SERIKATNEWS.COM – Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) menggelar diskusi umum pada Sabtu sore (13/10/2019) di kafe Blandongan, Jln. Sorowajan, Bantul, DIY. Diskusi yang bertemakan “Probelamatika Konfigurasi Politik Hukum RUU Legislatif” dipantik oleh Mashudi, Divisi Politik Gradasi.

Selaku pemantik, Mashudi mengatakan dari sekian RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) rata-rata mangkrak di meja DPR, pun yang sudah diundangkan akhir-akhir ini penuh kontroversi.

“Hal ini disebabkan adanya tekanan politik yang begitu tinggi serta kegagalan para politisi yang bertengger di parlemen dalam membaca kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Mashudi, melalui keterangan tertulis yang diterima Serikat News, Minggu (13/10/2019).

Dia mencontohkan, misalnya terbitnya UU KPK yang sebagian besar masyarakat menganggap bahwa adanya UU KPK yang baru justru memperlemah kinerja KPK itu sendiri. Menurutnya, adanya UU KPK justru menguntungkan elite negara ini ketimbang mengawal negara ini bebas korupsi.

Tak hanya UU KPK, kata Mashudi, bahkan RUU yang jarang sekali disoroti oleh publik juga bermasalah dan mangkrak di meja DPR. Misalnya, RUU Pertahanahan, RUU Minerba, RUU Permasyrakatan, RUU RKUHP, dan RUU Ketenagakerjaan.

“Namun sayangnya, sekarang kita disibukan oleh isu-isu yang hanya terpublis baik di media sosial maupun cetak. Sementara kita nyaris lupa dengan RUU yang sejatinya sangat menentukan atas kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Sedangkan Alan Akim selaku CEO Gradasi menilai banyak RUU bermasalah menunjukkan pemerintah dan DPR tidak berpihak pada rakyat, lebih berpihak pada elite dan pemodal.

“Oleh karena itu, pentingnya kesadaran demokrasi bagi rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang berkualitas dan berpihak pada rakyat perlu dipupuk sejak dini, supaya para wakil rakyat yang kita pilih benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat secara umum, bukan kepenting partainya masing-masing,” kata Alan Akim.

Di sisi lain, partisipasi dan pengawasan (controling) segenap elemen bangsa sangat diperlukan dalam mengawal kebijakan publik yang dikeluarkan. Supaya kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berpihak kepada rakyat dan kemajuan negara ini.

“Sebab, kesadaran demokrasi akan menentukan kualitas demokrasi yang semula hanya prosedural, menuju demokrasi yang subtantif,” tegasnya.

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.