PROBOLINGGO – Dalam laporan terbaru Kemendagri, Kabupaten Probolinggo berhasil menembus 7 besar nasional dalam realisasi belanja APBD 2025. Tak hanya itu, Probolinggo juga dinobatkan sebagai peringkat 1 se-Jawa Timur.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dalam kegiatan retreat Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyebut capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang menjaga ritme pembangunan sejak awal tahun.

“Alhamdulillah, kita mendapat apresiasi dari Bapak Mendagri. Biasanya, realisasi terbaik ini juga mendapat insentif tambahan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sekitar Rp6 sampai Rp7 miliar,” ujarnya dengan penuh rasa syukur.

Menurut Ugas, capaian tinggi dalam realisasi anggaran tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang matang dan disiplin dalam pelaksanaannya.

“Realisasi yang baik selalu berawal dari perencanaan yang baik. Kita harus mampu membaca tantangan dan mengatur sumber daya dengan tepat sejak awal, bukan menunggu di akhir tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris) turut memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas dedikasi mereka dalam memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.

“Capaian ini adalah buah dari kolaborasi dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Gus Haris.

Ia menambahkan, Pemkab Probolinggo berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan efektif.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan agar realisasi APBD berjalan semakin optimal,” tandasnya.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo semakin solid, serta mendapat pengakuan nyata dari Pemerintah Pusat.

Ibrohim Zidni

Jurnalis Serikat News