SERIKATNEWS.COM – Budayawan, Radhar Panca Dahana mengkritik penyampaian visi Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional. Padahal menurut Radhar, membangun sumber daya manusia (SDM) dengan kebudayaan yang luhur adalah salah satu landasan penting kemajuan sebuah negara.

“Kalau menurut saya, meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengembangkan budaya, atau adab dari masyarakat,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com, Senin (15/7/2019)

Radhar mencontohkan, dalam membangun SDM yang lebih baik, Jokowi mengatakan beberapa kuncinya, dimulai dari menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak-anak sekolah. Jika ditelaah lebih dalam, semua itu berakar dari melestarikan budaya yang sehat.

“Kita saat ini belum memiliki budaya sehat. Jadi semua ini harus dilakukan dengan pembudayaan yang terus ditingkatkan, hingga nanti berkembang di dunia pendidikan, cara bermasyarakat, berpolitik, dan juga bernegara,” terangnya.

Menurutnya, isu budaya ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Ungkapan Jokowi, bahwa Indonesia memiliki etika ketimuran dan budaya yang luhur hanya sebuah jargon.

“Kalau dilihat dari cara berpikirnya, bagaimana kebudayaan menjadi program pemerintah itu orientasinya bukan untuk memperbaiki kemanusiaannya secara kultural, tetapi secara ekonomis,” jelasnya.

Hal ini ditekankan dengan penjelasan, pemerintah harus menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memberikan manfaat untuk ekonomi, rakyat, dan kesejahteraan.

Ia pun menyimpulkan, dalam visi tersebut ekonomi masih menjadi sasaran penting dalam keberhasilan pemerintahan Jokowi selanjutnya. Padahal, pada tugas pemerintah dengan kekuatan yang dimiliki, bisa memberdayakan masyarakat agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Menciptakan masyarakat yang unggul, sehingga ekonomi akan berdaya.

“APBN seperti diperdagangkan, agar bisa menjadi modal untuk menghasilkan profit ekonomi. Harusnya, APBN digunakan untuk memberdayakan masyarakat, agar dapat menciptakan masyarakat yang unggul dan kuat dalam kepribadian, serta kebudayaannya. Alhasil, masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang inovatif, kreatif, produktif, dan kompetitif,” ungkapnya.

Bukan Jargon

Keliru memahami apa arti kebudayaan, rupanya menjadi persoalan yang mengakar di pemerintahan Indonesia. Menurut Radhar, pemerintah hanya menganggap kebudayaan adalah bagian dari pendidikan yang menghasilkan produk seperti tarian, musik, dan juga artefak.

“Pemerintah termasuk pejabat masih bingung, apa yang harus dilakukan dengan kebudayaan. Bagaimana membuat kebudayaan berguna untuk kehidupan sehari-hari?” terangnya.

Dalam kebudayaan, semua kecerdasan dalam manusia harus ditingkatkan, mulai dari emosional, intelektual, spiritual, fisikal. Pendidikan yang bersifat kognitif itu adalah bagian kerja dari kebudayaan. Sedangkan di Indonesia, budaya tidak memiliki peranan penting dalam pendidikan.

“Jadi jangan heran bila orang Indonesia banyak yang pintar, tetapi tidak memiliki adab, anti toleran, dan tidak menyukai kebinekaan. Untuk menyelesaikan itu harus mengambil jalan budaya, bagaimana membudayakan kembali orang itu berdasar pada budaya bahari yang toleran, egaliter, terbuka, sopan-santun, dan suka gotong-royong. Program pemerintah harus ke sana, kembali memperbaiki budaya yang rusak” tutupnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.