Connect with us

Opini

HRS dan Rekonsiliasi Salah Kaprah

Published

on

Habib Rizieq Shihab (Ilustrasi: Aktualisasi)

Wacana rekonsiliasi kembali mengemuka mengiringi kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air. Saya sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi.

Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu. Namun demikian tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik. Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.

Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elite. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elite. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Wacana rekonsiliasi salah kaprah juga pernah didengungkan saat Pilpres 2019 berujung rusuh. Kondisi itu, seketika membuat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut. Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih “the winner doesn’t take it all”, pemenang tidak mengambil semuanya. Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi.

Berangkat dari fakta empirik ini, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif. Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi – Ma’ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk “berdamai” mencari titik temu dengan kubu HRS, maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapa pun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan. Pasalnya, jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation).

Kohen (2009) bahkan menyebut, rekonsiliasi tidak hanya untuk menyatukan masyarakat terbelah. Lebih dari itu, juga diyakini sebagai sarana penting untuk mewujudkan restorasi keadilan (restoration of justice).

Baca Juga:  Menimbang Penting dan Tidaknya Tambang

Dalam kerangka mewujudkan rekonsiliasi, mereka berkewajiban tidak hanya menjalankan rekonsiliasi pada level antarindividu dan kelompok yang ada di masyarakat (Moellendorf, 2017: 206). Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu membangun kembali tatanan institusional baru yang lebih demokratis dan akomodatif yang mampu menyatukan kembali berbagai jenis individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut (Moellendorf, 2017: 210).

Merujuk pada istilah rekonsiliasi, pada awalnya istilah ini berkembang sebagai kerangka untuk mengakhiri konflik yang terjadi di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan dan di negara-negara wilayah Balkan, baik yang mengalami fase transisi demokrasi maupun konflik etnik, agama, dan kelas sosial yang berujung pada disintegrasi maupun perang sipil.

Advertisement
Advertisement

Terkini

Sosial-Budaya2 jam ago

Tata Cara Menggelar Salat Idulfitri 1442 H Saat Pandemi

SERIKATNEWS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Idulfitri 1442 H/2021. Panduan salat id di saat pandemi Covid-19...

News11 jam ago

Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi

SERIKATNEWS.COM – Kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Satgas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, hingga Jumat 07...

News12 jam ago

Untuk Perawatan, Pasar Tanah Abang Ditutup Mulai 12 Mei

SERIKATNEWS.COM – Pasar Tanah Abang akan ditutup mulai 12 Mei 2021 hingga Selasa 18 Mei 2021. Pasar tekstil terbesar di...

Opini13 jam ago

Ramadan, Maafkan Kami yang Lemah Ini

TIDAK terasa ramadan akan berakhir. Bulan yang segala lipat ganda pahala dan keberkahan serta napak tilas turunnya al-Qur’an (nuzulul qur’an)...

News14 jam ago

22 Ribu Kendaraan Diputarbalik

SERIKATNEWS.COM – Selama dua hari penyekatan, 6-17 Mei 2021, pada masa pelarangan mudik di wilayah Provinsi Jawa Barat, petugas gabungan...

Ekonomi22 jam ago

Kurangi Impor, Pemerintah Genjot Pengembangan Pabrik Garam Industri

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) terus mendorong pengembangan pabrik percontohan garam industri di Gresik, Jawa Timur....

Politik1 hari ago

Selesaikan Konflik Papua Secara Holistik dan Kolaboratif

SERIKATNEWS.COM – Konflik yang terjadi di Papua harus diurai akar persoalannya. Kemudian diambil langkah-langkah penyelesaikan secara kolaboratif dan holistik. Hal...

Populer

%d blogger menyukai ini: