Pemilihan Umum: Waktunya Masyarakat Menentukan Masa Depan Indonesia

267

Pesta politik pemilihan umum sudah di depan mata; Agustus-September mendatang adalah permulaan pesta rakyat ini dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, bersamaan juga dengan pencalonan anggota legislatif yang akan duduk mewakili rakyat di DPRD, DPR dan DPD-RI. Masa sosialisasi visi misi, atau kampanye akan dimulai sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Lalu kemudian, pada rentang masa 17 April 2019 akan dilakukan pemungutan suara di TPS-TPS diikuti dengan proses penghitungan suara. Akhirnya, di Juli-Oktober 2019 akan dilantik para wakil rakyat dan juga Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2019-2024.

Sebuah agenda yang begitu padat untuk menentukan masa depan Indonesia selama lima tahun ke depan, dan mungkin lebih. Mengapa dikatakan demikian? Karena siapapun yang mengemban tanggung jawab periode 2019-2024 akan bertanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan berkesinambungan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaud. Sebuah tanggung jawab yang tidak sepele, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan tidak bisa hanya diambil alih dengan modal janji-janji kampanye.

Apa yang sudah dilakukan sepanjang 2014 sampai kini adalah suatu bentuk keberlanjutan pembangunan yang sempat tebengkalai, diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di luar pulau Jawa. Sebelumnya, pembangunan seolah terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya, sehingga mengabaikan pulau terjauh yang memiliki kekayaan utama di Indonesia, yaitu Papua. Semenjak tahun 2016, bahan bakar di Papua yang sempat mencapai angka Rp.100.000/liter, disetarakan dengan harga penjualan bahan bakar di pulau Jawa, yaitu Rp. 6450/liter. Hal ini merupakan kebijakan satu harga di zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: ASIAN GAMES 2018: Sportivitas Indonesia

Bukan itu saja, pemerintahan Joko Widodo juga bekerja terus menerus dan bahu membahu untuk menciptakan keterhubungan ekonomi untuk setiap daerah dengan membangun berkilometer jalan bebas hambatan, jalan lintas provinsi dan jalur-jalur kereta dalam sebuah sistem transportasi terintegrasi. Dengan keterhubungan ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat mempergunakan jalan dan jalur transportasi untuk menggerakkan perekonomian daerah masing-masing, baik melalui transaksi dagang antar provinsi, bahkan bisa juga melakukan perdagangan ekspor ke negara tetangga.

Baca Juga:  Gonjang Ganjing Gaji Pejabat

Pembangunan berkesinambungan ini tidak hanya meliputi pembangunan jalan, baik dengan skema pembayaran dalam APBN maupun dengan kerjasama dengan investor asing. Pembangunan daerah-daerah pun melibatkan investor asing melalui skema pembiayaan CSR (Corporate Social Responsibility). Bukan berarti bahwa pembangunan seperti ini menyandera Indonesia dengan hutang luar negeri, dan oleh karenanya menyebabkan Indonesia terikat pada kekuasaan asing. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan teknik negosiasi yang memaksa investor asing untuk bekerja di Indonesia mengelola sumber daya alam Indonesia dengan keuntungan terbesar bagi Indonesia berupa keuntungan yang dibagi sama besar berikut pengembangan daerah-daerah tempat sumber daya tersebut diolah.

Berbeda dari masa lalu, sebagai contoh PT. Freeport, yang mengeruk wilayah gunung Tembagapura di Papua, yang ternyata berisi mineral-mineral berharga, termasuk emas dan uranium. Pada masa itu, penambangan dilakukan tanpa kontrol dari pemerintah pusat, yang juga hanya mendapat bagian 1% dari seluruh mineral yang diambil. Keuntungan 1% itupun juga tidak menyentuh dan mengangkat peradaban manusia di Papua, dan hanya mengisi kantong-kantong orang-orang yang serakah. Sekarang, Indonesia juga memaksa PT. Freeport untuk memberikan divestasi setimbang sebanyak 51% dari hasil tambang untuk keuntungan Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

Seharusnya, Indonesia yang kaya ini memang dikelola oleh orang-orang berpendidikan tinggi yang masih memiliki rasa cinta tanah air. Presiden Joko Widodo dan tim menteri-menteri dalam kabinetnya telah menyelamatkan kekayaan Indonesia yang selama ini dikatakan “bocor” ke tangan-tangan pelaku yang tidak bertanggung jawab. Lihatlah bagaimana Menteri Susi Pudjiastuti, laksana Panglima Perang Aceh, Malahayati, menggempur kapal-kapal asing yang berseliweran tanpa izin di perairan Indonesia. Hasilnya? Ekologi laut yang tadinya hanya merupakan monopoli orang-orang tertentu kita bisa dinikmati masyarakat banyak.

Baca Juga:  Kemungkinan Jokowi Dua Periode

Lihatlah juga bagaimana Menteri Jonan, yang sebelumnya juga gencar membangun sarana-prasarana transportasi, dan kini dengan tegas melakukan perbaikan dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Wamen Archandra Thahar. Seluruh kontrak-kontrak pertambangan sumber daya alam di Indonesia diperbaharui secara transparan dengan keuntungan utama untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, seorang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, mengelola sedemikian rupa pemasukan dan pengeluaran negara agar efektif dan efisien untuk pembangunan berkelanjutan.

Masih banyak menteri-menteri kabinet Joko Widodo lainnya yang juga tampil mumpuni untuk membentuk sistem kerja yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Mereka bekerja di bawah kepemimpinan yang memberikan contoh alih-alih hanya perintah. Presiden Joko Widodo tidak pernah terlihat tidak bekerja, dan selalu bekerja dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh Indonesia, untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. Belum ada, dalam kurun waktu lima belas tahun ke belakang, Presiden yang menggunakan hampir seluruh waktunya bekerja. Mungkin selain Ir. Soekarno dan Prof. Dr. (Eng) BJ. Habibie, Ir. Joko Widodo yang bekerja seperti itu.

Maka, dalam menentukan masa depan Indonesia dan anak keturunan kita, marilah kita semua berhenti sejenak memikirkan hiruk pikuk isu dan polemik terkait pesta politik 2019 mendatang. Mari kita gunakan akal dan intelektualitas kita agar dapat memisahkan janji-janji dan dalih politik dengan fakta dan kenyataan kerja yang ada. Jangan sampai, karena kebencian politis yang disebarkan oleh oknum-oknum tertentu, maka kita tidak dapat secara adil menilai yang baik dari yang buruk. Kita harus menggunakan sisi emosional dan logika kita secara berimbang, dan tentunya sebagai manusia biasa, kita harus memohon pertolongan Tuhan YME untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

Baca Juga:  Populisme Vs HAM; Peran Humanitarian Indonesia di Era Normal Baru Dunia

Terbaik bukan hanya untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga untuk posisi menteri-menteri yang bisa bekerja sinergis. Begitu juga untuk posisi badan legislatif, DPR/DPD-RI dan DPRD I/II, orang-orang yang duduk di badan legislatif ini harus dan wajib memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan cuma terpaku di ruang sidang dan terkantuk-kantuk. Mereka harus mampu bekerja sinergis sebagai pendorong pembangunan dan aktif melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah praktek korupsi. Jangan sampai anggota-anggota DPR/DPD/DPRD ini yang kemudian malah melakukan korupsi dan gratifikasi, apapun alasannya. Dan akhirnya, posisi yudikatif harus mampu menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif dan mendalam.

Bilamana semua ini dapat dilakukan? Tentu saja bila kita memilih orang-orang yang sudah terbukti mumpuni berdasarkan fakta dan data, meskipun banyak isu dusta yang menerjangnya dari segala arah. Semoga kita mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini, dan bagi terciptanya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia sampai anak cucu kita, dengan menetapkan pilihan berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Semoga Tuhan melimpahkan berkah, rahmat dan perlindunganNya bagi Indonesia dan seluruh isinya.