Connect with us

Opini

Tantangan Buruh Dalam Perkembangan Industri 4.0

Published

on

buruh

Peringatan hari buruh menjadi ruang bagi para buruh atau kelas pekerja dalam menyuarakan pendapat untuk pemenuhan hak-hak pekerja. Awal abad 19 menjadi perubahan besar pada kapitalisme industri, perubahan yang signifikan pada bidang ekonomi dan politik tersebut terjadi di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sejarah menyebutkan bahwa pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dengan waktu yang sangat panjang dari 19 hingga 20 jam seharinya. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja, dan perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat pada masa itu.

Federation of Organized Trades and Labor Unions menetapkan 1 Mei sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 dan memberikan momen tuntutan delapan jam sehari serta memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Hingga di bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi: “Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu di mana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Prancis.” Hari Buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial.

Di Indonesia sendiri, peringatan Hari Buruh Internasional dimulai pada tahun 1920 dan sempat dilarang pada masa Orde Baru (1966-1997), di mana gerakan buruh dihubungkan dengan paham komunis. Namun, pada tahun 1999 peringatan hari buruh kembali dilakukan di beberapa kota di Indonesia, 29 Juli 2013 melalui Keputusan Presiden RI No. 24/2013 pemerintah Indonesia menetapkan Hari Buruh Nasional pada tanggal 1 Mei dan 1 Mei 2014 menjadi hari libur nasional. Dengan perjuangan yang panjang, di era industri 4.0 saat ini apakah buruh atau pekerja selalu akan menuntut untuk perubahan kesejahteraan dan pemenuhan hak mereka? Sedangkan industri pada saat ini mengalami perubahan yang dinamis, menuntut para pekerja atau buruh untuk meningkatkan skill atau keterampilan mereka. Lalu apakah tantangan tersebut sudah disadari oleh konfederasi maupun serikat buruh/pekerja dalam menghadapi era industri 4.0?

Baca Juga:  Digitalisme: Ruang Kehidupan Masa Depan di Era Revolusi Industri 4.0

Tantangan Buruh di Industri 4.0

Hari buruh selalu identik dengan tuntutan upah atau kenaikan upah pekerja dan pemenuhan kesejahteraan pekerja, namun pada era industri 4.0 ini menjadi satu masa di mana para buruh atau para pekerja diharapkan mampu untuk mengikuti dan mempersiapkan diri dalam perkembangan teknologi industri yang dinamis, sebab perkembangan tersebut akan menuntut perubahan dalam bidang karakter pekerjaan maupun tuntutan skill (keterampilan) pekerja. Suka atau tidak suka para pekerja diharapkan mampu menyiapkan diri dan bersaing dalam perubahan yang masif ini. Adanya digitalisasi dan otomatisasi industri mampu mengubah pola produksi serta mempengaruhi komposisi lapangan kerja. Dalam laporan World Economic Forum, Future of Jobs, peralihan teknologi ini akan menghilangkan 7,1 juta lapangan kerja dan melahirkan 2,1 juta kesempatan karier baru.

Salah satu perkembangan industri 4.0 adalah e-commerce, setiap orang diberikan peluang sebesar-besarnya dalam mengembangkan usaha dengan pemasaran barang secara online. Tahun 2017 Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Analisa perusahaan konsultan kenamaan McKinsey & Co., menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi keenam sebagai negara dengan pasar terbesar di dunia, dengan nilai pasar e-commerce sebesar 2 miliar Dollar AS. Jack Ma sendiri pernah menyampaikan bahwa Indonesia surganya “E-commerce” sebab masyarakat Indonesia lebih tersebar di 17.000 pulau, maka keberadaan jaringan logistik yang komprehensif merupakan kunci utama bagi industri e-commerce Indonesia.

Tentunya ini menjadi tantangan baru bagi konfederasi maupun serikat buruh/pekerja di dalam perkembangan perubahan pola kerja ke depannya. Pemerintah diharapkan melibatkan kelompok pekerja dan buruh dalam Komite Industri Nasional dalam mengimplementasi pengembangan industri 4.0. Sebab ini bukan kerja pemerintah saja tetapi kerja bersama dalam pemenuhan tantangan industri 4.0. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan “10 strategis prioritas nasional untuk Making Indonesia 4.0” yakni perubahan alur aliran material, mendesain ulang zona industri, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan UMKM, menerapkan insentif investasi teknologi, pembentukan ekosistem inovasi, menarik investasi asing, harmonisasi aturan dan kebijakan, membangun infrastruktur digital nasional, dan akomodasi standar sustainability menjadi prioritas utama dalam membangun dan menghadapi tantangan industri 4.0. Roadmap ini dibuat dalam rangka menuju 10 ekonomi terkuat di dunia tahun 2030.

Baca Juga:  Mereka Penghianat Bangsa

Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri mendorong tumbuhnya startup atau perusahaan rintisan berbasis digital melalui program “Gerakan Seribu Startup Digital”. Sekitar enam ribuan startup yang tersaring dan sekitar 127 di antaranya sudah beroperasi, dan berkembang di Jakarta dan 10 kota lainnya. Namun tentunya program ini juga harus dibarengi dengan kemampuan ataupun skill dari para pekerjanya dalam penguasaan teknologi dan internet. Diluncurkannya satelit palapa terbaru menjadi salah satu bentuk realisasi kerja pemerintah di dalam pemenuhan kebutuhan industri sekaligus dalam menghadapi tantangan industri 4.0 ini.

Data ASEAN menyebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia menduduki peringkat high skilled employment share hanya berada di posisi ketiga dari bawah, bahkan masih kalah dibandingkan keterampilan tenaga kerja di Myanmar maupun Vietnam. Ini menjadi poin penting bagi konfederasi maupun serikat buruh/pekerja dalam pemenuhan high skilled employment untuk dapat bersaing dengan negara lain. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar program-program pelatihan dan sertifikasi APBN di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Pada tahun 2018, Kemnaker sudah menargetkan untuk melatih sebanyak 159.064 orang dan menyertifikasi sebanyak 260.024 orang tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2019 ini, APBN akan melatih sebanyak 526.344 orang, termasuk di dalamnya program pemagangan, dan menyertifikasi sebanyak 526.189 orang tenaga kerja serta dapat melatih hingga 1.4 juta orang tenaga kerja yang berkualitas per tahun melalui triple skills, yaitu skilling, re-skilling, dan up-skilling. Kemnaker juga berkomitmen untuk mendorong program Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) yang distimulasi oleh gerakan sertifikasi 4.000 praktisi HR dan meluluskan 400 ribu peserta pemagangan bersertifikat di seluruh Indonesia. Dari program Kemnaker ini diharapkan konfederasi maupun serikat buruh/pekerja mampu mengharmonisasikan program dalam pemenuhan tenaga kerja pada pasar industri ke depannya. Dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak saja membangun infrastruktur tetapi diimbangi juga dengan membangun kesiapan SDM masyarakat dalam menghadapi tantangan industri 4.0.

Baca Juga:  Pilkada 2018, Ruang bagi Perempuan Tepis Marjinalisasi Politik

Dengan tantangan industri 4.0 ini sudah saatnya konfederasi maupun serikat buruh/pekerja bersama pemerintah bekerja sama di dalam pemenuhan permintaan pasar industri dengan meningkatkan skill dan keterampilan dari para pekerja serta memotivasi diri untuk berubah dan mampu mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Sebab “goal” dalam pemenuhan tujuan itu sendiri hanya bisa tercapai bila ada kemauan dan semangat untuk berubah dari para pekerja itu sendiri serta mau bergandengan tangan bersama pemerintah di dalam pencapaian tujuan, sehingga diharapkan di tahun 2030 nanti target Indonesia menjadi 10 negara ekonomi terkuat di dunia bisa terwujud dan SDM-nya pun mampu bersaing di pasar industri dunia. Saat ini bukan lagi menunggu “bola” tetapi era untuk menjemput “bola”, bukan lagi masa untuk selalu menuntut tetapi masa untuk saling bersinergi dan bekerja bersama.

Advertisement

Popular