Connect with us

Opini

Isu Pemakzulan Presiden di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

Presiden Joko Widodo © Istimewa

Isu desakan pemberhentian/pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semakin menggaung di tengah pandemi Covid-19. Mulai dari alasan penanganan virus korona (Covid-19), kenaikan iuran BPJS kesehatan, dan harga BBM tak kunjung turun sedangkan harga minyak mentah dunia saat ini sedang anjlok.

Ditambah lagi yang baru-baru ini terdapat polemik diskusi pemecatan presiden yang digelar oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, yang gagal akibat terdapat teror atau ancaman bagi panitia dan narasumber oleh orang tak dikenal bila diskusi yang bertajuk ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ tetap dilaksanakan.

Mendesak, mengkritik, atau meminta Presiden mundur dari jabatannya adalah sebuah bentuk dari hak aspirasi masyarakat yang sesuai dengan amanat Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Artinya, jika rakyat merasa presiden tidak layak lagi untuk mengemban sebuah jabatan presiden, maka rakyat berhak meminta presiden tersebut mundur atau dimakzulkan (diberhentikan). Terlebih lagi mengenai kedaulatan negara Indonesia ada di tangan rakyat dan presiden dipilih oleh rakyat.

Menimbang isu yang ada saat ini tentang dapatkah presiden dimakzulkan atau tidak? Sebenarnya neither easy nor difficult atau susah-susah gampang. Mengenai pemberhentian Presiden Indonesia diatur dalam Basic Law Indonesia atau Konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Mekanisme Pemberhentian Presiden

Mekanisme atau tata cara ketentuan dari pemberhentian presiden, tak terkecuali wakil presiden Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B, sedangkan ketentuan hukum acara proses Pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden diatur dalam PMK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Baca Juga:  Bela Negara Amankan Rakyat Indonesia

Berdasarkan pasal 7A dan 7B UUD NRI, presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang sebelumnya usul dari DPR telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun alasan atau syarat pemberhentian dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Dengan demikian, dapat diartikan terdapat tiga tahap proses dari tiga lembaga negara (DPR, MK, MPR) yang harus dilalui dalam memberhentikan presiden yakni, usul oleh DPR, pemeriksaan usul pendapat DPR oleh MK, dan keputusan pemberhentian presiden oleh MPR.

Setelah melihat ketentuan hukum yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai pemberhentian presiden, dan selanjutnya meninjau isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini apakah presiden layak diberhentikan atau tidak, maka haruslah terdapat dasar atau alasan  terlebih dahulu untuk memberhentikan presiden. Semisalnya dasar yang utama seperti presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi atau perbuatan tindak pidana lainya.

Tetapi, sepertinya masih terdapat celah hukum untuk rakyat meminta legislatif (DPR dan MPR) memberhentikan Presiden Jokowi atas alasan atau dasar tertentu yang sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian atas dasar atau alasan apa presiden saat ini dapat diberhentikan? Dalam UUD NRI Tahun 1945 Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan beberapa alasan, salah satunya presiden telah melakukan perbuatan tercela.

Ya, alasannya adalah ‘perbuatan tercela’. Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela dengan cara menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Memang sungguh ironis, karena masyarakat Indonesia sedang susah dan menderita akibat wabah virus korona, justru pemerintah (presiden) menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga:  Marhaban Ya Idhul Fitri

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres No. 64/2020). Dalam Perpres No. 64/2020, peserta BPJS Kesehatan akan membayar iuran senilai Rp150.000 untuk kelas I,  Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

Perlu diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan (memutuskan) kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres No. 75/2019). Dalam Perpres No. 75/2019, iuran peserta BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 untuk kelas III, Rp110.000 untuk kelas II, dan Rp160.000 untuk kelas I.

MA adalah lembaga kekuasaan negara yudikatif, putusan MA bersifat final dan mengikat guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melihat ironi saat ini dengan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah, terdapat dugaan pemerintah dalam hal ini presiden telah melakukan perbuatan tercela dengan cara mengabaikan putusan MA dan mengkhianati lembaga kekuasaan negara yudikatif.

Eksekusi bola panas untuk memberhentikan presiden kunci terkuatnya ada ditangan legislatif (DPR, dan MPR). Tinggal saja apakah DPR berani untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara hak angket (hak untuk melakukan penyelidikan) melakukan usul ke MK bahwasanya terdapat dugaan presiden telah terbukti melakukan perbuatan tercela? Tetapi rasa-rasanya mengharapkan fungsi pengawasan DPR dengan cara hak angket kemudian melakukan usul ke MK rasanya sulit dilaksanakan, bahkan untuk memberhentikan Presiden Jokowi saat ini juga tidak mungkin terjadi.

Mengingat, dalam parlemen legislatif saat ini kekuatan politik Presiden Jokowi amat sangat kuat, parlemen saat ini sebagian diisi oleh partai pengusung presiden dan partai pendukung pemerintahan, seperti partai PDIP, Golkar, PKB, Dsb., terlebih Gerindra dan PAN saat ini adalah partai pendukung yang ada di pemerintahan. Hanya menyisakan Demokrat dan PKS yang ada di parlemen menjadi oposisi amat sulit untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara hak angket kemudian melakukan usul ke MK. Terlebih lagi, kewenangan memberhentikan presiden itu adalah kewenangan MPR bukan kewenangan Peradilan MK. Yang artinya, kelak misalkan MK telah memutus usul pendapat DPR, maka kewenangan memberhentikan presiden hanya ada ditangan MPR.

Baca Juga:  Khittah 26 Sebagai Panglima

Akhir dari tulisan ini adalah “jangan harap presiden dapat diberhentikan meskipun desakan semakin menggaung”. Kekuatan politik mengalahkan kekuatan desakan masyarakat, hanya ada satu cara untuk memberhentikan jabatan presiden dalam situasi saat ini, yaitu dengan cara presiden itu sendiri mengundurkan diri sebagai jabatan presiden.

Advertisement

Popular