Connect with us

Opini

Indonesia dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Published

on

Foto: Net

INDONESIA telah mengakomodir peran perempuan di dalam politik melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Ini adalah kemajuan dalam berdemokrasi pasca reformasi, Milestone! Tapi bagaimana pelaksanaannya?

Inter Parliamentary Union (IPU) per Januari 2021 menyebutkan, Indonesia berada di urutan 110 dari 193 negara dengan jumlah perempuan di parlemen atau sebanyak 121 dari 575 orang (21%). Sedikit di atas Bangladesh yang berada di urutan 111 (20,9%). Sulit mencari hal yang membanggakan dari negeri pecahan India yang sumpek dan hampir didera krisis pangan dan air hampir sepanjang waktu itu. Satu-satunya barangkali Muhammad Yunus, sang penerima hadiah nobel perdamaian karena kiprahnya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen Bank. Di luar itu, Bangladesh tak memiliki kontribusi terhadap peradaban dunia.

Peringkat Indonesia dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen juga sedikit di atas Ukraina. Negeri pecahan Uni Soviet yang mayoritas rakyatnya beragama Kristen orthodox itu berada di urutan 112 (20,8%). Rakyat Ukraina tak mengenal “Satu Bahasa, Bahasa Nasional”. Mereka masih didera perpecahan akut antara rakyatnya yang berbahasa Rusia dan yang berbahasa nasional Ukraine, mirip Barcelona dan Bilbao di Spanyol atau Quebec di Kanada. Lantas, negara mana yang menempati urusan teratas?

Data IPU yang dirilis setiap tahun menunjukkan, Rwanda, Cuba, dan Uni Emirates Arab menduduki ranking teratas dengan prosentase selalu di atas 50%. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi dan saya tidak ingin membandingkan sistem pemilu kita dengan negara-negara itu. Tapi apa yang membuat Rwanda misalnya, mampu menjadi negara dengan tingkat partisipasi perempuan di parlemen yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 61 persen. Terlepas dari total anggota parlemennya yang hanya berjumlah 80 orang.

Baca Juga:  Mesra ala Pasutri Milenial

Mengutip Marie Berry, pakar hubungan internasional Universitas Denver, Colorado yang dilansir VOA, kaum perempuan di Rwanda adalah kelompok yang paling menderita ketika masa kerusuhan dan genosida terjadi pada April 1994. Tetapi kelompok perempuan juga yang paling cepat bangkit dan bahkan menjadi agen perubahan. Ironi memang, kebangkitan perempuan ini sebenarnya juga dikarenakan begitu banyak laki-laki yang tewas dalam kerusuhan dan genosida itu. 70 persen warga yang bertahan hidup ketika itu adalah perempuan. Itulah sebabnya perempuan yang kemudian memegang banyak peran, termasuk dalam dunia politik. Dengan 61 persen keterisian perempuan di parlemen membawa perubahan yang sangat besar dalam melahirkan kebijakan-kebijakan di negara yang di-claim paling aman se Afrika itu.

Salah satu yang dicatat dalam sejarah adalah RUU terkait kekerasan berbasis gender. Undang-Undang itu menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara pertama di dunia yang benar-benar mendorong kemajuan secara progresif dan inovatif. Meski demikian, menurut Marie, perempuan Rwanda masih menghadapi jalan yang panjang dan berliku. Belum ada transformasi hubungan kekuasaan patriarki di dalam rumah atau di dalam perkawinan. Belum ada peralihan atau perubahan nyata bagaimana melihat kekuasaan politik, karena sesungguhnya kekuasaan politik di Rwanda masih berakar dan dipegang kuat oleh eksekutif.

Paradigma patriarki juga mengakar kuat di Indonesia. Rules of the father. Male dominance. Budaya ini diyakini yang membuat kuota 30 persen keterwakilan perempuan hanya bersuara di atas kertas saja. Dilakukan oleh partai-partai politik sekadar untuk memenuhi syarat Pemilu, perintah Undang-Undang. Padahal, ada misi utama dari kenapa 30 persen? Angka ini didasarkan pada hasil penelitian PBB bahwa jumlah minimal 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil. Ini telah terbukti di Rwanda. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa menginginkan suatu perubahan?

Advertisement
Advertisement

Terkini

Opini36 menit ago

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Bukti Celah Korupsi Masih Terbuka Lebar

KORUPSI memang harus diberantas. Karena dampaknya luar biasa. Perbuatan korupsi telah menggerogoti uang negara. KORUPSI dapat menghambat laju pembangunan. Karenanya,...

News5 jam ago

Upaya Mitigasi Bencana, Banjarnegara Tingkatkan Kesiapsiagaan Antisipasi Cuaca Ekstrem

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem. Kesiapsiagaan ini sebagai salah satu...

News12 jam ago

Tituk Bangga, Didampingi Wali Kota Yogyakarta dalam Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

SERIKATNEWS.COM – Mengaku sempat tegang dalam pencanangan Vaksinasi COVID-19 di RS Pratama Yogyakarta. Seorang lansia asal Kecamatan Mantrijeron, Tituk Herminingtyas...

News22 jam ago

PKC PMII DKI Jakarta Masa Khidmat 2020-2022 Resmi Dilantik

SERIKATNEWS.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Agus M Herlambang resmi melantik Pengurus Koordinator Cabang...

Olahraga1 hari ago

Menteri Muhadjir Effendy Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

SERIKATNEWS.COM – Sejak pandemi Covid-19 muncul, seluruh kegiatan olahraga di Indonesia dihentikan. Diharapkan dengan adanya vaksinasi Covid-19 terhadap para atlet...

Olahraga1 hari ago

Atlet Termasuk Prioritas Vaksinasi Covid-19

SERIKATNEWS.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau vaksinasi perdana untuk atlet, pelatih dan tenaga pendukung di Istora Senayan Jakarta, Jumat...

News1 hari ago

Peneliti UGM Terus Kembangkan Kecerdasan Buatan GeNose C19

SERIKATNEWS.COM – Peneliti UGM terus mengembangkan kecerdasan alat deteksi Covid-19 melalui embusan napas, GeNose C19 agar semakin akurat. “Indonesia mengenalkan...

Populer

%d blogger menyukai ini: