KPU Yogyakarta Gelar Evaluasi Internal Pascapemilu 2019

5
kpu
Ilustrasi (Antara)

SERIKATNEWS.COM – KPU Yogyakarta menggelar evaluasi internal pasca Pemilu 2019. Kemudian hasil evaluasi akan dijadikan sebagai dasar penyusunan daftar inventaris masalah agar permasalahan serupa tidak terulang pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

“Evaluasi dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang berisi 30 pertanyaan yang berasal dari lima divisi di KPU Kota Yogyakarta ditambah dari sekretariat,” kata Ketua KPU Yogyakarta, Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Jumat (17/5/2019).

Pihaknya mengaku telah menyebar kuesioner kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terlibat dalam proses pemilihan umum tahun ini. “Kuesioner sudah kami bagikan. Ada yang sudah dikembalikan, tetapi ada juga yang belum. Kami tunggu hingga Senin (20/5) untuk kemudian kami buatkan resumenya,” ujarnya.

Sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada penyelenggara pemilu di antaranya terkait logistik dan distribusinya, seperti ada atau tidak kotak suara yang rusak, serta mekanisme distribusi yang berbeda dibanding pemilu sebelumnya.

Hidayat berharap daftar inventaris masalah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai catatan dan rekomendasi pada penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya sehingga bisa digelar lebih baik.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta, Tri Agus Inharto mengatakan ada banyak catatan yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, mulai dari regulasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu.

Ia menilai bahwa regulasi yang digunakan sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilu 2019 terkesan tumpang tindih dan tidak tegas sehingga Bawaslu kesulitan saat akan melakukan penindakan.

“Misalnya saja untuk masalah politik uang. Di dalam aturan disebutkan jika masyarakat yang mengajukan proposal, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi, jika calon membagikan uang atau barang maka bisa dikenai sanksi. Seharusnya, diatur tegas saja bahwa pemberian dengan cara apapun tidak diperkenankan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Kementerian Perdagangan Menggelar Bazar Ramadhan di Depok

Ketidaktegasan aturan, menurutnya juga tercermin dalam aturan pemasangan alat peraga kampanye yaitu tidak mengatur pemasangan bendera peserta pemilu. Sedangkan dari sisi SDM, Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta menilai, banyak SDM penyelenggara pemilu yang belum memahami regulasi dengan baik.

“Sehingga, ada kasus pemungutan suara ulang dan pemilih tambahan yang tidak bisa menggunakan hak suaranya,” katanya.

Ia pun berharap agar KPU bisa melakukan seleksi untuk penyelenggara pemilu dengan ketat guna memastikan bahwa kondisi kesehatan fisik dan mental dalam keadaan baik karena pekerjaan yang dihadapi sangat rumit.

Dengan demikian, berbagai catatan itu akan disampaikan ke KPU Kota Yogyakarta sebagai bagian dari rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.