Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menunjukan cuaca cerah di sebagian besar wilayah di Indonesia pada prakiraan cuaca Sabtu (14/7). Ramalan cuaca ini mungkin menjadi pertanda bagi masyarakat Indonesia bahwa sebentar lagi mereka akan mengetahui siapa Calon Wakil Presiden untuk Joko Widodo, seperti yang diisyaratkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagai partai pengusung utama, Megawati berseloroh akan mengumumkan Cawapres Jokowi pada saat cuaca cerah.

Sesuai dengan Peraturan KPU, 4-10 Agustus 2018 merupakan periode pendaftaran pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi sebagai petahana yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai calon Presiden periode kedua, tidak memiliki banyak waktu lagi untuk memutuskan siapa yang akan mendampinginya dalam hajatan besar demokrasi Indonesia tersebut.

Calon-Calon Potensial
Sejumlah nama muncul ke permukaan dan dikaitkan sebagai calon prospektif pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Nama-nama tersebut muncul dari berbagai kalangan. Mulai dari santri, kader partai, non partai, hingga TNI.

Dari kalangan santri dan parpol, terdapat nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pengalamannya di bidang pemerintahan yang sudah malang melintang sebagai anggota DPR RI, bahkan masuk ke dalam salah satu pimpinan termuda DPR, hingga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membuat kapasitas politik Cak Imin patut diperhitungkan dalam bursa Cawapres. Keponakan Almarhum Gus Dur ini juga memiliki cukup banyak massa dari kalangan NU, yang hingga saat ini masih menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia. Dengan latar belakang santri dan memiliki basis pemilih Muslim yang cukup kuat, Cak Imin dirasa cukup kuat untuk menjaga suara Jokowi di Pilpres mendatang.

Latar belakang hampir serupa juga dimiliki oleh Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Romahurmuzy, yang turut disebut sebagai calon potensial pendamping Jokowi. Karir Romy terbilang gemilang. Romy pernah menjadi anggota DPR RI dan sempat duduk di kursi Ketua Komisi IV. Keluarganya berasal dari darah NU yang kental. Ayahnya adalah Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta. Sementara sang Ibu adalah aktivis senior Nahdlatul Ulama. Darah santri bahkan sudah mengalir dari sang Kakek yang merupakan Menteri Agama RI ketujuh KH. M. Wahib Wahab. Menilik kesantrian Romy, sosok ini juga tak bisa dipandang sebelah mata untuk menarik suara pemilih Muslim di Indonesia.

Baik PKB maupun PPP yang sudah memberi sinyal berada di barisan belakang pencapresan Jokowi, sah-sah saja untuk dipertimbangkan sebagai ‘pengantin’ Jokowi. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, perhitungan kursi suara partai yang digunakan untuk Presidential Threshold (PT) Pilpres 2019 menggunakan perolehan Pileg 2014. Keduanya memiliki perolehan suara yang sudah melebihi syarat ambang batas 20 persen suara nasional atau 25 persen suara di DPR jika masing-masing (minimal) dipadukan dengan PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi. Keuntungan lain yang bisa dipetik jika mengambil calon dari partai-partai ‘jagoan Jawa’ ini adalah terbuka lebarnya kesempatan meraih tiket emas suara pemilih di Pulau Jawa yang memiliki total 48 persen daftar pemilih tetap nasional.

Meski demikian, risiko dicap sebagai pasangan Jawa sentris dan merontokan sebagian suara di wilayah luar Jawa tetap ada. Namun, rasanya hal tersebut masih bisa dikendalikan dengan komitmen ke depan Jokowi dan pasangannya saat berkampanye, serta bukti prestasi Jokowi pada periode pertama yang banyak melakukan pembangunan di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Satu sosok baru yang juga hangat disebut-sebut sebagai sosok santri potensial untuk menjadi Cawapres Jokowi adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Meskipun kader Demokrat ini sudah secara resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi, namun ia menampik bahwa dukungannya tersebut adalah ‘kode’ agar diangkat menjadi Cawapres. Berbicara dukungan massa Muslim, latar belakang TGB juga tidak kalah menarik dari dua tokoh sebelumnya. Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini merupakan salah satu hafiz Al-Qur’an Indonesia. Ia berasal dari keluarga tokoh Islam yang disegani di NTB. Kakeknya adalah pendiri ormas Nahdlatul Al-Wathan. Kepemimpinannya juga terbukti cukup tokcer dengan menjadi Gubernur NTB selama dua periode dengan segudang penghargaan. Ia juga pernah duduk di parlemen nasional sebagai anggota. Pengalaman TGB sebagai Gubernur NTB sekaligus Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, terbukti ampuh menjaring suara mayoritas di NTB untuk Prabowo-Hatta. Bercermin dari ketokohan dan basis massa yang dimilikinya, TGB setidaknya memiliki peluang besar untuk mendorong suara Jokowi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Meskipun demikian, setidaknya ada satu hal yang berpotensi menggembosi langkahnya. Posisinya sebagai kader Demokrat sulit untuk menjadi penentu kemulusan proses pencalonannya. Hingga kini, Partai Demokrat belum memutuskan siapa calon yang akan diusungnya dalam Pilpres ini. Pelabuhan koalisi pun belum ditentukan oleh sang Ketua Umum Soesilo Bambang Yudhoyono. Hembusan poros ketiga bahkan masih lantang terdengar dari Partai Demokrat. Jika TGB berlanjut menjadi Cawapres Jokowi tanpa restu SBY, maka besar kemungkinan TGB akan menjadi Cawapres non Parpol karena bisa saja ia keluar dari Partai Demokrat. Konsekuensinya, ada kemungkinan timbulnya kegaduhan di antara partai pengusung Jokowi karena mengambil tokoh di luar partai pendukung dan hal ini bisa memicu konflik ketidaksolidan pemerintah di belakangnya.

Baca Juga: Kemungkinan Jokowi Dua Periode

Secara kalkulasi politik, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi sosok yang paling aman untuk berpasangan dengan Jokowi. Merujuk pada hitungan Pileg 2014, Golkar menjadi Parpol pengumpul suara nasional terbesar kedua setelah PDIP dengan 14,75 persen. Maka, wajar apabila kursi RI2 kembali diberikan kepada partai beringin. Meskipun tidak berlatarbelakang santri, namun kelihaian kerja Airlangga sebagai Menteri Perindustrian dan rekam jejaknya dalam kancah perpolitikan nasional terbilang cukup bersih. Hal ini pun terbukti dengan hasil survei nasional bulan Juli 2018 dari LSI Denny JA yang menunjukan elektabilitas Jokowi tertinggi saat disandingkan dengan Airlangga jika dibandingkan dengan tokoh lainnya, yaitu sebesar 35,7 persen.

Nama-nama dari kalangan non parpol yang juga masuk ke dalam radar calon potensial Jokowi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Ketua MUI Ma’aruf Amin.

Kriteria Ideal Pendamping Jokowi
Dalam buku Kuasa Rakyat (2011) agama disebut memiliki pengaruh yang terbatas pada Pilpres di Indonesia. Studi ini tercermin dari perjalanan pemilu di Indonesia sejak 1999 hingga 2009 yang selalu memenangkan pasangan nasionalis, meskipun dalam Pilpres tersebut diwarnai pasangan-pasangan yang berlatarbelakang santri. Partai PDIP yang beraliran nasionalis menjadi partai pemenang Pemilu 1999 mengalahkan suara partai Islam seperti PPP dan PKB.

Selanjutnya pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla meraih suara tertinggi dan melaju ke Istana Kepresidenan. Keduanya berhasil merebut hati pemilih Indonesia meskipun di antara kompetitornya terdapat tokoh yang sangat dekat dengan Islam seperti Amien Rais dan Hamzah Haz. Kemenangan SBY pun berlanjut ke periode dua bersama Boediono di 2009.

Melihat dinamika pilpres tanah air di masa-masa itu, latar belakang keagamaan nampaknya memang memberi efek terbatas pada perilaku memilih. Namun, letupan bernuansa sara pada Pilkada 2017 berpotensi menjadi disrupsi atas budaya politik Indonesia pada Pilpres mendatang.

Isu agama belakangan santer terseret ke dalam ranah politik. Data dari The Wahid Foundation tingkat intoleransi masyarakat meningkat dari 2016 sebesar 51 persen menjadi 57,1 persen pada 2017. Kehadiran pemimpin yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sepertinya penting untuk meredam fraksi di tengah masyarakat. Pertama, kehadiran pemimpin nasionalis-santri bisa menjadi penyeimbang iklim politik nasional yang belum sepenuhnya stabil pasca Pilkada 2017. Kedua, paket pasangan nasionalis-agamis juga memberi insentif lebih untuk mengerek suara Muslim yang terpolarisasi. Setidaknya, dalam sekali dayung Jokowi dan pasangannya bisa mengambil hati pemilih sosiologis yang mengidentifikasi dirinya sebagai Umat Islam (baik yang taat maupun moderat), pemilih psikologis, serta pemilih rasional sekaligus. Secara singkat, pemilih sosiologis adalah mereka yang memilih berdasarkan faktor kedekatan sosiologis seperti agama, suku bangsa, dan kelas sosial. Pemilih psikologis adalah tipe voter yang memilih berdasarkan kedekatan psikologis, seperti sosok atau karakter kandidat. Sementara pemilih rasional adalah masyarakat yang memilih berdasarkan rekam jejak dan kinerja kandidat.

Baca Juga: Pemilihan Umum: Waktunya Masyarakat Menentukan Masa Depan Indonesia

Sementara untuk pendamping dari kalangan non agamis, sosok cawapres dari golongan militer juga memiliki keuntungan dan risiko tersendiri. Meskipun Indonesia memiliki sejarah kelam dengan militer, namun agaknya isu tersebut sudah menjadi problema usang saat ini. Cawapres militer diharapkan mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dalam negeri, terlebih di tengah gencarnya isu radikalisme.

Begitu pula dengan golongan profesional, yang memiliki potensi untuk menarik kepercayaan masyarakat. Terlebih dalam riset LSI Denny JA pada Juni-Juli 2018 juga memperlihatkan harapan terbesar masyarakat pada Pilpres 2019 adalah melahirkan pemerintahan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasanya semboyan Jokowi Kerja, kerja, kerja akan lebih terasa jika ia menggandeng tokoh yang profesional di bidangnya.

Dari 10 nama calon yang sudah dikantongi Jokowi, kini sudah mengerucut menjadi lima nama. Siapapun ‘jodoh’ Jokowi nanti, diharapkan orang tersebut dipilih berdasarkan hitungan politik dan nurani yang matang. Semoga di momen istikharah ini akan lahir calon-calon pemimpin yang bergairah untuk menciptakan pembangunan yang terasa, bukan hanya bernafsu untuk berkuasa.

Intan Bedisa

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Politik Pasca Sarjana Universitas Paramadina–Jurnalis Televisi