Connect with us

Opini

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Published

on

Covid-19
Ilustrasi: Kronologi

Terdapat wacana bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Phsical Distancing, didampingi dengan kebijakan darurat sipil atau kebijakan darurat kesehatan sebagai langkah terakhir dalam rangka mengatasi penyebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin masif sampai saat ini.

Mengenai kebijakan darurat sipil sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Lahirnya Perppu No. 23 Th. 1959 Tentang Keadaan Bahaya diperuntukkan jika terjadi keadaan bahaya yang dapat membahayakan hidup wilayah Negara Republik Indonesia, misalkan terjadi perang, kerusuhan/pemberontakan, atau akibat bencana alam.

Dasar Pemerintah bila nantinya menerapkan kebijakan darurat sipil mungkin didasari oleh virus Corona dianggap sebagai bencana alam, padahal virus Corona atau penyakit Covid-19 adalah sebuah bencana nasional yang bukan disebabkan oleh alam, melainkan disebabkan oleh virus/atau dalam konteks kesehatan. Langkah pemerintah pusat dalam mengatasi penyebaran virus Corona dengan cara menerapkan kebijakan darurat sipil mungkin kurang tepat, mengapa? Penerapan kebijakan darurat sipil akan menimbulkan dampak permasalahan baru, bukan solusi mengatasi permasalahan Covid-19.

Dampak Darurat Sipil

Dalam pelaksanaannya dalam Perppu No. 23 Th. 1959 Tentang Keadaan Bahaya, Presiden menjadi penguasa tertinggi dalam kebijakan darurat sipil yang dibantu oleh pejabat di bawah seperti Polri, TNI, Menteri, dan/atau Kepala Daerah. Kebijakan tersebut akan memberikan kewenangan yang sangat besar dan tindakan yang represif bagi pemerintah. Bila kebijakan ini benar diberlakukan, maka akan cenderung berbau neo-otoriter. Selain neo-otoriter, kebijakan darurat sipil juga akan menimbulkan dampak hak-hak warga negara dibatasi, aturan pembatasan atau larangan dalam kebijakan darurat sipil dalam Perppu No. 23 Th. 1959 Tentang Keadaan Bahaya diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21.

Baca Juga:  Keadilan Terhadap Perempuan Dan Anak

Ketimbang pemerintah menerapkan kebijakan darurat sipil, lebih baik pemerintah menerapkan kebijakan yang condong memberikan solusi dalam mengatasi penyebaran atau penanganan masalah Covid-19. Bila Covid-19 dianggap sebagai bencana nasional kesehatan, maka pemerintah seharusnya memberlakukan kebijakan yang memang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam UU No. 24 Thn. 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau daerah meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, penjaminan pemenuhan masyarakat, pemulihan dampak bencana, dan pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana. Sedangkan wewenang pemerintah pusat dan/atau daerah meliputi penempatan kebijakan penanggulangan, pembuatan rencana penanggulangan, perumusan kebijakan mencegah, dan penyaluran uang atau barang.

Selain itu, dalam UU No. 24 Thn. 2007 terdapat hak bagi masyarakat yang terkena dampak bencana nasional dalam pasal 26. Hak tersebut meliputi mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, dan berhak mendapatkan ganti kerugian akibat terkena bencana.

Sedangkan mengenai kebijakan darurat kesehatan diatur dalam UU No. 6 Thn. 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bila nantinya darurat kesehatan diberlakukan selain opsi darurat sipil, maka pemerintah harus benar-benar melakukan persiapan yang matang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Darurat kesehatan memberikan kewajiban pemerintah untuk memastikan kondisi masyarakat, darurat kesehatan dilakukan dengan cara karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial sekala besar.

Dalam masa karantina, nantinya Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, terutama dalam pemenuhan masyarakat atas hak kebutuhan dasar, yakni kecukupan terhadap pangan (Pasal 55 UU No. 6 Thn. 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan). Selain hak kebutuhan dasar, dalam UU No. 6 Thn. 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan terdapat beberapa hak lain, seperti hak untuk diberikan penjelasan sebelum karantina, hak isolasi, hak mendapatkan rujukan perawatan rumah sakit jika positif penyakit Covid-19, hak diberi ganti rugi, hak perlindungan terhadap kelompok yang rentang (Bayi/ balita, ibu hamil, dan lansia).

Baca Juga:  Penegakkan Hukum Kasus Hoax Oleh Polri Harus Didukung

Kebijakan darurat kesehatan dalam UU No. 6 Thn. 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan memang lebih memprioritaskan pasien yang terjangkit virus Corona atau PDP, dan ODP. Negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh juga melupakan terhadap masyarakat sipil atau orang yang tidak terjangkit virus Corona. Pemerintah seharunya dituntut untuk hadir memberikan arahan, kemudahan fasilitas, memastikan kebutuhan vitamin atau obat, masker, hand sanitizer yang nyatanya sampai saat ini mulai langka di masyarakat dalam rangka untuk penanggulangan atau memerangi virus Corona.

Selain kebijakan dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah juga diberikan kewenangan lebih dalam mengatasi penyebaran atau penanganan masalah Corona. Pasalnya, selama ini pemerintah daerah seakan-akan hanya berpangku pada instruksi kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengatasi penyebaran atau penanganan masalah Covid-19. Indonesia mengenal dengan adanya sistem otonomi daerah, pemahaman sederhana mengenai otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur mengurus urusan sendiri pemerintahan demi kepentingan masyarakat daerah itu sendiri. Artinya, bila dikorelasikan dengan masalah Covid-19 dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan sendiri demi mengatasi penyebaran atau penanganan masalah Covid-19.

Pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan situasi atau masalah yang ada di daerah setempat ketimbang pemerintah pusat. Maka dari itu, seharusnya pemerintah pusat sebaiknya mendukung bila nantinya terdapat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan selain kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengatasi penyebaran atau penanganan masalah Covid-19 di daerah. Kebijakan tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.

Advertisement

Popular