Connect with us

Opini

Sayup-sayup Opini Publik tentang Penolakan Ibu Kota Baru di Twitter

Published

on

Ilustrasi: ibukotauntuksiapa.id

Demokrasi tidak cukup menghasilkan keputusan yang baik, namun keputusan demokratis dihasilkan dari proses dan prosedur yang demokratis salah satunya inklusif atau melibatkan semua pihak. Kira-kira demikian yang disampaikan sosiolog dan pemikir demokrasi, Jurgen Habermas, tentang konsep demokrasi radikal.

Saat sebuah keputusan politik hanya dibuat elite pemerintah tanpa cukup melibatkan warga dan kajian mendalam, meski keputusan itu memiliki tujuan baik maka praktik demokrasi masih gagal karena telah mengeksklusif suara rakyat yang notabene merupakan aktor terpenting dalam proses demokrasi.

Inilah kira-kira yang terjadi saat ini, ketika ‘pemindahan ibu kota’ yang diperkirakan menghabiskan dana 466 Triliun – yang sebagian bersumber dari pajak rakyat – masih menyisakan sengketa dengan beberapa elemen masyarakat.

Artikel ini tidak mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan keputusan yang salah karena memang terdapat berbagai permasalahan pelik di Jakarta yang tidak terselesaikan selama puluhan tahun seperti banjir, kemacetan lalu lintas dan kepadatan penduduk. Artikel ini mempermasalahkan tentang adanya keengganan pemerintah mendengar suara-suara penolakan dan membuka diskusi publik yang lebih memadai.

Di sisi lain, pemerintah justru gerak cepat mengambil langkah-langkah besar seperti menentukan dewan pengawas ibu kota baru dan membuka investasi bagi asing untuk melegitimasi bahwa pemindahan ibu kota sudah harga mati.

Dalam posisi publik  yang lemah seperti ini, satu-satunya harapan adalah media massa yang konon memiliki fungsi sebagai pilar keempat demokrasi dan penjaga suara publik. Namun, bagaimana jika media massa justru memilih menyuarakan suara elite pemerintah daripada membawa suara warga. Bagaimana?

Itulah yang tersirat dari data Social Media Analysis (SNA) Drone Emprit (DE) dalam perbincangan di Twitter dengan isu ‘Pemindahan Ibu Kota’ yang didokumentasikan dari tanggal 1 – 18 Januari 2020. Data ini terutama menyasar teks dan perbincangan di Twitter terkait dengan tawaran Presiden Jokowi terhadap investor di luar negeri dalam forum internasional Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Senin, 13 Januari 2020 lalu.

Saat data difokuskan pada media online di Indonesia yang ber-follower lebih dari 1 juta tidak memiliki wacana kritis terkait langkah besar pemerintah menarik investor internasional. Mereka memiliki informasi serupa, menyampaikan visi dan misi dari sudut pandang pemerintah semata tanpa angle lain yang berseberangan. Seperti zaman Orba, media massa online ini nyaris menjadi corong pemerintah yang seolah mengesahkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan langkah yang telah disetujui seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Baca Juga:  Bung Aziz yang Saya Kenal: Menjejaki Politik Gagasan Aziz Syamsudin

Namun, big data analysis Drone Emprit di media sosial Twitter menunjukkan hal yang berbeda. Di ranah yang disebut cyber optimist sebagai ruang publik baru ini ada suara kritis yang membawa suara kelompok yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Dalam artian menandakan bahwa ada suara yang berbeda dengan pendapat pemerintah dan media mainstream, sebagaimana terlihat pada data sentimen publik berikut ini.

Sentimen isu ‘Pemindahan Ibu Kota’ 1- 18 Januari 2020.

Drone Emprit menunjukkan dari total Tweet sebanyak 15.005 yang muncul ada 10,336 (69%) yang memiliki pandangan negatif tentang pemindahan ibu kota, dan hanya 4275 (28%) memiliki pandangan positif atau mendukung pemindahan ibu kota serta sebanyak 394 (3%) beropini netral. Wacana yang dibawa oleh media masa online sebagian besar masuk dalam kategori sentimen positif.

Dalam hal ini, penulis mendefinisikan bahwa sentimen positif di media online nasional diartikan bahwa berita yang dibuat merupakan informasi dengan bingkai positif, dari satu sudut pandang yakni pemerintah dan tidak mengandung kritik. Jika dilihat sekilas berita tersebut tampak netral namun karena informasinya hanya berasal dari satu sudut pandang yakni pemerintah, maka media menjadi tidak kritis dan cenderung membangun sentimen positif.

Social Network Analysis (SNA) berikut ini menunjukkan posisi media online mainstream dalam relasi kuasa di ruang maya. Warna merah menunjukkan sentimen negatif, hijau sentimen positif dan abu-abu netral. Di sini terlihat terdapat polarisasi dua kelompok yang setuju dengan wacana pemindahan ibu kota (warna hijau) dan yang kontra terhadap rencana tersebut (warna merah). Tampak jelas @CNNIndonesia pada kelompok sentimen positif mendapat paling banyak retweet. Berdasar identifikasi terhadap 150 Tweet yang paling banyak mendapat retweet hanya ada dua media yang memiliki framing negatif yakni @voaIndonesia dan @Geloraco.

Social Network Analysis (SNA) terhadap  interaksi online mengenai ‘Pemindahan Ibu Kota’ di Twitter dari tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2019 di Drone Emprit.

Berikut ini sebagian daftar media masa online beserta tweet-nya dengan sentimen positif atau terletak di sebelah kiri SNA yang berwarna hijau. Daftar ini hanya sampel dari ratusan tweet media online yang terdata di DE. Pada SNA terlihat juga bagaimana berita yang dibuat @CNNIndonesia dan @detiknews mendapatkan retweet terbanyak dari netizen.

Tabel sampel tweet dan link berita yang diproduksi media online nasional di Drone Emprit.

Dalam konteks ini, media online nasional baik secara sengaja atau tidak telah berfungsi sebagai aktor yang membantu pemerintah dalam melegitimasi keputusan pemindahan ibu kota. Wacana-wacana yang dipakai memang tampak rasional seperti Jakarta banjir dan penuh sesak, pindah untuk mengubah kebiasaan lama dan meratakan pembangunan Indonesia; ada juga wacana-wacana yang meng-counter wacana para aktivis lingkungan dan penduduk lokal yang khawatir dengan kerusakan alam di Kalimantan seperti konsep nagara rimba nusa, eco-friendly, smart city dan smart mobility, foresh city, the most liveable city, the cleanest city, the most innovative city. Wacana yang mengklarifikasi bahwa pembangunan ibu kota baru tidak menimbulkan utang baru dan menghasilkan investasi di Indonesia.

Baca Juga:  Bisnis Lendir Tak Akan Berakhir

Jika dilihat dari sudut pandang analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, wacana berbau propaganda transfer tampaknya muncul. Dalam teori propaganda, propaganda transfer diartikan sebagai penggunaan pengaruh sesuatu yang lebih dihormati serta dipuja agar membuat “sesuatu” lebih bisa diterima. Seperti penunjukan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), sebagai Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota baru. Penunjukan sosok ini efektif untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim.

Sementara itu, SNA yang membentuk jaringan merah yang jauh lebih luas menunjukkan bahwa ada suara kontra. Di sana ada suara publik seperti aktivis lingkungan, publik secara umum, media-media kecil pinggiran, jurnalis dan lain sebagainya. Lima tweet terpopuler yang paling banyak di-retweet dibuat akun pribadi dan organisasi lingkungan dan bukan akun Twitter milik media online nasional.

Bagan 5 Tweet paling banyak di- retweet.

Data di atas menunjukkan lima tweet dengan retweet tertinggi pada periode pengambilan sampel, di antaranya mempermasalahkan lubang tambang yang ada di calon lokasi ibu kota milik politisi, tentang permasalahan investor, tweet ketiga dan keempat tentang investasi yang diartikan sebagai ‘menjual ibu kota dan aset negara’. Terakhir, tweet tentang skeptisme pemindahan ibu kota karena masih ada infrastruktur di sekitar lokasi yang masih terbatas.

Sementara itu, sebanyak 200 tweet yang paling banyak di retweet ada data menarik yang didistribusikan oleh Jatam (@jatamnas) atau aktivis yang bergerak di bidang kerusakan lingkungan dan kemanusiaan akibat penambangan, migas dan industri gas. Media ini menyediakan data yang menarik untuk dicermati.

Akun resmi JATAM ini menunjukkan data tentang problematika kerusakan lingkungan hidup di Kaltim dan menyampaikan data tentang siapa saja yang mungkin diuntungkan dari proyek pemindahan ibu kota baru ini dengan menyediakan laporan lengkap bertajuk ‘ibu kota baru buat siapa’ yang terhubung di link: https://ia601508.us.archive.org/28/items/laporanibukotabaruuntuksiapabahasa/IKN%20Indonesia.pdf.

Baca Juga:  Ibrahim Datuk Tan Malaka

Tweet JATAM menunjukkan masih banyak kontroversi yang belum diselesaikan secara jernih dalam proses pemindahan ibu kota baru ini mulai dari transparansi alasan kepindahan, elite yang diuntungkan dari pemindahan ibu kota ini hingga masalah sengketa dengan nasib penduduk lokal yakni Suku Balik yang ada di pusat lokasi. Masalah lain yang dibicarakan para netizen yakni tentang kekhawatiran membengkaknya hutang Indonesia, campur tangan asing, kontroversi Tony Blair yang ditunjuk Jokowi sebagai dewan pengawas karena pernah terlibat dalam kesalahan invasi ke Irak, kerusakan hutan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks negara demokrasi, ada dua hal penting yang harusnya diperhatikan; pertama, perbincangan di Twitter yang dilakukan oleh publik langsung di era digital seharusnya tetap menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan setiap kebijakan strategis pemerintah.

Kedua, media massa online di Indonesia yang semakin memiliki banyak pengaruh karena semakin tingginya penetrasi internet harus terus meningkatkan kualitas jurnalistiknya. Dalam konteks ini, sebagaimana disampaikan Bill Kovach bahwa media seharusnya memberikan loyalitasnya pada publik bukan pada pihak lain apalagi pemerintah.

Advertisement

Popular