Connect with us

Opini

HRS dan Rekonsiliasi Salah Kaprah

Published

on

Habib Rizieq Shihab (Ilustrasi: Aktualisasi)

Wacana rekonsiliasi kembali mengemuka mengiringi kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air. Saya sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi.

Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu. Namun demikian tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik. Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.

Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elite. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elite. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Wacana rekonsiliasi salah kaprah juga pernah didengungkan saat Pilpres 2019 berujung rusuh. Kondisi itu, seketika membuat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut. Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih “the winner doesn’t take it all”, pemenang tidak mengambil semuanya. Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi.

Berangkat dari fakta empirik ini, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif. Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi – Ma’ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk “berdamai” mencari titik temu dengan kubu HRS, maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapa pun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan. Pasalnya, jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation).

Kohen (2009) bahkan menyebut, rekonsiliasi tidak hanya untuk menyatukan masyarakat terbelah. Lebih dari itu, juga diyakini sebagai sarana penting untuk mewujudkan restorasi keadilan (restoration of justice).

Baca Juga:  Bawaslu, PSI, dan Inkonsistensi Aturan Kampanye

Dalam kerangka mewujudkan rekonsiliasi, mereka berkewajiban tidak hanya menjalankan rekonsiliasi pada level antarindividu dan kelompok yang ada di masyarakat (Moellendorf, 2017: 206). Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu membangun kembali tatanan institusional baru yang lebih demokratis dan akomodatif yang mampu menyatukan kembali berbagai jenis individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut (Moellendorf, 2017: 210).

Merujuk pada istilah rekonsiliasi, pada awalnya istilah ini berkembang sebagai kerangka untuk mengakhiri konflik yang terjadi di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan dan di negara-negara wilayah Balkan, baik yang mengalami fase transisi demokrasi maupun konflik etnik, agama, dan kelas sosial yang berujung pada disintegrasi maupun perang sipil.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Pendidikan4 menit ago

TPQLB Susun Modul Pembelajaran untuk Difabel

SERIKATNEWS.COM – Taman Pendidikan Quran Luar Biasa (TPQLB) Yayasan Spirit Dakwah Indonesia cabang Yogyakarta gelar rapat penyusunan modul pembelajaran, Minggu...

Sosial3 jam ago

Sempat Diguyur Hujan, NUsantara Bersholawat Tetap Berlangsung Ramai

SERIKATNEWS.COM – Setelah berhasil mengadakan seminar nasional, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) selanjutnya mengadakan NUsantara Bersholawat. Kedua acara ini merupakan...

Ekonomi4 jam ago

Meski Angka Penjualan Turun Selama Covid-19, Bisnis Properti Tetap Menarik untuk Investasi

SERIKATNEWS.COM – Selama Pandemi Covid-19, bidang property terpukul sangat dalam dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Meski begitu,...

Budaya18 jam ago

PKN 2020: Perhelatan Kebudayaan Ramah Semesta Kebanggaan Indonesia

SERIKATNEWS.COM – Setelah dibuka pada 31 Oktober 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo secara daring, Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang...

Hukum19 jam ago

Wali Kota Cimahi dan Komisaris RSU Kasih Bunda Diduga Terlibat Kasus Suap

SERIKATNEWS.COM – Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) beserta Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) diduga terlibat dalam...

Pariwisata2 hari ago

Jadi Tuan Rumah Global Tourism Forum 2021, Peluang Indonesia Bangkitkan Pariwisata dan Investasi

SERIKATNEWS.COM – Indonesia telah dipilih sebagai tuan rumah untuk Annual Meeting Indonesia Global Tourism Forum 2021. Dipilihnya Indonesia karena merupakan...

Hukum2 hari ago

Edhy Prabowo Kirim Surat Pengunduran Diri kepada Presiden

SERIKATNEWS.COM – Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia Edhy...

Populer

%d blogger menyukai ini: