualitatif dari teks Pancasila 1 Juni memberikan zona integritas yang tinggi bagi setiap rakyat Indonesia. Sehingga ketika Pancasilanomic berada dalam jalur itu, maka misi ideologi, visi kemanusiaan, dan etika ekonomi akan menjadi prinsip fundamental bagi pelaku ekonomi Indonesia. Prinsip inilah yang kemudian menjadi bagian penting dari ekonomi untuk memenuhi hak-hak warga negara dan kepentingan umum.

Seperti yang dikatakan Prof. Hermanu Joebagio dalam pengantar buku “Roh Pancasila”, kepentingan umum itu secara simbolik simplifikasi dari kebersamaan atau bersatu. Makna bersama atau bersatu itu merupakan sebuah bentuk kesadaran bahwa antar mereka sejatinya berbeda, baik segi pikiran, agama, maupun budaya. Dengan begitu antar mereka saling memahami terhadap gagasan yang dimilikinya, karena mereka memusyawarahkan gagasan-gagasan yang diletakkan untuk perbaikan lingkungan sosial demi kemaslahatan bersama. Dalam perspektif politik keberhasilan memufakati suatu gagasan menunjukkan individu yang duduk bermusyawarah itu mempunyai otoritas yang berdaulat (independece) yang tidak gampang didikte oleh orang lain ataupun kepentingan lain.

Baca Juga:  Prahara Partai Golkar, Catatan Kecil untuk Yang Mulia Pak JK

Etika yang dapat dipetik dari paparan di atas menunjukkan adanya kesediaan individu menerima gagasan orang lain dalam perhelatan musyawarah itu. Hal ini menjadi etika fundamental yang sangat penting. Mengapa? Karena kesediaan individu melakukan musyawarah mufakat di dalamnya terkandung berbagai nilai, yakni nilai toleransi, persaudaraan, kerja sama, memuliakan hak dasar warga masyarakat, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Fenomena ini bentuk keadaban Pancasila yang menjunjung persatuan, dan melestarikan simbol Kebhinekaan.

Pancasilanomic haruslah mengikat nilai tersebut guna membentuk zona integritas pada setiap individu. Sebab kondisi di dunia kita yang semakin kompleks dan saling terhubung, inovasi dalam teknologi, data semakin mendekatkan kita pada kenyataan yang didorong oleh otomatisasi, prediksi, personalisasi, pengawasan, dan penggabungan kehidupan fisik dan digital sangat membutuhkan adab Pancasila. Ini terjadi pada saat yang sama ketika dunia mengalami perubahan budaya, demografis, ekonomi, dan politik yang transformatif jelaslah secara sifat ekonomi membutuhkan adab Pancasila sebagai orientasi. Menghadapi begitu banyak ketidakpastian dan perubahan etika dalam politik kontemporer yang banyak menargetkan media sosial dan aplikasi komunikasi sebagai cara menghentikan cepatnya penyebaran informasi, khususnya selama protes anti-pemerintah. Pada saat yang sama, Pancasila telah menyoroti banyak ancaman yang dihadapi negara demokrasi, lembaga perwakilan, dan masyarakat sipil secara keseluruhan. Ini akibat pola baru yang tidak memperhatikan adab Pancasila sebagai orientasi logis berbangsa dan bernegara, sehingga membuat nilai Pancasila tersebut hanya layanan bibir.

Melihat inovasi dalam aktivisme digital memberikan lensa pentingnya orientasi Pancasila sebagai integritas, sebab melihat kondisi sekarang, hujatan, caci maki bahkan penghinaan mudah dijumpai. Ketika membawa pancasilanomic ke dalam ruang itu maka inovasi digital haruslah membawa doktrinasi publik yang masif. Misal saja, ketika pengembangan digital dan wirausaha, yang mencoba mengubah masyarakat dan meluncurkan mimpi ekonomi dengan gagasan “bisnis” yang salah yaitu sebagai mesin keserakahan, haruslah otomatis runtuh di hadapan realitas pancasilanomic, sebab pancasilanomic membawa keselarasan, kesetaraan tidak pada pemusatan pada komunitas tertentu.

Baca Juga:  Kenapa Jokowi Harus Dua Periode

Pancasila dan pancasilanomic menggaungkan keadilan sosial (social justice), semua orang menginginkan negara yang lebih baik, tempat kerja yang lebih beragam, dan kesempatan untuk mencukupi kehidupan yang layak. Sekarang kita harus tahu bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa, kita bertanggung jawab secara sosial dan moral untuk menjaganya. Sehingga ekonomi yang dirancang untuk bersinergi dengan kepentingan nilai-nilai Pancasila akan memberikan suntikan rasa moral dan mendukung retorika ekonomi Pancasila dengan tindakan termotivasi yang tulus sehingga dapat menjembatani social justice.