Sumber : Kemenko Polhukam

Jakarta, SERIKATNEWS.COM – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau E Government, KTP elektronik dan penataan lembaga non struktural (LNS).

Menko Polhukam, Wiranto mendukung rencana program oleh Kementerian PANRB, salah satunya mengenai penerapan E Government. “Saya meminta agar koordinasi terus ditingkatkan guna mempercepat program kerja sesuai dengan amanah Presiden,” kata Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Rabu (17/5).

Sesuai petunjuk Presiden, kata Wiranto, program kerja ini harus diselesaikan dengan cepat. Namun, dirinya minta agar koordinasi tetap terus ditingkatkan sehingga dapat mempercepat prosesnya.

Menpan RB Asman Abnur mengatakan, rapat membahas mengenai sistem e Government yang saat ini penerapannya masih dilakukan sendiri-sendiri, baik di pemerintah daerah, pemerintah provinsi termasuk kementerian. “Saat ini belanja pemerintah di bidang teknologi informasi sekitar Rp 16,76 triliun. Padahal, hanya 35 persen program IT yang dilakukan secara spesifik,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, 65 persen baik pemerintah daerah dan pusat memiliki program yang sama. Dia juga menginginkan, agar semuanya dikontrol oleh pusat agar tidak terjadi pemborosan belanja IT.

Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai penataan LNS. Ada 8 LNS yang sedang dikaji Kemenpan RB untuk dievaluasi, apakah bisa digabungkan atau dibubarkan. “Nanti saatnya akan saya beritahu 8 LNS itu,” kata Asman. (Arif K Fadholy).

Serikat News

SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.