Hilangnya Akal Sehat DPR

75
dpr
Ilustrasi: Kompas

Kita semua tahu bahwa akar dari semua permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah korupsi. Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan, korupsi merugikan keuangan negara, korupsi menyengsarakan rakyat. Bagaimana tidak, hampir di setiap lini, setiap sektor, korupsi ada. Korupsi di sektor barang dan jasa misalnya, di sektor pendidikan, sumber daya alam, lingkungan, perizinan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pajak, penegakan hukum dan lain-lain. Korupsi selalu menghantui bangsa ini. Korupsi bukan barang baru dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka korupsi sudah ada, korupsi adalah problem bangsa, harus diperangi, koruptor adalah musuh bersama yang harus dibasmi dari negara tercinta ini.

Di sisi lain, hal yang membuat kita jengkel adalah hampir di setiap instansi/lembaga, korupsi selalu ada. Riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) awal tahun 2019 ini, ada sepuluh lembaga yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi sepanjang 2018, di antaranya: Pemerintah Kabupaten ada 170 kasus, Pemerintahan Desa terdapat 104 kasus, Pemerintahan Kota ada 48 kasus, Pemerintahan Provinsi 20 kasus, BUMN 19 kasus, Kementerian 15 kasus, BUMD 15 kasus, DPRD 12 kasus, sekolah 11 kasus, dan Rumah Sakit 8 kasus, dengan kerugian negara berbeda-beda (Kompas, Daftar 10 Lembaga Paling Banyak Terlibat Korupsi Sepanjang 2018).

Sementara itu, di saat KPK sedang gencar-gencarnya memburu koruptor, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pencuri uang rakyat, di saat terjadi pro-kontra Pansel Capim KPK, yang dianggap sebagian kalangan tidak terbuka dan akuntabel, Pansel meloloskan calon pimpinan KPK yang bermasalah, sebagian besar Capim pernah melanggar etik dan tidak melaporkan harta kekayaannya, bahkan Pansel tidak mau menerima kritik dan masukan dari masyarakat sipil.

Baca Juga:  Politik Psikopat Prabowo, Bahaya 22 Mei 2019 And Beyond

Tiba-tiba terdengar kabar tidak baik dari parlemen bahwa secara diam-diam Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI tanpa melibatkan KPK sudah merampungkan draf revisi Undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan pada hari kamis, 5 September 2019 yang lalu, usul revisi undang-undang tersebut akan dibahas dalam Rapat Paripurna. Setelah perubahan Undang-undang KPK itu disepakati, DPR langsung mengirimkan draf tersebut kepada Presiden Jokowi.

Hemat saya, apa yang dilakukan oleh DPR ini adalah hal yang sia-sia, tak sepantasnya DPR melakukan revisi Undang-undang KPK, bukan waktunya DPR merevisi Undang-undang tersebut, karena untuk saat ini, KPK tak butuh Undang-undang baru. Undang-undang lama masih relevan digunakan untuk menangkap tikus-tikus berdasi itu. Apalagi Rancangan Undang-undang yang diusulkan DPR tersebut sebagian besar isinya hanya melemahkan KPK, bahkan membunuh.

Tidak main-main, dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri 70-an anggota dewan pada kamis (5/9/2019) kemarin, partai pendukung Jokowi memelopori revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, partai yang lain pun menyetujuinya. Ajaib bukan?

Kalau kita lihat, pola dan cara pelemahan KPK yang dilakukan dari luar adalah sama, yaitu dengan merevisi Undang-undang KPK. Isu pelemahan KPK lewat revisi Undang-undang KPK pun bukan barang baru, beberapa tahun yang lalu sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di republik ini, perdebatan, pro—kontra revisi UU KPK sering dilakukan.

Menurut saya, draf revisi Undang-undang KPK yang disusun oleh DPR tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan KPK maupun agenda pemberantasan korupsi, RUU KPK yang diusulkan oleh DPR itu, tidak ada poin-poin untuk memperkuat KPK, justru sebaliknya, RUU tersebut malah menghilangkan kewenangan KPK yang sudah berdiri sejak tahun 2002.

Baca Juga:  REFLEKSI HARI ANAK NASIONAL DAN PERGESERAN PERMAINAN TRADISIONAL PADA ANAK

Menurut catatan KPK ada sepuluh poin yang bermasalah di RUU tersebut, di antaranya: Independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi. Pembentukan dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian dari masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara dipenuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas (KPK, 10 Persoalan di Draf RUU KPK).

Kalau sudah begini apakah kita diam saja? Tentu tidak, harus ada gerakan sosial untuk mendukung KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka maupun tertutup, kita harus menolak RUU tersebut tanpa syarat, kita ingin korupsi hilang, walaupun utopis kita harus optimis. Bukankah kita semua rakyat Indonesia menginginkan negara ini adil, makmur dan sentosa?

Kalau boleh jujur, saya begitu heran melihat anggota DPR yang ingin merevisi Undang-undang KPK tersebut. Saya ingin bertanya, apakah mereka tidak mengerti begitu bahayanya korupsi? Apakah mereka tidak berpikir bagaimana nasib negeri ini kalau korupsi terus terjadi? Kenapa mereka takut dengan KPK? Atau mungkin mereka hilang akal sehatnya? Hanya orang-orang yang ingin korupsilah yang menginginkan KPK bubar, hanya orang-orang yang tidak qanaah-lah yang ingin menghancurkan negara ini.

Tetapi mau bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur, DPR sudah mengusulkan RUU tersebut, suka tidak suka, bola panas rencana revisi undang-undang KPK saat ini sudah berada di tangan Jokowi. Sekarang hal yang harus kita pikirkan dan lakukan adalah menolak pelemahan KPK. Bagaimana caranya? KPK itu milik rakyat, KPK langsung bertanggung jawab kepada rakyat, kita harus tetap mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, kita kawal KPK dalam menjalankan tugasnya, intinya setiap ada pelemahan terhadap KPK kita harus lawan. Kalaupun KPK melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan tupoksinya kita harus kritisi, harus proporsional.

Baca Juga:  Hadapi Perang Dagang, Indonesia Harus Berani Ambil Resiko

Kini, nasib KPK berada di tangan Presiden, Jokowi harus konsisten dengan Nawacitanya tentang penguatan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi, maka sudah seharusnya ia menolak membahas dan menyetujui RUU KPK tersebut. Kalau tidak, tamatlah riwayat KPK, merdekalah para koruptor.