SERIKATNEWS.COM – Sejumlah aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran (SAKA) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumenep pada hari ini, Selasa (30/7/2024). Mereka menggelorakan aspirasinya soal realisasi belanja daerah di Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak terealisasi secara optimal.

Koolap aksi Miftahul Arifin dengan lantang menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep untuk anggaran 2021-2024 realisasinya terindikasi main-main dan tidak berjalan secara optimal. “Itu dibuktikan berdasarkan SILPA APBD Kabupaten Sumenep mulai dari tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi yang sangat tidak signifikan,” ucapnya dengan nada lantang.

Diketahui, serapan anggaran 2021 belanja daerah sebesar Rp2.699.540.796.984,00 dengan realisasi 88,56 % atau Rp2.390.690.707.126,47. Pada tahun 2022 naik sebesar Rp2.752.723.076.208,00 dengan realisasi 85,90 % atau sebesar Rp2.364.552.041.997,17.

Kemudian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.892.381.009.858,00 dengan realisasi sebesar 89,90% atau Rp2.597.264.241.457,00. Pada tahun sekarang yakni 23 Juli 2024 realisasi belanja daerah Kabupaten Sumenep hingga triwulan kedua hanya mencapai sebesar 43.56% yaitu Rp1,2 triliun dari anggaran belanja daerah sebesar Rp2,7 triliun.

“Artinya penurunan realisasi belanja daerah Kabupaten Sumenep masih akan terjadi apabila kinerja dan serapan belanja daerah yang dilaksanakan oleh Pemkab Sumenep stagnan begitu saja,” jelasnya.

Miftah melanjutkan dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp416.633.608.769,53. Hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp4.630.133.746.81 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp412.003.475.022,72 atau naik 1,12%. Tahun anggaran 2023 terdapat SILPA sebesar Rp411.542.023.795,53. Terjadi penurunan sebesar Rp5.091.584.974.00 atau 1,22% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 416.633.608.769,53

“Namun hal tersebut tidak terjadi secara signifikan yang menandakan bahwa Pemkab Sumenep tidak mempunyai inovasi dalam merealisasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Aktivis PMII itu menegaskan, besarnya SILPA pada akhir tahun memang merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi tahun anggaran berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Apabila SILPA tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk belanja pada tahun yang bersangkutan, hal ini mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SILPA.

“Semakin tinggi rasio optimalisasi SILPA, semakin besar pula kemampuan daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan SILPA tersebut,” imbuhnya.

Maka dari itu, berdasarkan tingginya SILPA dan rendahnya realisasi belanja daerah, SAKA lantas mempertanyakan kinerja dari kepemimpinan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah. “Apakah mereka dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran untuk optimalisasi penggunaan dana tersebut atau apakah mereka hanya pencitraan belaka yang di poles melalui konten dan pemberitaan dengan diganjar sebuah penghargaan, itu sesuai dengan fakta kinerjanya?” tanyanya.

Aksi SAKA Indonesia di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumenep pada Selasa (30/7/2024), menuntut:

1. Evaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumenep, oleh karena sumbatan serapan APBD tentu dilandasi oleh tidak primanya kinerja OPD di bawah Pimpinan Fauzi-Eva. Serta memungkinkan bahwa penempatan Pimpinan OPD pada setiap bidang tidak didasari oleh kemampuan dan latar pengetahuan yang sesuai.
2. Jika tidak mampu menyelesaikan tersumbatnya serapan APBD yang sangat merugikan masyarakat Sumenep pada Realisasi Belanja Daerah 2024 nanti, maka sebaiknya tak usah bermimpi untuk kembali meminta amanat rakyat guna kembali memimpin Kabupaten Sumenep.

M. Faizi

Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur