Connect with us

Opini

Jalan Bijak Menyoal ‘Hakekok Balakasuta’

Published

on

Ilustrasi: Istimewa

Aliran ‘Hakekok Balakasuta’ telah menggemparkan kembali masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (11/3). Desa Karang Bolong, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang. ‘Hakekok Balakasuta’ adalah kelompok ajaran spiritual asal Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, Banten. Salah satu ritualnya adalah mandi bertelanjang tubuh bersama, yang bertujuan untuk menyucikan diri.

Munculnya aliran ‘Hakekok Balakasuta’ di Pandeglang Banten bukan sesuatu yang baru. Penulis mencoba melihat dari sudut pandang sosial, mudahnya masyarakat terpengaruh sebuah pemahaman baru tidak terlepas dari tekanan ekonomi dan sosial yang tengah dihadapi, tekanan tersebut dengan sangat mudah mengubah pemikiran seseorang.

Masyarakat kita ini kan menghadapi banyak sekali masalah. Apalagi bicara Pandeglang, Kabupaten Pandeglang adalah sebuah daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi Banten, yang mencapai 10,25 persen dari jumlah penduduknya yang sekitar 1.2 juta jiwa. Kondisi ini menjadi sangat ironis, mengingat Kabupaten Pandeglang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah ruah.

Dari perspektif sosiologi, fenomena ‘Hakekok Balakasuta’ merupakan respon atas perubahan sosial yang dilandasi oleh keagamaan yang rapuh, frustasi, kecewa, kemiskinan, bentuk pelarian dari beban sosial dan salah kaprahnya dalam memahami agama. Jadi ketika ada orang yang tidak jelas tetapi bisa menghadirkan harapan baru, bisa memberi jalan, memberi kehidupan yang lebih baik kepada mereka, ya masyarakat dengan sangat mudah mempercayainya.

Jadi ini sesungguhnya adalah persoalan kehidupan yang lebih baik. ‘Hakekok Balakasuta” itu menghadirkan harapan-harapan indah yang orang kemudian bertentangan dengan agama. Bagi orang yang susah itu juga mungkin dalam keadaan terpaksa mengikutinya karena ada harapan baru.

Kemunculan ‘Hakekok Balakasuta’ sebagai aliran agama (religious subculture) yang menyimpang tentunya akan memicu konflik internal antarpenganut agama (conflict from within). Apabila dilihat dari perspektif Teologi Sosial, tentu saja telah mendistorsi budaya setempat. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya:

Baca Juga:  Peran Pondok Pesantren dalam Perpolitikan Di Indonesia

Pertama, pengaruh berbagai krisis yang melanda, misal imbas Covid-19 yang tidak kunjung selesai, memberikan tekanan psikologis sehingga urang Banten cepat frustasi dan bertindak tidak rasional. Kedua, pengaruh modernisasi yang mendorong urang Banten individualistis. Artinya, tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dijadikan kesempatan oleh orang yang tidak baik melakukan aktivitasnya tanpa gangguan tetangga. Hal tersebut dibuktikan ketika terjadi penangkapan para pengikut Hakekok Balakasuta, tetangga merasa terkejut karena tidak mengetahui sebelumnya.

Ketiga, urang Banten telah mengalami krisis identitas, terkhusus pesoalan kurang ikatan kesukuan, coba kita lihat seperti marga pada suku Batak atau trah pada masyarakat Jawa, mereka mampu mengikat berbagai latar belakang individu dalam kesatuan primordialnya. Jadi ketika ada orang yang berbeda dari sisi agama dan kepercayaan, urang Banten menganggapnya orang lain yang perlu disingkirkan.

Keempat, mulai menghilangnya budaya gotong royong, sabilulungan, silih asah-asih-asuh, karena tersisih oleh budaya transaksional. Komodifikasi budaya yang selalu diorientasikan kepada transaksi ekonomi. Inilah yang menghilangkan perasaan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Kelima, faktor lain yang membuat masyarakat mudah terpengaruh yakni masih lemahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik dari segi formal maupun ilmu agama.

Untuk menangkalnya, penulis berpandangan tentang pentingnya peningkatan pendidikan baik agama maupun dari segi formal. Di sisi lain mereka juga harus mendapat pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja.

Peranan pemerintah dalam hal ini kementerian agama juga harus memiliki solusi untuk mengantisipasi hal itu. Kemenag harus turun tangan untuk mencegah hal tersebut tidak kembali terjadi. Misal, pegawai kemenag mulai sekarang harus punya tugas ganda yaitu bekerja untuk mengajarkan masyarakat, sekaligus memberi optimisme tentang pandangan-pandangan keagamaan yang benar.

Penulis menyarankan pemerintah agar dalam hal penanganan fenomena ‘Hakekok Balakasuta’ ini tidak menggunakan pendekatan yang gegabah. Penulis mengkritik pemerintah selama ini “gagap” dan tidak mempunyai strategi serta peta jalan kebudayaan untuk menghadapi fenomena seperti ini.

Baca Juga:  JIHAD DALAM MENERIMA TANTANGAN RADIKALISME

Perlu dipahami! Tugas pemerintah itu adalah mengidentifikasi mana yang terindikasi menyimpang, kriminal dan mana yang kultural. Tentunya identifikasi ini bisa dilakukan oleh OPD terkait di tiap daerah masing-masing.

Langkah Bijak

Terkait fenomena ‘Hakekok Balakasuta’ ini, tentunya perlu langkah-langkah bijaksana yang dilakukan oleh masyarakat, ormas, MUI, dan pemerintah, saran penulis:

Pertama, misal diantaranya anggota masyarakat sebaiknya menerima kembali dengan tangan terbuka dan tanpa diskriminasi terhadap eks pengikut ‘Hakekok Balakasuta’ yang kembali ke kampong halamannya. Mereka harus dirangkul kembali karena mereka sebenarnya hanyalah korban indoktrinisasi. Mereka perlu diajak dialog secara terbuka dan elegan tentang paham keislaman ataupun keagamaan.

Kedua, ormas terkhusus ormas keagamaan seharusnya berada di garda depan membawa kesejukan, menenangkan, dan meminimalisasi konflik di masyarakat. Ormas harus bertindak secara bijaksana dan arif, tidak “mengompori”, sehingga semakin membesarkan konflik. Eks ‘Hakekok Balakasuta’ sebaiknya dirangkul, diberikan pendampingan, edukasi, dan advokasi kepada Eks Hakekok Balakasuta untuk kembali ke jalan yang benar, bukan sekadar menyalahkan dan menyesatkan, apalagi mengusirnya.

Ketiga, MUI harus lebih kaffah dalam bekerja. Fatwa yang dikeluarkan MUI harapannya tidak hanya mengeluarkan fatwa sesat dan menyimpang ‘Hakekok Balakasuta’ saja, tetapi juga mengeluarkan fatwa penyeimbang, yaitu kewajiban masyarakat untuk menerima dan berbuat baik kepada eks pengikut ‘Hakekok Balakasuta’.

Fatwa penyeimbang ini sangat diperlukan sebagai langkah preventif munculnya tindakan anarkistis di masyarakat sebagai dampak fatwa sesat MUI terhadap ‘Hakekok Balakasuta’. Jangan sampai fatwa sesat MUI terhadap ‘Hakekok Balakasuta’ menjadi “legitimasi” bagi sekelompok orang untuk melakukan pembakaran, pengusiran, penyerangan, pengrusakan, dan anarkistis.
Keempat, pemerintah dengan aparat dan penegak hukumnya harus memainkan perannya sebagai pelindung setiap warga negara dan penjaga stabilitas masyarakat. Masyarakat secara luas harus dilindungi di berbagai sisi. Artinya eks pengikut ‘Hakekok Balakasuta’ juga harus mendapatkan perlindungan dan hak atas rasa aman.

Baca Juga:  Siapakah Enny Arrow?

Kelima, pentingnya pemberdayaan umat, keterlibatan seluruh komponen, mulai dari pemerintah daerah, tokoh organisasi kemasyarakatan, dan semua komponen keumatan lainya untuk bahu-membahu berdakwah dengan cara yang ramah dan tidak marah-marah, sesuai dengan bahasa keseharian. Salah satu strategi yang paling utama adalah dengan pemberdayaan melalui pendidikan.

Keenam, pentingnya peningkatan kesejahteraan umat Peran zakat, wakaf dan gerakan filantropi Islam lainnya harus ditingkatkan dan diperluas penyebarannya. Harapannya kesejahteraan umat semakin membaik. (*)

Advertisement
Advertisement

Terkini

Lifestyle1 jam ago

Marandang, Tradisi Sambut Ramadan di Ranah Minang

SERIKATNEWS.COM – Marandang merupakan salah satu tradisi yang ada di Ranah Minang dalam menyambut bulan suci Ramadhan. “Alah masak Randang?”...

Lifestyle10 jam ago

Menjaga Alam dengan Sodasan, Pembersih yang Ramah Lingkungan

SERIKATNEWS.COM – Di masa pandemi ini, kita harus lebih sering mencuci tangan. Tentunya selain menyebabkan tangan menjadi kering, limbah sabun...

Hukum10 jam ago

Rumah Bos PT Purnama Karya Digeledah KPK terkait Kasus Nurdin Abdullah

SERIKATNEWS.COM – Sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur yang melibatkan Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan...

News17 jam ago

Wi-fi Gratis Tersedia di 14 Objek Wisata Bangka Belitung

SERIKATNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memasang layanan wi-fi gratis di 14 titik objek wisata. Tujuan utamanya...

News17 jam ago

Menko Polhukam Tekankan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

SERIKATNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengimbau kepada kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 untuk menghindari perilaku...

Ekonomi18 jam ago

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan ke-40 Negara

SERIKATNEWS.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor produk perikanan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini sebagai penanda...

News18 jam ago

Colong Start Mudik Tak Dilarang, Kemenhub Perketat Pengawasan

SERIKATNEWS.COM – Berhubung adanya larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tak menutup kemungkinan masyarakat akan colong start mudik....

Populer

%d blogger menyukai ini: