Probolinggo – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan akhir.

Laporan tersebut digelar pada Rabu (8/7/2026) dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi serta Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Tentang Raperda LPj Pelaksanaan APBD tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dari pihak eksekutif hadir Bupati Probolinggo dr Mohammad Haris, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo mulai dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PDIP dan Fraksi PPP dapat menerima dan menyetujui Raperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Bupati Probolinggo dr Mohammad Haris dan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Penetapan Raperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengatakan setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dikelola secara terbuka, transparan, akuntabel serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Bupati Haris, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanah serta keberanian mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan dan penuh tanggung jawab. Saya meyakini kepercayaan publik tidak dibangun dengan janji, tetapi dibangun oleh konsistensi dan keberanian kita dalam mempertanggungjawabkan setiap amanah,” kata Gus Haris.

Bupati Haris juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang telah mengawal pembahasan Raperda secara kritis, konstruktif dan penuh semangat kebersamaan.

“Berbagai masukan dari legislatif menjadi bagian penting dalam melahirkan kebijakan yang lebih baik,” ujar Gus Haris saat sambutan.

Menurut Bupati Haris, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Probolinggo bukan menjadi tujuan akhir. Predikat tersebut justru menjadi pengingat agar pemerintah terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan pelayanan publik serta menindaklanjuti berbagai catatan hasil pemeriksaan.

“Bagi kami, WTP bukanlah garis akhir. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, berbagai sistem yang harus terus kita sempurnakan dan pelayanan publik yang harus semakin kita tingkatkan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap anggaran yang kita kelola bersama,” jelasnya.

Gus Haris mengingatkan APBD bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang nyata.

“Saya sering menyampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa APBD bukan sekadar angka di atas kertas. APBD harus hadir menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, pelayanan kesehatan yang semakin cepat, pertanian yang semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin nyata. Itulah orientasi yang harus selalu kita jaga bersama,” pungkasnya.

MAFA

Wartawan Serikat News Probolinggo