Connect with us

Opini

Pandangan Obyektif atas Fatwa Darurat 

Published

on

© Serikat News

Kementerian Agama Republik Indonesia telah merilis Surat Edaran No. 6 tahun 2020 berisi pedoman ibadah puasa Ramadhan dalam situasi menghadapi wabah Covid-19. Dalam beberapa poin dalam isi surat tersebut memang tidak dicantumkan hujjah (argumentasi), meskipun umat Islam sebenarnya ingin mengetahuinya, untuk kemudian jadi pertimbangan.

Surat Edaran

Edaran itu saya amati sebagai himbauan pemerintah untuk melindungi keselamatan seluruh umat, tidak hanya perlindungan sepihak hanya bagi muslim. Jika ditarik dalam bahasa ushul fiqih, himbauan macam itu (SE-Kemenag) termasuk khitob al-muta’allaq, semacam tuntunan bagi mukallaf atau pilihan, dan bisa juga wadloi’ (ketentuan yang ditetapkan).

كما في جمع الجوامع 

خطاب الله المتعلق بافعال المتكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا

Saya amati dalam edaran tersebut yang dijadikan standar pijakan adalah al-mashlahat al-ammah (kemasalhatan umum), hingga dari pijakan tersebut untuk menghindari bahaya yang lebih besar, atau kerusakan yang lebih parah. Sepertinya tidak jauh dari kaidah tersebut di bawah ini.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kira-kira dari kaidah inilah himbauan Kemenag RI dibuat. Ini asumsi bahwa yang utama adalah tidak keluar dari maqoshid al-syar’iyyah (tujuan syari’at).

Mendalami Unsur Muhkam

Surat edaran itu diperuntukkan bagi umat Islam Indonesia, sebab khitob-nya sudah jelas kaum muslim yang akan menjalani ibadah puasa bulan suci ramadhan. Diidentifikasi macam himbauan itu bersifat al-‘Amm (umum) dan tidak tengah berlaku umum kepada khusus.

من اطلاق العام و ارادة الخاص

Tapi, edaran tersebut tetap bersifat umum, dan keumumannya berlaku pada umat Islam. Ini sekali lagi masuk dalam kategori al-Amm.

العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة

Tinjauan Terhadap Khususiat

Bagaimana jika terdapat wilayah yang tidak termasuk zona merah dari sebaran virus Corona, apakah surat edaran itu masih berlaku? Sementara jika diamati itu sudah menunjukkan pada seluruhnya, meskipun secara balaghah itu tidak termasuk kullu al-jami’ ( كل الجميع ) melainkan masih kullu al-majmu’ ( كل المجموع ).

Baca Juga:  Penghargaan Islam Atas Kemanusiaan

Dengan pertimbangan tidak termasuk zona merah pandemi Covid-19 lantas apakah edaran Kemenag RI tersebut tidak cukup untuk diberlakukan?

Memang kita ini tidak sedang menentang dari edaran yang dimaksud, sebagaimana lazimnya kita wajib taat pada Allah SWT, pada Rasulnya dan kepada ulil amri (tafsir menunjukan bahwa isinya ulama atau pemimpin yang sah), tetapi jika ada yang berbeda dalam pemahaman atas pelaksanaannya tentu juga perlu penjelasan ( البيان ), dari inilah jawaban diperlukan sebagaimana kaidah fiqih.

تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di saat dipentingkan.

Pemikiran atas keterkecualian atas keumuman surat edaran tersebut perlu juga ada pijakannya. Dalam qowa’id al-Tafsir ada ungkapan begini:

جنس فعل المامور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه و جنس ترك الما مور به اعظم من جنس فعل المنهي عنه كما ان مثوبة اداء الواحبات اعظم من مثوبة ترك المحرمات والعقوبة على ترك الواحبات اعظم من العقوبة على فعل المحرمة

Menurut al-Allamah Syaikh Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya dalam kitab Bughyat al-Mustarsyidin, terkait penetapan hukum karena ada illat (Covid-19) hingga kemudian meninggalkan hukum (sunah dilakukan berjamaah) yang sudah berlaku dan juga sudah menjadi kebiasaan.

حكم حاكم من اهل المذاهب الاربعة بحكم مذهبه و الحال انه مخالف لمذهبه المحكوم له او عليه نفذ ظاهرا و كذا باطنا ان كان ظاهر الامر كابطنه ولو في محل اختلاف المجتهدين على المعتمد ولزم العمل بمقتضاه مطلقا و صار الامر متفقا عليه

Pendapat di atas tentu menjadi petunjuk untuk kita artikan sebagai pakem dalam mengambil sikap hukum terkait edaran dari Kemenag RI sebagai hukum yang jadi ketentuan setempat ( حكم الوضعي ) tidak juga lantas dikatakan sebagai hukum berdasarkan qothi al-tsubuti atau disebut hukum taklifi ( حكم التكليف ). Dan itu sifatnya sementara ( الضرورى ).

Baca Juga:  Persaingan Ketat Dalam Pilpres 2019 Terjadi Di Enam Propinsi

Penutup

Kita, muslim harus punya pemikiran yang lebar, dan sejatinya Islam itu agama yang sempurna. Dalam hal furuiyyah tidak ada ketentuan baku (tetap), sebab juga disebabkan illat (alasan) hingga dari adanya illat tersebut ada proses istinbath li al-hukmi (menggali sumber hukum), tapi meski demikian dalam furu’ pun ada ketentuan yang baku (qothi). Ini artinya hukum Islam dimaknai sebagai yurisprudensi yang lentur. Namun tetap konsisten jika itu sudah ada nash yang qothi, berati tidak bisa diubah karena tidak masuk dalam ikhtilaf (ruang perbedaan).

Kalimat akhir, patuh pada ulil amri yang mengedepankan kemaslahatan adalah suatu keniscayaan. Tapi, jika aturan yang menimbulkan kerugian dan kerusakan hingga meninggalkan maqoshid al-syar’iyyah-nya, maka tak perlu diikuti.

Advertisement

Popular