SERIKATNEWS.COM – Dikabarkan bahwa terdapat pembelian 200.000 masker kain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 dengan menggunakan dana sebesar Rp1,1 Miliar APBD TA-2020. Hal tersebut menimbulkan dampak kecewa terhadap para pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang konveksi atau penjahit.

Menanggapi kabar tersebut, dua elemen organisasi kepemudaan yakni KPP Humbahas (Komunitas Pemuda Peduli Humbahas) dan DPD GMNI Sumut menilai bahwa pembelian masker yang dilakukan oleh Pemkab Humbang hasundutan seakan-akan tidak “mempercayai” UMKM di bidang konveksi yang ada.

“Dengan anggaran sebesar 1.1M seharusnya sudah bisa membantu para pelaku UMKM di bidang konveksi di tengah pandemi Covid-19,” kata Ganda M Sihite selaku Sekjen KPP Humbahas, melalui keterangan tertulis yang diterima Serikat News, Selasa (26/5/2020).

Ganda mengatakan bahwa pembelian masker dari Bandung tersebut terkesan selama ini pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Bupati Dosmar Banjarnahor tidak terlalu serius memperhatikan keadaan atau kondisi para pelaku UMKM.

“Seakan-akan terkesan di abaikan. Buktinya lebih memilih impor dari kota tetangga, dan ini menjadi pertanyaan kepada Pemkab kenapa tidak memberdayakan UMKM-nya sendiri,” katanya.

Selanjutnya, Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Paulus PG menilai bahwa Pemkab Humbahas tidak percaya diri dengan UMKM-nya sendiri, sebab membeli Masker dari luar kota. Menurutnya, tindakan Pemkab tersebut bisa menimbulkan gejolak ekonomi di masyarakat sendiri terkhusus UMKM.

“Jumlah yang dibeli dari Bandung sangatlah banyak dengan dana 1,1 M, nah pertanyaannya apakah dana sebesar itu harus dipergunakan untuk membeli masker semua? Apakah dana itu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan mengunggah ke email atau akun media sosial Pemkab Humbahas yang resmi?” katanya.

“Dalam kondisi pandemi yang tidak diketahui kapan akan berakhir, terutama dalam pengadaan APD berupa masker kita patut mencontoh kabupaten tetangga yakni  Kabupaten Tapanuli Utara. Di mana melalui himbauan bupatinya supaya memberdayakan UMKM-nya untuk memproduksi masker secara mandiri dengan menggunakan Dana Desa untuk kemudian maskernya dibagikan kepada warga. Dan disarankan juga kepada warganya yang mampu untuk mengadakan masker secara swadaya,” jelasnya.

“Kenapa kabupaten tetangga bisa memproduksi masker sendiri dengan memberdayakan UMKM-nya, sedangkan kita kenapa tidak bisa memberdayakan UMKM dan harus memilih membeli dari Bandung? Apa selama ini UMKM yang ada di Humbang Hasundutan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah atau bagaimana? Bagaimana kita bisa maju kalau hanya bergantung dari luar, sedangkan sumber daya yang ada di daerah sendiri tidak dipergunakan, tutup Ganda Sihite.

Adapun Paulus PG juga menambahkan bahwa pembelian masker di luar kota tidaklah baik di masa seperti sekarang ini, karena di Humbahas banyak UMKM yang mestinya diperdayakan untuk memutar roda ekonomi masyarakat sendiri.

“Keputusan ini yang sangat kita sayangkan tidak ada keberpihakannya kepada rakyat dan terkesan menghamburkan uang Rakyat. Saya melihat di salah satu kabupaten tetangga sangatlah antusias memperdayakan UMKM yang ada di daerahnya sehingga mampu menciptakan keharmonisan kerja sama antara Pemkab dan UMKM,” kata Paulus PG.

Untuk itu, Paulus PG menekankan bahwa saat ini pemerintah harus mampu membangkitkan ekonomi masyarakat akibat terdampak Covid-19. Dengan menggunakan produk lokal akan mampu menambah kepercayaan diri masyarakat atau pelaku UMKM, sehingga bisa bangkit dalam keterpurukan ekonomi.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.