SERIKATNEWS.COM – Pasca menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (5/8/2024) kemarin, soal mangkraknya anggaran APBD dan APBN di bawah kepemimpinan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo dan wakilnya Dewi Khalifah, Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) secara maraton melakukan safari gerakan ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

OPD yang menjadi sasaran pertama aktivis Alarm ialah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep karena dinilai gagal dalam merealisasikan sejumlah program Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

“Di antara kegagalan Moh. Iksan selaku Pimpinan Disbudporapar Sumenep adalah menjalankan program Wirausaha Santri / Santri Enterpreneur, Kalender Visit 2019 hingga Event Sumenep 2024 dan Pengembangan Wisata,” kata korlap aksi Syaiful Bahri dalam orasinya, Selasa (6/8/2024).

Kejanggalan tersebut mulai terkuak tatkala aktivis Alarm melakukan investigasi ke lapangan dan ternyata banyak ditemukan program Wirausaha Santri malah diikuti oleh non santri di luar ketentuan. “Padahal sasarannya sudah jelas bahwa program tersebut diperuntukkan kepada santri di mana ia nyantri,” katanya.

Diketahui, tujuan utama program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep adalah memupuk skill santri agar memiliki jiwa kewirausahaan. Program tersebut telah bergulir sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.

Setiap tahun Pemkab Sumenep melalui Disbudporapar mengambil 100 orang pemuda dari pondok pesantren yang sudah ditentukan. Dengan harapan santri yang telah mengikuti program tersebut mampu mengembangkan usaha yang telah digelutinya dan bisa membantu yang lainnya untuk juga bisa melakukan pelatihan mandiri.

“Namun apalah daya program tersebut terkesan buang-buang anggaran dan begitu pun outputnya juga tidak jelas tak karuan,” katanya lagi.

Begitu pula dengan Kalender Event 2024, lanjut Ipung, hanyalah alibi brutal yang dipertontonkan kepada khalayak ramai di Kabupaten Sumenep

“Misal event layangan putus, layangan led, Festival Ketupatan, Festival Desa Wisata Hidden Paradise, itu hanyalah euforia pejabat untuk buang-buang anggaran dan dampaknya hanya dirasakan oleh para OPD. Ditambah pula minimnya kajian, kapasitas serta keterlibatan ahli dalam mendesain dan menggerakkan kegiatan event 2024,” katanya lebih lanjut.

Sementara itu, salah satu massa aksi Alarm, Toifur Ali Wafa menanggapi pernyataan Kadisbudporapar terkait temuannya di lapangan bahwa program wirausaha santri yang diperuntukkan bagi santri di pondok pesantren itu tidak benar. Khususnya yang terjadi di beberapa kecamatan, salah satunya pada tahun 2023 di Kecamatan Bluto dan Rubaru serta pusat ukir Karduluk tahun 2021.

“Peserta yang diikutkan pelatihan bukan santri, melainkan pemuda yang hanya berpura-pura menjadi santri bahkan Outputnya sejak 2021 hingga saat ini belum jelas,” tudingnya.

Massa aksi mengajak kepala Disbudporapar untuk turun langsung bersamanya guna membuktikan temuannya tersebut. Namun kepala Disbudporapar enggan diajak turun dengan menyampaikan bahwa massa aksi turun sendiri, lalu melaporkan kepada dirinya.

Kadisbudporapar akan menerima laporan aktivis untuk ditindaklanjuti, namun aktivis masih bersikukuh untuk investigasi bersama-bersama kepolisian juga untuk membuktikan hasil investigasi sebelumnya.! “Silakan buat laporan bahwa ini pelanggaran, selesai,” tutup Mohammad Iksan di hadapan massa aksi saat ditanyakan output program wirausaha santri.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur