SUMENEP – Kasus dugaan penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep terus menjadi sorotan publik. Setelah ramai diberitakan dan viral di media sosial, Kepala Desa (Kades) beserta sejumlah aparat desa langsung turun tangan mendatangi rumah-rumah warga penerima bantuan.

Diketahui, bantuan BSPS yang seharusnya bernilai Rp20 juta per penerima diduga tidak diterima secara utuh oleh masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian penerima hanya memperoleh uang tunai sekitar Rp7,5 juta. Sementara penerima yang memilih bantuan dalam bentuk material bangunan hanya mendapatkan barang senilai Rp9,5 juta.

Pasca mencuatnya kabar dugaan penyelewengan ini, langkah cepat diambil oleh pihak desa. Menurut sumber terpercaya, Kades Zaini dan perangkat desanya menyambangi rumah warga penerima bantuan satu per satu, diduga untuk meredam kegelisahan warga dan menjaga stabilitas di tengah sorotan publik.

Tak berhenti di situ, seluruh penerima bantuan dikumpulkan di sebuah ruko milik sang kades. Pertemuan tertutup itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga, mengingat hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak desa maupun instansi terkait mengenai ketidaksesuaian nilai bantuan yang diterima.

Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid menyatakan keprihatinannya. “Jika benar bantuan tidak tepat sasaran, maka harus ada pertanggungjawaban. Saluran komunikasi dengan masyarakat harus tetap terbuka,” tegasnya saat dikonfirmasi Serikat-News, Rabu (30/4/2025).

Politisi PKB itu juga mendorong masyarakat untuk tidak takut bersuara dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran. “Kami siap memfasilitasi laporan dari warga. Tidak boleh ada upaya menekan atau membungkam suara masyarakat,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses klarifikasi dari pemerintah desa masih ditunggu. Warga berharap bantuan yang digelontorkan benar-benar sampai secara utuh ke tangan penerima.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur