Connect with us

Opini

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Masa New Normal

Published

on

Ilustrasi Kebebasan Beragama © Geotimes

Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mempertimbangkan kebijakan new normal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Atas dasar kepentingan masa depan yang jauh lebih besar dan strategis, pemerintah secara bertahap dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mencoba untuk kembali memulihkan jalannya kehidupan yang selama ini lumpuh akibat pandemi COVID-19. Sambil menunggu upaya penghadiran obat dan vaksin yang membutuhkan durasi waktu tidak sebentar, pemerintah mencoba bersiasat untuk bertahan melawan pandemi COVID-19 sambil lalu mencegah kehancuran peradaban yang mungkin terjadi kalau skema lockdown berlangsung sangat lama.

Siasat itu dinamai pemerintah dengan sebutan new normal. Secara sederhana, new normal ini bisa diartikan sebagai peradaban kehidupan baru yang dijalankan secara normal tetapi dengan mempertimbangkan secara ketat protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Hal yang dianggap penting dijalankan di masa normal dan bisa disiasati untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 akan dijalankan. Sementara hal lain yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 akan ditinggalkan. Meminjam bahasa tradisi pesantren, kebijakan new normal ini akan dijalankan dengan memelihara nilai-nilai lama yang dianggap baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang dianggap baik juga.

Terlepas dari pro-kontra wacana kebijakan ini, yang menjadi problem penting dari wacana kebijakan new normal ini adalah bagaimana kita membentuk kehidupan normal baru itu? Apa saja yang perlu diseleksi untuk dipertahankan atau dibuang? Dalam menjawab pertanyaan ini, penulis tidak berambisi untuk menjawab persoalan ini dari segala sisi. Penulis menyadari penulis memiliki keterbatasan. Untuk itu, dalam mengulas pertanyaan ini penulis membatasi hanya pada persoalan bagaimana membangun kehidupan normal baru di bidang kebebasan beragama di Indonesia.

Meminjam laporan dari Setara Institute pada masa normal, yaitu tahun 2018, tercatat ada 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 202 bentuk tindakan, yang tersebar di 25 provinsi. Dari 202 tindakan pelanggaran KBB tersebut sebagian besar terjadi dalam bentuk intoleransi (25 tindakan), pelaporan penodaan agama ((23 tindakan), penolakan kegiatan keagamaan (13 tindakan), penolakan pendirian rumah ibadah (9), serta kekerasan, ujaran kebencian, dan perusakan rumah ibadah (masing-masing 7 tindakan).

Baca Juga:  Mengusir Hantu PKI dari Pikiran

Ragam tindakan pelanggaran kebebasan beragama tersebut sebagian besar dilakukan oleh kelompok agama mayoritas terhadap minoritas. Beberapa minoritas yang kerap menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama, di antaranya Syi’ah (7 peristiwa), Komunitas LGBT (7 peristiwa), Umat Katolik (6 peristiwa), Ahmadiyah, mahasiswi, dan MTA (masing-masing jadi korban dalam 5 peristiwa).

Realitas banyaknya tindakan pelanggaran kebebasan beragama di masa normal tersebut, tentu tidak boleh dilanjutkan ketika nanti memasuki kehidupan new normal. Dalam kehidupan new normal nanti, segala tindakan pelanggaran kebebasan beragama harus disisihkan digantikan dengan budaya harmoni. Tapi, mampukah masyarakat Indonesia menyisihkan atau minimal meminimalisasi tindakan pelanggaran kebebasan beragama di masa new normal nanti?

Melihat bagaimana realitas kehidupan umat beragama di masa pandemi COVID-19 selama ini, agaknya ada angin segar perubahan kondisi kebebasan beragama di masa new normal. Betapa tidak? Selama masa pandemi COVID-19, semua umat beragama di Indonesia, baik yang mayoritas maupun minoritas, mengalami kesulitan yang berarti dalam menghelat ritual-ritual keagamaan komunal.

Kalangan Islam sebagai umat beragama mayoritas di negeri ini terpaksa harus menjalankan Ramadhan dengan penuh kesabaran. Salat tarawih yang biasanya dihelat secara berjamaah di masjid atau musala, harus mereka helat di rumah masing-masing. Bahkan Hari Raya Idulfitri yang menjadi petanda kemenangan umat Islam pun dijalankan secara sederhana dan penuh kemeranaan. Pendek kata, selama masa pandemi COVID-19 ini, umat Islam Indonesia yang selama ini hidup sebagai umat mayoritas, dengan terpaksa harus merasakan kesulitan menjalankan ritual keagamaan yang selama ini dirasakan oleh umat beragama minoritas.

Pengalaman ini jelas merupakan pengalaman yang sangat berharga. Dengan pernah merasakan kesulitan menjalankan rutinitas keagamaan, sebagaimana dialami oleh kalangan minoritas, mereka yang selama ini menjadi mayoritas besar kemungkinan akan tersentuh hatinya. Secara perlahan mereka akan menyadari bahwa tindakan semena-mena mereka terhadap mereka yang minoritas itu tidaklah pantas. Secara perlahan, kepedulian pada mereka yang minoritas akan terbentuk dalam diri masing-masing.

Baca Juga:  Hilangnya Momentum Emas PSI

Bagaimanapun pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengajarkan toleransi lewat orasi, ceramah, atau tulisan tidak akan lebih efektif daripada mengajarkan toleransi dari pengalaman. Dengan pernah mengalami beratnya hidup sebagai minoritas, orang akan lebih mudah untuk menjalankan prinsip-prinsip toleransi kepada minoritas.

Mengingat tindakan pelanggaran kebebasan beragama di masa normal itu kebanyakan dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas, maka pengalaman menjadi minoritas selama pandemi COVID-19 tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pengalaman berharga ini jangan dilupakan begitu saja ketika nanti Indonesia memasuki kehidupan new normal bahkan kehidupan yang betul-betul normal sekalipun. Pengalaman berharga ini patut untuk direfleksikan bersama sebagai bekal untuk menyambut kehidupan new normal dengan penuh harmoni dan toleransi.

Advertisement

Popular